Bunker Jepang: Peranan Pamerintah dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus Bunker Jepang di Pulau Lakkang)

 

Oleh : Daniel Akyari HMI Komisariat Hukum Unhas, Cab. Makassar Timur 

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki sejumlah pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beberapa dari pulau-pulau tersebut yang meyimpan nilai-nilai sejarah, kebudayaan, pendidikan dan arti penting lainnya. Berbicara mengenai kebudayaan berarti membicarakan mengenai keseluruhan aspek kehidupan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat. Kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya tata kehidupan dalam masyarakat tertentu merupakan pencerminan yang konkrit dari nilai budaya yang bersifat abstrak[1]. Dari sekian banyak budaya nasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah situs cagar budaya. Situs Cagar Budaya ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum[2]. Atau pun perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan dan norma-norma hukum, terutama tercantum dalam peraturan perundang-undangan[3]. Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon[4] dibagi atas dua :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlidnungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pamerintah mendapat bentuk yang difinitif. Tujuannya adalah menghindari adanya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dengan adanya peraturan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat dan tentang hal-hal tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara konkrit di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memelihara dan melindungi sebuah situs yang dianalisir sebagai situs Cagar Budaya adalah dengan mendaftarkannya menjadi Situs Cagar Budaya. Dimana Pihak yang bergerak dalam hal ddemikian adalah Pamerintah Daerah dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan Situs Cagar Budaya terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 130 Tahun 2010) bahwa “Pamerintah dan atau Pamerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya ”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pamerintah Daerah mempunyai tugas dan kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan pelindungan terhadap cagar budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat ditrusnan atau diwarsikan bagi generasi yang selanjutnya. Salah satu visi cagar budaya saat ini harus cakap berdaya guna dalam aspek perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan situs cagar budaya yang belum terdaftar.

Pulau Lakkang yang berada di Kelurahan Lakkang, Kecematan Tallo, Kota Makasar ini merupakan satu-satunya kelurahan yang berada jauh dari Kota Mkaasar dimana diapit oleh Sungai Tallo dan Sungai Pampang. Dimana letaknya di sebelah barat laut Universitas Hasanuddin. Jarak tempu kesana sekitar tujuh kilometer. Akses kesana dapat dijangkau dengan menuju ke demaga kera-kera. Menurut ibu Nurbaya[5] yang didapatkan di RT 01, RW 02, terdapat sebuah situs berupa bunker-bunker peninggalan Jepang . Situs ini berada di tengah Delta Lakkang yang merupakan area pemukiman masyarakat sekarang.

Pamerintah Kota Makassar sebagai intitusi pamerintahan memiliki wewenag dalam mengurus dan mengatur jalanbnya pelaksanaan serta menunjang pelaksanaan kewajiban. Berdasar Pasal 95 dan Pasal 96 undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang cagar Budaya mengatur mengenai tugas dan wewenang Pamerintah Daerah yang terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya sehingga dengan instrumen tersebut pamerintah berkewajiban untuk melakukan Pelrindungan, Pengembanagan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Salah satu yang perlu di lakukan adalah dengan melakukan pengkajian mengenai status Situs Bunker dapat dikatakan sebagai cagar budaya.

Menurut S. Dg Nyampa[6], kondisi bunker sekarang sudah sangat memprihatinkan. Jumlah bunker yang semula 9 (sembilan) buah kini yang dapat dilihat hanya ada 2 (dua). Sebagian dari bunker tersebut mengalami kerusakan serta tertimbun oleh tanah. Faktor lainnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat kurang memahami akan arti pentingnya perlindungan terhadap situs cagar budaya. Tak pula dari sebagian masyarakat juga tidak memikirkan kalau pun ini di jaga dan  dilestarikan tentu Situs Bunker ini dapat dijadikan sebagai objek wisata dan masyarakat pula yang mendapatkan hasilnya.

Upaya Pamerintah Kota Makassar sudah ada dalam hal Perlindungan, Pencegahan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Cagar Budaya. Namun yang diketahui dari website dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan[7] bahwa ternyata Situs Bunker Jepang yang di Pulau Lakkang belum menjadi/terdaftar salah satu situs Cagar Budaya.  Berdasar dengan itu jika dilihat dengan seksama Situs Bunker Jepang yang di Lakkang ini dapat dikategorikan sebagai situs cagar budaya karena merupakan peninggallan yang bernilai sejarah tinggi bagi bangasa Indonesia.

Berdasarkan dengan Pasal 5 ayat (1) dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 yaang menegatur menegnai kriteria cagar budaya adalah sebagai  berikut :

Benda, bangunan, atau struktur termasuk Cagar Budaya, apabila memiliki kriteria :

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. Mewakili masa gaya paling singkat 50 9lima puluh) tahun;
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pnegatahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebduayaan; dan
4. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan bangsa

Sehubungan dengan undang-undang diatas berkohenren dengan  yang dikatakan oleh Yadi Mulyadi[8], bahwa Situs Bunker Jepang di Pulau Lakkang sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk dikatakan Situs Cagar Budaya. Karena situs ini memiliki nilai sejarah, nilai kebudayaan, dan memiliki arti khusus. Dan Situs ini pula sedang dilakukan pengkajian namun belum ada hasil yang dilaporkan oleh Tim Ahli terkait sehingga pamerintah dalam hal ini pamintah belum menetapkan Situs Bunker sebagai Situs Cagar Budaya

Maka dari itu penulis sendiri berpendapat bahwa secara yuridis bahwa Situs Bunker ini secara tidak langsung telah memiliki kekuatan hukum karena telah ada pengkajian dan registrasi nasional yang diilakukan oleh pamerintah setempat namun tidak sepatutnya memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari permasalahan yang diatas, maka dari itu penulis sendiri menawarkan langkah-langkah efktif guna melindungi Situs Bunker Jepang di Pulau Lakkang :

1. Revitlisasi Pemahaman Masyarkat Terhadap Situs Cagar Budaya

Masayarakat setempat dianggap sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga, memeliharan serta melindungi kawasan Situs Bunker Jepang. Sosialisasi pahaman penting Masyarakat dalam melindungi situs cagar budaya tersebut. Sosialisasi ini dilakukan secara rutin sehingga mampu mendorong minat masyarakat. Kegiatan ini tentu memakan waktu yang lama tetapi mampu memberikan dampak yang besar bagi masaarakat dan keberadaan Situs tersebut.

1. Evalusi kinerja Tim Ahli bersama Dengan Pamerintah Dalam Penetapan Cagar Budaya

Berdasarkan dengan adanya kajian dan penelitian yang ditunjuk oleh Pihak Pamerintah Kota Makassar dalam mengkaji kelayakan disebut sebagai cagar Budaya. Maka dari itu pamerintah disini segera melakukan evaluasi bersama Tim Ahli terkait hasil pnemuannya. Sehingga dengan demikian Pamerintah segera membuat rekomendasi dan penetapan kepada Sius Bunker Jepang sebagai Situs Cagar Budaya yang dilindungi.

1. Sarana dan Prasarana Perlindungan Situs Cagar Budaya

Dengan terbengkalainya Situs Bunker disana menepiskan harapan bagi generasi untuk melihat atau pun memperoleh sejarah kebudayaan yang ada. Maka setelah adanya Penetapan berupa Surat Rekomendasi (sarana) oleh Pamerintah maka sekiranya berupa pemberian Pagar dan Papan Pengenal  (prasarana) disekitar kawasan Situs Bunker agar hewan peliharaan masyarakat tidak masuk dan mengotori situs tersebut serta mengurangi adanya perusakan pada bangunan situs terkait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku

• Soekmanao, 1990. Pengantar Sejarah Kebudayaan. Jakarta. Kanisius.
• Harjono, 2008. Kontitusi Sebagai Rumah Bangsa,Jakarta.Sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi, hal.357.
• Philiphus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25.

 

Website

• Balai Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Daftar situs Cagar Budaya, http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/2013/10/07/daftar-situs-sulawesi-selatan/. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017

Wawancara

• Berdasarkan dengan Wawancara dengan Yadi Mulyadi M.A (Pakar Arkeolog Unhas) pada tanggal 6 Oktober 2017 (Penelitian/Riset Peserta Intermediet HMI Maktim)
• Berdasarkan Hasil wawanara yang dilaukan dengan Ibu Nurbaya (Ibu RT) pada tanggal 5 Oktober 2017 (Penelitian/Riset Peserta Intermediet HMI Maktim)
• Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan S.Dg Nyampa (Ketua Adat Lakkang0 pada tanggal 5 Oktober 2017 (Penelitian/Riset Peserta Intermediet HMI Maktim)

 

 

 

[1] R. Soekmanao, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, Kanisius, Jakarta;1990

[2] Harjono, 2008, Kosntitusi Sebagai Rumah Bangsa, Seketarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 357.

[3] Jurnal Ilmiah, Andrew Angelina Cipta wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kota Malang, diakses pada tanggal 6 Oktober 2017

[4] Philiphus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

[5] Berdasarkan Hasil wawanara yang dilaukan dengan Ibu Nurbaya (Ibu RT) pada tanggal 5 Oktober 2017

[6] Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan S.Dg Nyampa (Ketua Adat Lakkang0 pada tanggal 5 Oktober 2017

[7] Balai Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Daftar situs Cagar Budaya, http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/2013/10/07/daftar-situs-sulawesi-selatan/. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017  

[8] Berdasarkan dengan Wawancara dengan Yadi Mulyadi M.A (Pakar Arkeolog Unhas) pada tanggal 6 Oktober 2017

Konsep Negara Hukum

 

 

Berbicara tentang Hukum mtidak lagi menajdi hal yang lumrah dalam pemahaman kita. Hukum diigunakan sebagai alat pengitegrasi masyrakat sehingga menciptakan masyrakat yang tertib. Dalam penjelasan hukum sebagai sarana dalam pengitegrasi maka kita telah membicarakan hukum secara moddern. Ia (hukum) merupakan pencerminan manusia agar bagaimana masyrakat mampu dibina dan harus bekerja sebagaimana mestinya. Istilah negara hukum (Rechstaat) mulanya dijelaskan pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “negara indonesia adalah negara hukum”. Dalam konsep negara hukum yang mesti menjadi panglima adalah hukum, bukan kekuasaan. Beda halnya dengan jargon yang digunakan di inggris yang menyebut prinsip negara hukum “ The rule of law, not a man”. Dimana yang disebut sebagai pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem.

Dalam perjalanan bernegara, konsepsi tentang negara hukum perlu kembali kita ketahui bahwa ada bebrapa tokoh filsuf yang menyumbangkan gagasan-gagasannya dijadikan patokan bagi para tokoh setelahnya. Plato (429-374 SM) adalah tokoh filsuf dan ahli filsafat dari  zaman Yunani kuno. Ide Plato tentang Negara dan Hukum di jelaskan dalam bukunya yang berjudul “Politikos” dan “Nomoi” yang diistilahkan dalam bahasa inggris sebagai “the law”(Fajrulrahhman Jurdi, 2016:3). Plato menilai dalam menjalankan pamerintahan yang baik maka hukum harus dijadikan motor penggerak dalam bentuk pengaturan yang baik. Sedangkan, Aristoteles (384-322 SM) yang merupakan murid dari Plato mengatakan bahwa negara yang berdiri atas hukum harus menjadi keadilan bagi para warganya. Keadilan merupakan syarakat sebagai tercapainya kehidupan untuk warga negaranya. Ide negara hukum yang sangat erat dengan rasa “keadilan” oleh Aristoteles membuat bahwa konsep suatu negara yang ideal apabila suatu keadilan telah tercapai. Dan juga beliau mengutarakan agar negara yang baik sebaiknya melimpahkan kekuasaan kepada hukum secara konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Di zaman modern saat ini, konsep negara hukum dikenal dengan Istilah “Rechstaat” yang di kembangkan di negara Eropa Kontinental oleh Imanuelt Kant, Paul Leband, Julius Stahl dan Ficte. Seangkan konsep yang selanjutnya adalah “Rule of Law” yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika serta negara Aglo Saxon lainnya.

Julius Stahl memngemukakan konsep negarah hukum (Rechstaat) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pamerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4. Peradilan Administrasi

 

Sedangkan dalam Rule of Law yang diterapkan bagi negara dengan sistem commond law sistem seperti Inggris dan Amerika Serikat lebih mengedepankan permaan hak, kewajiban dan derajat dalam suatau negara di depan hukum. Hal ini mengisyarakatkan akan pentingnya nilai-nilai kemanusian yang dijunjung tinggi dan bahwasanya setiap warga negara      dianggap sama dimuka hukum dan berhak dijamin dan dilindungi oleh negara tersebut. Hal yang ditekankan pada konsep Rule of Law lebih pada terciptanya rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana rakyat mampu memperoleh rasa keadilan, kepastian hukum, rasa aman, serta terjaminnya hak-hak asasi manusia.

 

Albert Van Dicey mengemukakan konsep Rule of law dengan ciri-ciri sebagai berkut

1. Supremasi aturan hukum (Supremacy of law)
2. Kedudukan yang sma di muka hukum (Equality before the law)
3. Terjaminnya Hak Asasmi Manusia yang berdasarkan undang-undang.

Jika pada awal kita telah berbicarakan mengenai konsep negara hukum khusunya dalam konteks Indonesia yang masih saja mejadi perbincangan tentang konsep yang digunakan (rechstaat atau rule of Law). Pernyataan indonesia sebagai negara hukum , sebgaimana dijelaskan pada batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa “negara indoensia adalah negara hukum (Rechstaat) tidak berdasarkan kekusaan belaka (machstaat). Namun jika ditelusuri mendalam ternyata empa unsur dalam Rule of law juga diadopsi oleh indonesia. Sebagaimana menjadi penjelasan bahwa bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi negara kita belum sepenuhnya memeperjelas konsepsi negara hukum yang danut. Sebab, kalau hal itu dilakukan tentu saja akan memeperjelas pula landasan atau kerangka dasar penyelenggaraan pamerintahan yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan konsepsi negara hukum Walaupun sudah ditegaskan, bahwa negara kita adalah negara huku dan demikian penyelenggaraan pamerintahan harus berlandaskan atas hukum, namun perlu dirmuskan unsur-unsur seperti apa yang menajadi tolak ukur atau parameter pada sisi penyelenggaran pamerintahan (Aminuddin Ilmar, 2014:51). Maka dari itu dalam sebuah negara, diperlukan pemahaman bahwa hukum hukum sebagai motor penggerak dalam melakukan pengitegrasi dalam masyrakat dan juga dan pelimpahan kekuasaan atau menjadikan hukum sebagi panglima. Dimana hukum mampu menciptakan rasa keadilan dalam berangsa dan bernegara serta terciptanya rasa adil, rasa aman dan terjaminnya hak-hak asasi manusia.

President Treshold dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14 PUU/-XI/2013

 

Dalam konteks negara yang menganut sistem pamerintahan demokrasi, segala menyangkup ruang lingkup dan peran serta masyarakatnya. Demokrasi adalah sistem sosial dan politikpamerintahan diri dengan kekuasaan pamerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan melindungi hak-hak peroranga warga negara. Sesuai slogan yang biasa kita dengar seperti “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Bila di uraikan dalam pasal 22E ayat (1) & (2) bahwa pemilihan umum itu dilaksankan secara langsung dimana termasuk untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden Wakil Presiden. Di Indonesia sendiri ada 2 sistem yang digunakan dalam menetukan hal tersebut yakni Perlementery Treshold dan President Treshold. Perlementary Treshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam menentukan perolehan kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan, President Treshold adalah ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,  dimana para partai politik membentuk koalisi untuk mencapai ambang batas yang telah ditentukan (untuk Indoensia 25%).

Pada kali ini kita akan lebih lanjut membahas tentang President Treshold. Memang isu ini kembali mencuak dan marak diperbincangkan orang banyak dan media massa. Menariknya di Pemilu di 2019 dibandingkan dengan sepuluh tahun kebelakang ini dimana pertama yang dilaksanakan adalah Pemilihan anggota DPR dan selanjutnya barulah diadakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tapi pemilihan ini akan dilaksanakan secara serentak keduanya. Jadi pertanyaannya adalah apakah Presiden Treshold masih beraku?  Untuk itu marilah kita telusuri secara bijak. Berdasar keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14 PUU/-XI/2013 yang mengatakan bahwa Pemilu akan dilaksanakan secara bersamaan/serentak. Maka dengan itu untuk mengatur pelaksanaan dan mekanismenya maka sekiranya perlu dibentuklah Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dibahas di perlemen tentang  Revisi Undang-Undan Pemilu yang masih belum rangkum sampai hari ini. Dikarenakan pada RUU Pemilu ini masih menuai Pro dan Kontra dibeberapa pihak, ada yang masih ingin  mempertahankan President Treshold dan Ada yang kontra terhadapnya. Beberapa pandangan mengatakan bahwa dengan dihapusnya ambang batas tersebut maka setiap partai-partai politik bisa mengajukan calonnya sehingga menepis dominansi partai pemuncak yang menguasai pemilihan. Seperti yang terjadi di pemilu 2009 dan 2014 yang hanya memunculkan dua pasangan calon sehingga para politik berjuang dengan koalisi sekuat mungkin.

Secara empiris berdasarkan Advokasi Publik dan Penlitiaannya (ACTION RESEARCH) bahwa ada bebera yang mampu menghambat  negara indonesia antara lain,

1. Politik Traksaksional yang terjadi secara berlapis-lapis (bertingkat-tingkat) umumnya antara partai politik dengan individu yang ingin menjadi pejabat publik serta antara partai politik untuk pengisian posisi Pejabat publik tertentu.
2. Biaya Politik yang amat tinggi dan mubazir, serta penggunaanya yang tidak secara tranparan dan jujur oleh peaku atau donaturnya sehingga tidak efektif dan tidak mampu diawasi.
3. Politik Uang yang Meruyak (Money Politik), akibat dengan banyaknya politik traksaksional yang berlebian maka antara elit politik dan para calon pejabat publik serta penghamburan biaya politik maka dengan cara instan pula digunakan untuk membeli suara rakyat.
4. Korupsi Politik yang memperlihatkan fenomena (poros) pembiayaan Partai Politik dengan dikaitkanya Komisi dari anggran Proyek kementerian dan lembaga yang umumnya diputuskan di Badan Anggaran Dewan Perwakhususnya pasal 22kilan Rakyat/Daerah.
5. Serta tidak ditegaknya Sistem Presidensial yang Sesungguhnya, dimana menurut Prof. Mahfud MD bahwa Legislatif dan Eksekutif sama-sama kuat namun, sering disalah maknakan.

Dalam Teori (presidential) Coaateil Effect, yakni setelah memilihn presiden, pemilih cenderug akan memilih wakil rakyat dalam partai politik atau dengan kata lain koalisiatas gabungan beberapa partai yang menclonkan presiden yang dipilihnya.  Jika pemilu dilaksanakan secara secara serentak maka tentu akan memberikan dampak, khususnya penurunan jumlah dana yang digunakan dalam pemilihan karena dalam setiap satu kali pemilihan banyak menghabiskan dana sekitar  5 – 10 Triliun. Selain dari pada itu sesuai dengan amanat UUD 1945 khususnya pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” dan pada pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan umum diseleggarakan untuk memeilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Maka sesungguhnya amanat konstitusi kalau pun dianalisis secara seksama dan lebih bijak maka sudah jelas memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana hanya merencakan satu kali  pemilihan atau satu jadwal setiap lima tahun sekali. Sehingga memunculkan bahwa Pemilu dilakukan secara serentak. Dengan seperti itu maka secara tidak langsung warga negara dengan ini mampu memebuat sistem Check & Balances menurut keyakinannya. Dengan demikian dalam komunikasi politik menentukan kualitas sebuah pemilihan umum dalam sistem presidensial. Bukankah sebagaimana yang dikatakan oleh DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H pamerintahan berkualitas adalah cerminan dari pemilu yang berkualitas.

 

 

Watansoppeng, 18  Juli 2017

 

 

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2016 Pengujian Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1. Kedudukan Uji Materil Pemohon (Legal Standing)
2. Pokok Permohonan para Pemohon
3. Dasar Petimbangan Putusan mahkamah Agung

Posisi Kasus

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2014 Dewan Perwakilan Daerah mengeluarkan peraturan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) No. 1 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Irman Gusman (Ketua), GKR Hemas (Wakil Ketua), dan Laode Ida (Wakil Ketua).
2. Bahwa diketahui pada rapat paripurna Luar Biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 Tidak memenuhi syarat kuorum sehingga cacat formil/prosedur dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak.
3. Seiring berjalannya waktu, setelah diadakan sebuah analisis ditemukan adanya suatu pertentangan antara Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Undang-undang yang mengatur tentang Majelis Perwakilan Daerah (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal ini Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang MD3 dimana yang menjadi pokok permasalahan tentang masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang semula 5 Tahun menjadi 2 Tahun 6 Bulan.
4. Pada tanggal 11 Oktober 2016 berkas pengajuan yang diajukan tertanda dengan Nomor 38 P/HUM/2016 yang diajukan oleh para pemohon yang juga merupakan anggota DPD RI diantaranya, Emma Yohana, Dra. H. Eni Khairani, M.Si, Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, SE., M.H., Drs. H.A. HAFIDH ASROM, M.M., H. AHMAD SUBADRI, BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H., Prof. Dr. JOHN. PIERIS, S.H., M.S., Ir. MARHANY V.P.Pua, ANNA LATUCONSINA, DJASARMEN PURBA, S.H.
5. Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3, karena secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi, membatasi atau setidaknya mencederai keikutsertaan Para Pemohon dalam pemilihan Pimpinan DPD RI pada sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu dan telah melaksanakan hak memilihnya sebagai anggota untuk memilih Pimpinan DPD RI dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, yang oleh Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib dikurangi/dibatasi menjadi hanya 2 (dua) tahun 6 (enam bulan), hak memilih Pemohon dimaksud diatur dalam Pasal 261 Ayat (1) Undang-Undang MD3.

 

1. Kedudukan Uji Materil Pemohon ( Legal Standing)

Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 A Ayat (2) Undang-Undang 3/2009 juncto PERMA 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi kualifikasi Pemohon dan pihak yang haknya dirugikan dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang atau;
3. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan Anggota DPD RI Periode 2014 –2019 yang hak-hak politiknya telah dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3, sehingga jelas dan terbukti Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil.

1. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Para Pemohon dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan: Bahwa Mahkamah Agung berkewenangan melakukan Pengujian terhadap peraturan di bawah Undang-Undang yang dimuat dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan standar ukuran suatu Peraturan di bawah Undang-undang dapat dibatalkan, atas alasan:

1. Karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi (aspek materiil) atau

2. Pembentukannnya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (asfek formil);

Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib, dalam

proses Pembentukkannya mengandung cacat Prosedur karena tidak memenuhi

Persyaratan yang ditentukan UU MD3 Pasal 297 UU MD3, menyatakan:

(1) Setiap rapat atau sidang DPD dapat mengambil keputusan apabila

memenuhi kuorum;

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat

dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota rapat atau sidang;

(3) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi rapat

atau sidang ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu

masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;

(4) Setelah 2 (dua) kali Penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) belum juga terpenuhi cara penyelesaiannya diserahkan kepada

pimpinan DPD;

Bahwa Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI periode 2014-2019 sebanyak 131 orang anggota, syarat Kuorum dalam mengambil keputusan dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah 66 (enam puluh enam) orang anggota DPD RI; Bahwa dalam Sidang Paripurna Luar biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 telah mengambil Keputusan dan menetapkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib dan berdasarkan Risalah sementara sidang paripurna luar biasa ke-3 masa sidang III tahun sidang 2015-2016, ternyata Voting dilakukan oleh 63 (enam puluh tiga) orang anggota DPD RI, (Bukti P-11 = Bukti T-10), sehingga jumlah tersebut kurang dari Kuorum yang ditentukan pasal 297 ayat (1) dan (2) Undang-Undang MD3. Selain itu tidak terdapat pelaksanaan prosedur lanjutan yang ditentukan Pasal 297 ayat (3) dan (4). Dengan demikian prosedur pembentukan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib cacat prosedur; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan di atas dalilm Permohonan Para Pemohon beralasan hukum. Sehingga sudah sepantasnya pengajuan yang dilakukan oleh pemohon sudah sesua dengan aspek hukum yang berlaku.

Pokok permaslahan dalam terkait dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1. Salah ketik amar putussan Mahkamah Agung yang menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya Dewan Perwakilan Daerah
2. Perbandingan anatara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan Pimpinan DPD
3. Pelantikan Pimpinan DPD oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung

 

1. Salah Ketik amar putusan Mahkamah Agung

Setiap pekara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pasti di bagian akhirnya putusan Hakim menyebutkan agar putusan ini kiranya disampaikan kepada publik melalui berita negara. Ketentuan ini merupakan adanya asas keterbukaan informasi. Namun, yang kiranya pertama-tama yang menjadi kisruh yang ada dalam tubuh DPD karena adanya salah ketik yang tertera pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara Hak Uji Materil Tata Tertib DPD No. 1 tahun 2016 khusus pada poin ketiga.

Dalam putusan tersebut dituliskan bahwa “Memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib”. Dalam perkara yang menjadi persoalan adalah tentang tata Tertib oleh DPD sedangkan yang dituliskan oleh MA adalah DPRD hingga akhirnya pihak yang berperkara dalam hal ini (DPD) kebingunan dalam menafsirkan putusan MA. Adanya kesalahan penulisan terkait putusan tersebut juga diakui oleh pihak mahkamah Agung sendiri. Ini bukanlah menjadi yang pertama kalinya Mahkmah Agung salah dalam mengeluarkan putusan. Perlu kiranya diketahui dan dipahami bahwa kesalahan yang termaktuk dalam putusan ini tidaklah berdasarkan subtansinya karena dari putusan itu adalah mengabulkan dan menolak. Bereda halnya apabila terjadi kesalahan dalam subtansi putusan maka jalan yang mesti ditempuh adalah melakukan Peninjauan Kembali (PK) atau Banding ke lembaga peradilan yang lebih tinggi (Mahkamah Konstitusi). Maka dari penulis mengemukakan bahwa putusan MA tentang Hak Uji Materil Tentang Tata Tertib DPD tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

1. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait masa Jabatan Pimpinan DPD

Sebagai lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tetntu berkomitmen untuk menjaga marwah intitusi peradilan yang ada di Indonesia dibawah panji-panji hukum yang ada. Kisruh terkait dengan adanya salah penulisan dalam putusan Mahkamah Agung terkait Tata Tertib DPD menunjukkan kegaduhan yang ada dalam tubuh DPD.

Bahwa pengujian hak uji materil yang dilakukan oleh beberapa anggota DPD sendiri yang menganggap bahwa Tatib DPD No.1 Tahun 2016 hanya menguntungkan kepentingan individu sehingga dianggap merugikan banyak orang dalam hal ini anggota DPD itu sendiri. Dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait adanya pertentangan Tata Tertib DPD dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 khusus mengenai masa jabatan Pimpinan DPD. Dalam Tata Tertib terbaru DPD dijelaskan bahwa masa bakti Pimpinan DPD hanyalah sekiitar 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, yang semulanya 5 (lima) tahun. Sehingga para pemohon dengan diberlakukannya Tatib DPD ini dapat dirugikan dengan terganggunya tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga negara yang melakukan pergantian berpotensi menimbulkan keributan dan kegaduhan yang berdampak kepada citra DPD di mata publik, serta secara tidak langsung telah mengurangi, membatasi atau menciderai keikutsertaan para pemohon dalam pimpinan DPD RI pada sidang paripurna yang khusus diadakanya untuk itu dan telah melaksanakan hak memilihnya sebagai anggota untuk memilih Pimpinan DPD dengan masa jabatan 5 Tahun yang oleh Peraturan tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2016 dikurangi atau pun dibatasi hanya 2 Tahun 6 Bulan hak memilih permohonan dimaksud kemudia diatur dalam pasal 261 ayat (1) UU MD3.

Berdasarkan hirarki perundang-undanganya yang tertuang didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 teridiri atas :

1. UUD NRI 1945
2. TAP MPR
3. UU/PP
4. Peraturan Pamerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Mahkamah Agung dalam pokok permasalahan ini menimbang dan memperhatikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materi Pasal 1 ayat (1) : Hak Uji Materil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undang.

Sedangkan, Mahkamah konstitusi bertugas melakukan uji material terhadap Undang-undang terhdap Undang-Undang Dasar dimana yang menjadi batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai Supreme of court sedangkan Mahkamah Agung disebut sebagai Justice of court. Dalam penjelasan diatas secara jelas telah menentukan bahwa Kedudukan Mahkamah Agung hanya menguji peraturan perundnag-undangan dibawah undang-undang sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga pengujian oleh MK condong pengujian undang-undnag terkait norma-norma yang ada di dalam kontitusi negara (UUD NRI 1945).

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan keberatan hak uji materil khususnya mengenai point kedua dan ketiga:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. HJ. EMMA YOHANA, 2. Dra. HJ. ENI KHAIRANI, M.Si, 3. HJ. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H., 4. Drs. H. A. HAFIDH ASROM, M.M.,5. H. AHMAD SUBADRI, 6. BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H., 7. Prof. Dr.JOHN PIERIS, S.H., M.S., 8. Ir. MARHANY V.P.Pua, 9. ANNA LATUCONSINA, 10. DJASARMEN PURBA, S.H., tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Tata Tertib, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Tata Tertib;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Setelah kelaurnya putusan oleh Mahkamah Agung, maka sebagian dari anggota DPD yang pro terhadap Tatib DPD No. 1 Tahun 2016 sehingga mereka melakukan banding terhadap putusan mahkmah agung terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak hak uji materil terhadap Tata Tertib DPD dengan nomor perkara 109/PUU-XIV/2016. Permohonan yang diajukan ke MK. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya persoalan konstitusi dalam pasal-pasal yang diuji. Sebelumnya hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu pasal untuk diuji, yakni pasal 260 ayat 1, pasal 261 ayat 1 huruf i, dan pasal 300 ayat 2 UU MD3.

Dalam putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2016 sebagaimana yang dijelaskan diatas. Putusan MA memerintahkan kepada Pimpinan DPD untuk mencabut segera Peraturan Tata Tertib tersebut. Senada dengan Prof Yusril Izhak Mahendra, yang mengemukakan pembatalan Tata Tertib DPD sebagai putusan yang “non executable” atau putusan yang tidak dapat dieksekusi karena dalam amar putusannya, MA memerintahkan Pimpinan DPRD (yang juga tidak jelas DPRD yang mana) untuk mencabut Peraturan Tata Tertib DPD yang dibatalkannya itu. Padahal semua orang tahu bahwa Pimpinan DPRD manapun di seantero republik tercinta ini tidaklah punya kewenangan untuk mencabut Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah. Peraturan yang dibatalkan MA masih berlaku selama belum dicabut atau terlampaui waktu 90 hari belum juga dicabut, maka peraturan itu otomatis tidak berlaku lagi. Sehingga Putusan MA disebut Ex post facto law dalam keseharian sering disebut hukum yang berlaku surut. Berbeda dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kontitusi yang secara jelas Menolak Pengujian Materil terhadap Tata Tertib DPD. Dalam ketentuan diketahui bahwa putusan MK berlaku serta-merta dan juga MK bersifat final (terakhir) serta sekaligus eksekutor dalam putusannya.

1. Pelantikan Pimpinan DPD oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung

Dalam putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2016. Walaupun MA telah membatalkan, namun MA hanya memerintah kepada Pimpinan DPD pada saat itu untuk mencabut Peraturan tersebut. Dalam Pasal 8 ayat (2) Hak Uji Materil Mahakamah Agung, berbunyi “Dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirimkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menegeluarkan peraturan perundang-undnagan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini yang sekiranya menjadi kekeurangan dalam peraturan uji materil Mahkamah Agung. Sehingga Tatib DPD tersebut dinyatakan masih berlaku sebelum waktu 90 hari sejak diputuskannya.

Hal demikianlah yang dianggap menjadi kisruh pula pada tubuh DPD sebab karena masa jabatan yang semula 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. Dalam hal ini peraturan yang masih berlaku. Kiranya sebelum diberlakukannya Tatib tersebut yang pimpinan DPD masih dipegang oleh GKR Hemas namun setelah adanya tatib tersebut sehingga terjadi pergantian pimpinan oleh Oesman Sapta Odang yang pada tanggal 4 April 2017 Wakil Ketua Mahkamah Agung juga melantik dan mengambil sumpah jabatannya. Permasalahan yang akhirnya timbul adalah berdasarkan aturan yang berlaku bahwa yang melantik Ketua DPD adalah Ketua Mahkamah Agung, namun pada pelantikan pimpinan DPD yang baru Wakil Ketua Mahkamah Agung yang melantiknya.

Dalam aturan Pasal 260 Ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang berbunyi: ‘Pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Berdasarkan frasa kata mengucapkan sumpah dan dipandu oleh ketua Mahkamah Agung. Atas dasar tersebut perlu menjadi penjelasan bahwa Ketua Mahkamah Agung hanya melakukan tuntunan sumpah bukan melakukan pelantikan. Pelantikan tersebut pula tidak bisa dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Hal ini Hatta Ali sedang melakukan Ibdah Umroh, sehingga Wakil Ketua MA M Syarifuddin yang juga sekaligus menjadi Plt Ketua MA sementara. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga dijelaskan Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan atau tdak ada ditempat, maka Wakil Ketua bisa melanjutkan.

 

 

 

Kontrol Sosial terhadap Perilaku Korupsi

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang di inginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum. Artinya, melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan wajar. Artinya, mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja secara layak dan wajar, dalam arti tidak melawan hukum.

Dari uraian diatas telah digambarkan bahwa korupsi bersifat insedental dan sistemik, dengan pola yang tersrtuktur, sistematis dan masif. Penyimpangan masyarakat terhadap korupsi adalah pola pemikiran rancau sejak dalam pikiran masyarakat. Perilaku menyimpan bisa terjadi secara individu atau kelompok. Perilaku menyimpan disederhanakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada masyarakat. Perilaku menyimpang individu seperti halnya mengemis, sedangkan penyimpangan secara berkelompok yakni tindakan korupsi. Sebab kenapa? Perlu diketahui sebagai penjalasan diatas bahwa pola korupsi bersiat sistematis dan terstruktur yang dilakukan bukan cuman seorang saja tetapi dilakukan 2-5 orang maupun lebih.

Meskipun sejak dibentuknya sebuah lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) namun tetap saja KPK tidak bisa jalan sendiri. Sehingga perlu kiranya diadakan sebuah inovasi dalam hal pencegahan korupsi berbasis intra sosial. Pencegahan korupsi intra sosial adalah sebuah bentuk kepedulian sosial dalam memberantas maupun pencegahan korupsi yang memerlukan peran seluruh lapisan masyarakat. Adapun intra sosial sebagai agen pencegahan korupsi terdiri atas, pertama lingkup keluarga, kedua lingkup masyarakat/lingkungan sekitar, mahasiswa (agen integritas) dengan dukungan lembaga pegiat anti korupsi, serta peran pers sebagai (the fourth estate of democratis).

1. Peran Keluarga dalam Penanaman Nilai-Nilai Moral

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak, sejak anak dilahirkan. Keluarga sebagai tempat dimana anak-anak dibesaran memiliki peranan penting dalam pendidikan anak, karena pertama, yang pertama-pertama kalinya dilihat dan dirasakan oleh anak sebelum ke orang lain adalah keluarga. Di dalam keluarga ini anak-anak akan banyak mendapatkan pengalaman untuk tumbuh dan berkembang demi masa depannya. Di dalam keluarga orang tua dapat memberikan contoh perilaku yang kelak akan ditiru oleh anak. Keluarga merupakan tempat yang efektif untuk membelajarkan nilai moral kepada anak.

Pendidikan moral atau kita kenal pendidikan budi pekerti secara operasional adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal bagi masa depannya, agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama makhluk, sehingga terbentuk pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa[1].

Pendidikan moral diberikan kepada anak sebagai pembentukan sikap dan perilaku anak sejak dini tentang kaidah-kaidah moral yang berlaku sesuai dengan lingkunganya. Oleh karena itu dengan adanya pendidikan moral dirasa sangat penting sehingga setiap individu mampu diterima dan menyesuaikan dengan lingkungan. Ini menandakan bahwa kecerdasan seseorang tidak menuntut secara kognitif tetapi juga dibutuhkan kecerdasan afektif dan psikomotor. Adapun sasaran yang ditargetkan dalam pendidikan moral ini sebagai berikut[2]:

1. membina dan menanamkan nilai moral dan norma,
2. meningkatkan dan memperluas tatanan nilai keyakinan seseorang atau kelompok,
3. meningkatkan kualitas diri manusia, kelompok atau kehidupan,
4. menangkal, memperkecil dan meniadakan hal-hal yang negatif,
5. membina dan mengupayakan terlaksananya dunia yang diharapkan,
6. melakukan klarifikasi nilai intrinsik dari suatu nilai moral dan norma dan kehidupan secara umum.

Lebih lanjut lagi dijelaskan orang tua pada saat menginternalisasikan nilai moral kepada anak di dalam anak perlulah mempehatikan beberapa hal seperti yang dijelaskan Wuri Wutyandani[3], Pertama, nilai yang ditanamkan harus jelas. Artinya bahwa dalam menyampaikan nilai moral kepada anak harus menggunakan bahasa sederhana yang dapat diterima oleh anak. Mengingat anak usia dini perkembangan bahasanya masih cukup sederhana. Anak cenderung belum mampu menguasai bahasa yang kompleks. Apalagi terkait dengan konsep nilai moral yang sangat abstrak. Jika konsep yang diterima anak kurang jelas, maka nilai moral yang diinternalisasikan oleh orang tua tidak akan diterima oleh anak dengan optimal.

Kedua, konsisten atau ajeg. Konsisten antara kedua orang tua dan anggota keluarga yang ada di rumah sangat penting dalam menunjang keberhasilan penanaman nilai moral kepada anak. Jika suatu tindakan dinyatakan salah oleh ibu misalnya, maka bapak pun harus berkata demikian. Sehingga tidak ada persepsi anak bahwa ia akan memperoleh “perlindungan” dari salah satu orang tuanya jika ia salah. Kecuali harus konsisten, dalam pendidikan moral di lingkungan keluarga diperlukan adanya keajegan. Artinya bahwa dalam suatu waktu perilaku anak sianggap salah, kemudian diberi peringatan, maka dalam waktu yang lain jika anak kembali berperilaku negative juga harus diberikan peringatan. Peringatan yang diberikan harus sesegera mungkin sejak anak berperilaku negative. Mengapa? Karena jika sudah berselang lama, anak akan sulit menghubungkan antara perilaku negatifnya dengan peringatan dari orang tua. Hal ini terkait dengan kemampuan berpikir anak yang masih terbatas.

Ketiga, teladan. Keteladanan dari orang tua sangat berperan demi keberhasilan penanaman nilai moral untuk anak usia dini di lingkungan keluarga. Penting diingat bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang sangat mudah untuk meniru perilaku orang lain yang dilihatnya. Dengan demikian perilaku orang tua di rumah harus senantiasa menunjukkan perilaku yang positif dari sisi nilai moral. Jika anak sering dibohongi di rumah, maka ia juga cenderung akan sering berbohong kepada orang lain.

Keempat, konsekuensi. Anak-anak dibiasakan untuk memilih konsekuensi terhadap apa yang dilakukan. Jika anak bersalah, maka ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut. Dengan cara apa? Berikan sanksi seketika setelah anak melakukan kesalahan. Dengan demikian anak akan lebih mudah mengingat di masa yang akan datang, jika ia bersalah maka akan diberi sanksi. Jika terpaksa harus memberikan sanksi, maka hindarilah sanksi yang bersifat fisik. Artinya bahwa ketika anak berperilaku negative, maka sanksi yang diberikan orang tua bukanlah dengan mencubit, memukul, atau menyakiti badan lainnya. Sanksi yang diberikan kepada anak dapat berupa penghentian sementara aktivitas yang disenangi anak sebagai konsekuensi dari perilaku anak yang negative.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapatlah menjadi sebuah bahan pembelajaan dan amat penting kepada seluruh orang tua agar kiranya lebih mengkonkritkan pentingnya pendidikan moral kepada anak sejak dini sehingga kiranya si anak mampu menjadi agen integritas maupun patron bagi lingkungan sekitarnya serta pula menjaga nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyrakat.

2. Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi masyrakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyrakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi[4]. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang jitu memiliki tingkat keberhasilan di negara-negara lain. Masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan ini (korupsi), maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum, syaratnya masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan.

Meskipun aspek pemberdayaan itu sangat penting dalam proses dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, namun itu semua harus dilakukan dalam batas-batas dan koridor hukum yang berlaku. Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam susunan yang menghargai nilai-nilai (norma) dan rasa kepatuhan serta keadilan, tanpa harus mengabaikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia[5].

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain , mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertangung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyrakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan wujud cinta dan sifat negarawan akan keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyrakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sebaliknya masyrakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi pengalaman sehari-hari menunjuk bahwa keluhan saran, atau kritik dari masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidan korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau komisi pembrantasan korupsi menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat[6].

Kemudian, untuk lebih menunjang keaktifan masyrakat dalam pemberantasan korupsi maka pamerintah perlu mengadakan sebuah penghargaan kepada  masyrakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi berupa piagam dan macam lainnya. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan sebagai hak dan tanggung jawab dalam menciptakan komposisi negara yang bersih dan bebas dari KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) sehingga peran tersebut masyrakat akan lebih bergairah dalam melaksanakan control sosial terhadap tindak pidana korupsi. Adapun bentuk peran masyarakat dalam pencegahan korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 antara lain:

1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi;
2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh).hari;
5. hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
6. penghargaan pemerintah terhadap masyarakat.

Sebagai bentuk partisipasi masyrakat itu dapat diwujudkan dalam seperti halnya[7] :

 

1. Peran serta melalui media

 

Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan sarana yang ampuh dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media. Oleh lembaga berwenang, hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti. Melalui media, warga juga dapat menyampaikan adanya dugaan korupsi, kejadian korupsi, atau hal lain yang berkaitan. Contohnya, dengan surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, atau kring telepon.

 

1. Peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung

 

Kegiatan secara langsung dan terbuka oleh sekelompok orang berkaitan dengan upaya penanggulangan korupsi disebut dengan kegiatan langsung. Contohnya, unjuk rasa mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi dan demonstrasi ke lembaga ke KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekarang ini banyak sekali yang berkecimpung di bidang penanggulangan korupsi. Secara aktif dan rajin mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berintikan upaya menanggulangi korupsi, seperti melaporkan adanya tindak pidana korupsi oleh seorang pejabat, memberikan masukan dan kritik terhadap penggunaan anggaran suatu departemen, laporan dugaan korupsi suatu departemen, dan lain-lain. Contoh lembaga swadaya masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Indonesian Corruption Watch (ICW) atau disingkat ICW merupakan sebuah organisasi nonpemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca- Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri atas sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi.
2. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba ini sekarang menjadi organisasi nonpemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik.

Tujuan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dalam memberantas korupsi dari segenap komponen bangsa. Strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat itu dijabarkan dalam sejumlah kegiatan berikut.

1. Pengembangan dan pelaksanaan kampanye anti korupsi nasional yang terintegrasi dan diarahkan untuk membentuk budaya antikorupsi.
2. Pengembangan hubungan kerja sama antara KPK dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain disertai dengan perumusan peran masingmasing dalam upaya pemberantasan korupsi.
3. Pengembangan data base profil korupsi.
4. Pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan korupsi.
5. Pengembangan hubungan kerja sama antara KPK dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri secara bilateral maupun multilateral.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dan disebutkan dalam Bab III peraturan tersebut, yang secara rinci dapat dijabarkan, sebagai beriku[8]:

1. Pasal 7 ayat (1): setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsiberhak mendapat penghargaan. Ayat (2) menyebutkan: penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.
2. Pasal 8: ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri hukum dan Perundang-undangan.
3. Pasal 9: besar premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2^ (dua permil) dari nilai kerugian keuangan Negara yang dikembalikan.
4. Pasal 10 ayat (1): piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Ayat (2): penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penegak hukum atau Komisi.
5. Pasal 11 ayat (1): premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidanakan terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2): penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

Sehingga kiranya dalam mewujudkan tujuan negara khususnya kesejahteraan masyarakat dan terkikisnya angka korupsi maka dari itu optimalisasi peran masyrakat mesti ditingkatkan dan juga adanya pembaharuan kembali mengenai peraturan Perundangan-undangan yang bisa mengakomodir peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

3. Peran Mahasiswa dan Peran Lembaga Pegiat Anti Korupsi

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan pendidikan guna menciptakan mahasiswa produktif yang berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu saja peran serta Mahasiswa sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan korupsi mengingat fungsi sebagai (agent of change) pelopor perubahan. Dalam hal pengimplikasian Tridharma perguruan tinggi, mahasiswa harus mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyrakat. Apalagi melawan korupsi haruslah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa secara sistematis mengingat korupsi terjadi secara terstruktur dan sistematis

Disisi lain mahasiswa dituntut untuk melakukan kontrol sosial terhadap segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pamerintah disamping juga terhadap penyimpangan-penyimpangan terkait norma, sistem, dan nilai-nilai yang ada dalam masyrakat. Untuk mengoptimalkan dalam pemberantasan korupsi tersebut dibutuhkan pembenahan diri dan kampus terlebih dahulu. Dengan kata lain mahasiswa dan kampusnya sendiri harus mendemontrasikan bahwa ia telah bebas dari tindakan korupsi. Untuk mewujudkannya hal yang mesti dimulai dari upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, dimana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.

Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa[9]. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yangsetinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang[10]. Upaya preventif yangdapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar.Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang adadilingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukankajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaandan pengeluarannya[11]. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga.Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, dimana pada masa ini mahasiswamemperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upayamelalui jalan pintas[12].

Jika menengok sejarah dengan lahirnya reformasi  sebagian besar dari perjuangan nyata peran serta mahasiswa dalam memberikan perubahan dimana saat itu memang Indonesia sedang terpikul gejolak perekonomian yang tidak stabil serta tingginya kasus KKN sehingga pemikiran saat itu menyimpulkan untuk diadaknnya suatu perubahan kearah yang lebih baik. Mahasiswa merupakan seorang individu yang dilekatkan kepadanya predikat dan di embagi tugas sebagai kaum intelektual yang mampu menyebarkan virus-virus literasi dan kultur intelek kepada masyrakat. Mahasiswa di dalam undang-undang No. 12 Tahun 2012 didefinisikan, yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.[13] Melihat dinaspektmisasi pergerakan mahasiswa dari masa ke masa, sehingga secara konsepsi lahirlah sebagai perspeiktif dan berdasarkan konsepsi dasar tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian.[14]  Dalam dinamikanya peran serta mahasiswa sebagai berikut :

• Sebagai agent of change (agen perubahan)
• Sebagai iron stock (generasi pelanjut)
• Sebagai guardian of value (penjaga nilai)
• Sebagai social of control (pengontrol social)

Dengan menimbang seluruhnya apa yang menjadi hakikat serta peran mahasiswa dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi dinilia tidak sebatas dalam ruang kuliah dengan memahami teori pemberantasan namun juga perlu pengimplementasiannya. Hal inilah yang menjadi peran penting untuk kampus untuk menyediakan sarana dan prasarana pengembangan diri bagi didikannya. Maka lahirlah sebuah wadah atau lembaga kemahasiswaan dalam rangka mengembangkan dirinya. Lembaga Kemahasiswaan juga dijadikan sebagai sarana  serta mebina persaudaraan serta juga menjadi wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa.

Apalagi sekarang mengungkapkan kondisi mahasiswa yang apatis terhadap sesuatu. Dalam sejarah kita selalu dihadapkan dengan cerita-cerita mengenai para kaum-kaum intelektual  yang senangtiasa menjadi tokoh dalam pencerahan peradabang bangsa. Kehadiran kaum intelektual ini selalu menjadi penting sebab kemampuan daya nalar dan kritisme mereka menajdi senjata utama dalam menentang segala bentuk penyimpangan yang dibuat oleh rezim. Kebutuhan akan sebuah model pergerakan yang paripurna dan porehensif dari para kaum intelektual ini memerluka wadah yang amat menunjang menyuarakan aspirasi masyrakat, serta melihat bagaimana fonomena yang terjadi belakangan ini akan makin meriahnya kasus korupsi di Indonesia tidak mampu begitu saja mencegah arus-arus tersebut. Meskipun demikian dengan dibentuknya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun nyatanya sejak dibentuknya masih saja korupsi masih saja dimana-mana. Maka dari itu inilah menajdi hal uergensi perlu adanya lembaga pegiat anti korupsi.

Keberadaan lemabaga pegiat anti korupsi yang diharapkan dijadikan titik acuan atau patron dalam pergerakan sosial, terutama dalam perlawanan membrantas korupsi sehingga membawa budaya mahasiswa untuk mengobarkan semangat perlawanan. Konsep gerakan mahasiswa dalam lemabaga pegiat anti korupsi haruslah memiliki model yang paripurna serta komprehensif dimana pemaknaan konsep pengabdian menjamin sinetegritas dengan tridharmah perguruan tingggi yang nantinya dijabarkan dalam gerakan sosial. Tidak serta merta lemabaga ataupun model dari organisasi tersebut dalam perannya tetapi juga kader-kader yang dimiliki juga memiliki integritas serta mampu mengajarkan keteladanan sebab dengan cara ini diyakini mampu menghambat virus koruptif dengan penguatan karakter, oleh karenanya mahasiswa diyakini mapu menajadi sosok paling berkualitas dalam perlawanan melawan korupsi serta dukungan dengan adanya lembaga pegiat anti korupsi yang harus segera di permanenkan. Oleh karena lembaga pegiat anti korupsi haruslah menjadi subsystem yang mampu pula membantu serta faktor penunjang bagi aparat hukum.

4. Peran Media Massa

Di era golbal sekarang seluruh informasi kini mudah untuk di akses, apalagi berbagai informasi dapat diakses dengan cepat oleh kecanggihan alat-alat yang digunakan oleh manusia. Ada pula yang megatakan bahwa media massa adalah senjata paling ampuh di abad ke-21 ini. Itu terbukti bahwa segala praktek kenegaraan dan keterbukaan informasi sekarang dapat diakses dengan cepat bahkan dapat melintasi beberapa negara sekalipun dan kita cuman berada dalam suatu tempat. Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di Era saat ini informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat di cari oleh publik dan media massa merupakan wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaian besar masyarakat mengahabiskan waktunya dengan memanfatkan media masa untuk menggali informasi baik informasi di bidang hiburan, sosial masyarakat, budaya terlebih di bidang politik. Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas,bersih, dan bijaksana. Logikanya, melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa seperti kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, dalam teori kontitusi sosial “quadro politica” seperti yang dikemukakan Jimmly Asshidiqie peran media massa sering kali disebut “the fourth estate of democracy””[15]. Media massa merupakan satu pilar yang menjadi andalan dalam pemberantasan korupsi. Tingkat konsistensi yang diberikan media massa dalam pemberantasan korupsi cukup signifikan dalam mengungkap kasus-kasus yang mengemplang uang rakyat. Dengan menyajikan berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktek-praktek korupsi, hukum, politik dan seterusnya, menunjukkan bahwa sesungguhnya media memiliki kontribusi yang esensial dalam mendukung proses pembangunan demokrasi. Melalui itu penyampaian informasi, opini dan berita seputar kinerja negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) sehingga memudahkan fungsi kontrol dan kritik langsung di pilar kekuasaan yang lain.

 

Demi meningkatkan kualitas demokrasi maka diperlukan kebebasan pers. Fungsi kontroler dan kritik langsung dalam setiap kebijakan merupakan karakteristik institusi media, justruh salahlah apabila media-media melakukan sebuah kerjasama dengan penguasa, apalagi menjadi penguasa karena masing-masing memiliki fugsi yang berbeda. Dengan adanya kebebasan pers pula dimungkinkan menyampaikan beragam informasi sehingga mendukung warga negara dalam demokrasi. Tapi pemberitaan media massa dalam konten berita sudah tidak berimbang lagi, hal ini terjadi karena media massa baik itu cetak, elektronik dan lainnya sudah dikuasai oleh para elite politik negeri ini. Menurut Noam Chomsky “melihat media dalam era kapitalis liberal, sarat dengan kepentingan elite politik”. Gejalanya terlihat ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang punya kekuatan politik dan uang. Para elite kekuasaan dan elite bisnis berkolaborasi mengatur isi media. Contoh pengaruh pemberitaan media massa dalam pemberitaan gejolak politik adalah di media elektronik seperti pertelevisian. dengan di milikinya stasiun televisi swasta yang di miliki para elite politik menyebabkan Pemberitaan Perpolitikan Menjadi tidak seimbang, antara stasiun televisi swasta yang satu dengan yang lainnya. Televisi yang di punyai suatu elite politik cenderung menyudutkan lawan politiknya, seperti bila lawan politiknya atau partainya mengalami suatu permasalahan seperti korupsi.

 

Seharusnya para elite menjadikan media massa harus menjadikannya sebagai bahan serta bagian menerima masukan dari masyrakat sekaligus sosialisasi politiknya dan makin memperbaiki kinerjanya. Maka dari itu media massa sebagai akses penyebar luasan informasi dapatlah dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh masyrakat terkhusus dalam menyampaikan setiap kendala atau pun adanya indikasi perbuatan menyimpan (korupsi) yang dilakukan oleh suatu oknum sehingga segera cepat ditindak lanjut. Masyrakat mesti menjadi pengguna media yang cerdas bukannya menjadikan media sebagai perbuatan yang merugikan bahkan orang lain sekalipun.

 

[1] Jurnal Ilmiah, Sugiyatno, M.Pd, Optimalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Moral Remaja, diakses pada tanggal 25 April 2017

[2] Jurnal Ilmiah, wuri Wuryadani M.Pd, Peranan Keluarga Dalam menginternalisasikan Nilai Moral Untuk Anak Usia Dini, diakses pada tangal 25 April 2017

[3] Ibid, hal.12-14

[4] Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia, Cet. II, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 61.

[5]Ikbal, Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi, https://ikbal13.wordpress.com, diakses pada tanggal 22 April 2017

[6]Jurnal Ilmiah, I Ketut Setiawan & Si Luh Putu Dawisni Manik Pinatih, Optimalisasi Peran Serta Masyrakat Dalam Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi,  diakses pada tanggal 23 April 2017

[7] Ajar Sudarajat, Peran Serta dalam Pemberantasan Korupsi, http://newanaajat.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 24 April 2017

[8] Ibid, hal.4

[9] Jurnal Ilmiah, Mohamad Risbiyantoro, Peran Mahasiswa Dalam memerangi Korupsi, diakses pada tanggal 24 April 2017

[10] Ibid, hal. 4

[11] Ibid,

[12] Ibid, hal. 5

[13] UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

[14] Pasal 1 ayat (9) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

[15] Jimmly Asshidiqie, Gagasan Konstitusi Sosial, , Jakarta: LP3S , 2015, hal. 258

Problematika Bangsa, Tinjauan Revisi UU KPK Hingga Hak Angket DPR (Opini)

Mustahil bila dalam suatu negara tidak pernah tersentuh oleh sebuah permasalahan. Problematika dan persoalan tlah menjadi sepenggal cerita bahkan sejarah lahirnya sebuah negara. Masalah  kini seakan menjadi mata rantai baja tersusun berlapis dan tak ada putusnya. Seperti halnya pada permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kasus hangat yang kini jadi  perbincangan adalah terkait kasus mega korupsi E-KTP yang di taksir mampu menyeret sejumlah pejabat-pejabat elite. Bukan tanpa alasan, kasus ini telah diusut oleh KPK sejak tahun 2010 sewaktu masa pamerintahan SBY sampai hingga akhirnya pada tahun ini kembali di angkat bahkan berkas perkara oleh KPK telah dilimpahkan ke meja pengadilan. Kasus E-KTP yang ditaksirkan merugikan keuangan negara sejumlah 2,3 T. Uang sebanyak itu bila dihitung-hitung sekelas mahasiswa kiranya dapat membayar sejumlah biaya SPP/UKT di dalam satu kampus sekalipun.

Bahwa pada tanggal 28 April 2017 DPR dengan sendirinya menyatakan sikap untuk menggulirkan Hak Angket atas KPK. Hak Angket merupakan suatu hak yang dimiliki oleh DPR (Dewan Perwkilan Rakyat) untuk menyelidiki masalah yang pelaksanaanya dianggap telah menyimpang dari persetujuan pamerintah dan perlemen, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Usulan Hak Angket sendiri termaktukkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Kisruh ini dimulai sejak KPK menetapkan sejumlah anggota DPR yang diduga ikut terlibat dalam mega korupsi ini, salah satunya yang dapat mengancam Setya Novanto sebagai ketua DPR. Bahkan KPK sendiri melarang Setya Novanto untuk bepergian keluar negeri. Menjadi kecurigaan seolah pemunculan Hak Angket menjadi manuver politik DPR dalam mengintervensi penegah hukum KPK dalam melindungi kawan sejawatnya. Apalagi dalam pengambilan keputusan ini terbilang sepihak sebab dari yang awalnya 8 fraksi setuju, belakangan satu per satu fraksi mulai menyatakan ketidaksetujuannya. Secara resmi, ada 4 fraksi yang menolak hak angket, yakni PKB, Gerindra, PKS, dan Demokrat.
Pembahasan pun diputuskan digelar sebelum masa sidang DPR dalam rapat paripurna penutup hari ini. Fahri Hamzah, yang memimpin sidang, pun mengetok palu tanda persetujuan, meski ada banyak penolakan.

Pembahasan Hak Angket Sendiri menjadi drama terbaru dalam sidang paripurna DPR terkait dengan ksus E-KTP. Pengguliran Hak Angket berawal ari penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus Korupsi E-KTP. Bukan cuman itu, setelah kesaksian yang dilakukan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam pengadilan, setelah Novel lekas menuju rumah setelah hendak melakukan sholat subuh di mesjid terdekat tiba-tiba saja, ada salah seorang yang tak diketahui  langsung  menyiram air keras ke bagian muka Novel hingga pada akhirnya beliau mesti beristirahat sejenak dalam pemberantasan korupsi. Dukungan moral silih berganti disampaikan masyrakat Indonesia kepada KPK bahkan masyrakat juga mendesak Polri untuk mengusuk tuntas penyiraman air keras kepada penyidik KPK. Beberapa tindakan pelemahan yang tidak pro terhadap pemberantasan rasuah, yakni adanya bentuk Revisi Undang-Undang KPK oleh DPR. Melihat realitasnya memang mungkin sebagian orang berpikir DPR tidak mempresentasikan kehendak rakyat dan lebih mementingkan kehendak partai saja, tak tanggung-tanggung bila yang pada akhirnya tercuak kalau para mafia kouptor berasal dari anggota DPR, Saalahkah rakyat memilih wakilnya?. Menurut Tranparansi Internasional sejak tahun 2015 sampai 2017 diperoleh hasil bahwa 54 persen responden menilai DPR lembaga paling korup disusul dewan perwakilan rakyat daerah 47 persen dan Direktorat Jenderal pajak 45 persen.

Tinjauan Terhadap Perilaku Korup

Korupsi masih saja menjadi permasalahan berat yang menggangu pertumbuhan bagi negara-negara berkembang. Disamping itu korupsi memang mengundang banyak perhatian dan opini publik. Korupsi banyak digunakan dan dijadikan sebagai bahan kajian dan serta banyaknya penelitian yang menunjuk banyak kerugian yang ditilmbulkan. Indonesia yang telah 72 Tahun merdeka namun sebagian masyrakat kecil merasa belum merdeka seutuhnya. Itu terlihat dari angka kemiskinan di Indonesia. jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia per September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), atau berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen) [1] yang masih jauh dari kata kesejahtraan. Ada adagium hukum mengatakan “homo homini lupus” bahwa “manusia yang satu adalah serigala bagi manusia lainnya”. Walau pun sebagian besar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ditargetkan untuk di mengurangi angka kemiskinan tapi tetap saja ada predator yang mengurasnya.

Korupsi memang merupakan istilah modern, namun sebelumnya korupsi sejak dulu sudah ada di awal kehidupan manusia, bahkan saat adanya organisasi kemasyarakatan pada saat itu. Tercatat dalam sejarah korupsi sudah mulai Zaman Yunani Kuno, Mesir, dan Babilonia. Bahkan pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW juga telah memperingatkan sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan kegiatan yang mampu merugikan orang lain yang kini dikenal dengan Korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin “corruptus” yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi sebalaiknya[2] “Corruptio” dari kata kerja “corrumpere” yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat atau dirusak[3]. Menurut Transparancy Internasional, korupsi dimaksudkan dengan perilaku pejabat publik, politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka[4].

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya (dapat disogok melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Adapun menurut terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain[5]. Sehingga perilaku koruppsi itu didefinisikan sebagai perbuatan yang negatif yang meliputi penggelapan uang, penerimaan uang suap atau sogok, dan sejenisnya dari jabatan yang diembannya sehingga mampu merugikan banyak orang.

Perilaku korupsi memang perilaku individu yang terkait dengan orang lain. Perilaku individu ini karena kelekatan antara jabatan serta tempat individu itu melakukan korupsi.  Menurut M. Untung Pratama, perilaku korupsi dapat dipandang sebagai patologi sosial, yaitu suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial. Korupsi dalam masyarakat sosial dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma sosial.[6] Individu yang hidup dalam norma-norma sosial akan mengalami sikap negatif terhadap tindakan korupsi. Sikap sendiri merupakan hasil evalusasi seseorang terhadap suatu stimulus, dalam stumulus tersebut disbut dengan korupsi[7]. Dalam kenyataan bagi masyrakat yang hidup dalam norma sosial, ketika pertama kali melakukan korupsi akan merasakan sikap negatif dan mengatakan berbenturan dengan nilai-nilai agama. Namun karena faktor kebutuhan yang mendesak perilaku tersebut pada akhirnya tetap dilakukan.

Dalam padangan masyarakat awam, korupsi sudah menjadi hal yang lumrah bagi para pejabat-pejabat pamerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Sri Yuliani, bahwa korupsi sebagai gejala sosial politik, korupsi tidak hanya didorong oleh suatu sebab yang pasti tetapi lebih merupakan komplikasi dari banyak faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Namun satu hal yang pasti, korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan[8]. Makin banyaknya kasus korupsi dan dampak yang luar biasa sehingga akhirnya korupsi termasuk dalam kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), tindakan karena modus, dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan korupsi bersifat paralel dan merusak sistem kehidupan baik ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan kerusakan moral serta mental masyarakat[9].

Seperti dikemukakan pakar korupsi, Robbert Klinggard yang mengatakan munculnya korupsi karena adanya kesempatan, resiko kecil, dan mental lembek. Sedangkan, Baharuddin Lopa berkata, salah satu yang menyebabkan terjadinya korupsi dan pelanggaran hukum adalah oleh karena pejabat negara yang serakah[10].

Perlu kiranya diketahui bahwa dari sekian banyaknya teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan menjadi suatu kelompok yang menentukan terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori Differential Association : Sutherland, menghipotesakan bahwa perilaku kriminal, itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyrakat termasuk dengan norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi meliputi teknik kejahatan yang sesungguhnya, namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman dan memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti-sosial[11].
2. Teori Anatomie : Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang bepengarauh terhadap terjadinya kemorosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma.
3. Teori Labeling (Labeling Theory) : Frank Tannambeum, penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangngan dan penyimpangan pelaku tertentu[12].
4. Teori Psikonalisa : Sigmund freud penemu penemu teori psikonalisa tentang kriminalitas menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “consience” (hati nurani) yang baik dengan begitu dengan menguasai sehingga menimbulkanperasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera[13]

Apabila ditinjau dari segi psikologi, bahwa tindakan yang dilakukan oleh para koruptor dalam melaksanakan aksinya dapat bersifat sebagai berikut[14] :

1. Disonasi Kognitif

Disonasi kognitif merupakan suatu keadaan yang memunculkan ketidaknyamanan, kalau keadaan ini terus berlarut-larut akan menyebabkan gejala klinis seperti stress hingga despresi. Namun individu untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh disonasi kognitif yaitu merubah perilakunya agar sesuai dengan sikap yang dimiliki. Paling tidak ada dua cara  yang dilakukan individu untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh disonasi kignitif yaitu, merubah sikapnya agar sesuai dengan perilaku atau sebaliknya atau perilaku agar sesuai dengan pemiliknya.

Sayangnya yang sering terjadi pada kebanyakan pelaku korupsi adalah cara yang pertama yaitu mengubah sikap agar sesuai dengan perilaku korupsi bukan malah sebaliknya. Hal ini terjadi dikarenakan sikap yang dimiliki tidak mengakar kuat dalam diri atau karena faktor tekanan lingkungan yang terlalu kuat. Individu yang tidak mempunyai sikap yang kuat akan mudah terpengaruh oleh lingkungan anggota organisasi lain yang telah menganggap korupsi sebagai tindakan yang dapat diterima.

1. Rasionalisasi

Rasionalisasi sendiri merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri manusia ketika ketika mengalami tekanan psikis dengancara merasionalisasi tindakan-tindakannya agar dapat diterima dan menganggap apa yang dilakukannya adalah tindakan yang benar. Dalam konteks korupsi, rasionalisasi menolak interpretasi negatif dengan menganggap korupsi yang dilakukan dapat diterima atau dimaklumi. Budiman, Roan, dan Collan (2013) mengumakakan bahwa bentuk-bentuk rasionalisasi yang sering ditemukan antara lain : pertama, menolak tanggung jawab, pelaku korupsi menganggap bahwa tindakan korupsi karena tidak ada pilihan lain. Tindakan dirasionalisasi karena alasan gaji. Kedua, penyangkalan terhadap dampak yang dimunculkan.

Pada bentuk rasionalisasi ini, pelaku menganggap bahwa tindak korupsi yang dilakukan tiadak akan terlalu berdampak kerugian pada orang lain ataupun negara, misalnya menganggap bahwa korupsi yang dilakukan kecil apabila dibandingkan dengan pejabat-pejabat yang lain. Ketiga, pada rasionalisasi ini pelaku menganggap baha tindakan korupsi yang dilakukan dalam rangka tujuan yang lebih baik. Para pelaku membenarkan tujuan lain dibaliknya, misalnya tersangka korupsi menerima suap dalam rangka memenuhi desakan stekholder.

1. Moral Disengagament

Dari proses-proses rasionalisasi ini kemudian berkembang norma-norma yang seoalah mengabaikan norma yang berlaku di masyarakat luas. Apabila tindakan ini terus dilakukan individu akan mengalami apa yang disebut Bandura (1999) sebagai moral disengagement. Moral disengagement menjelaskan mengapa individu tertentu dapat melakukan tindakan-tindakan salah dan tidak manusiawi tanpa merasa bersalah. Proses ini dapat muncul dari proses rasionalisasi yang dijelaskan di atas. Rasionalisasi yang terus dilakukan berulang-ulang akan memunculkan norma tersendiri yang pada akhirnya merubah sikapnya. Pelaku tindakan korupsi pada titik ini tidak akan merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan.

 

1. Normalisasi/Divergent Norm

 

Praktek yang telah berulang-ulang dan kecenderungan kelompok atau individu di dalamnnya untuk mempertahankan keuntungan dari perilaku ini, kemudian korupsi cenderung dipelihara. Sehingga tindakan korupsi akan dipandang sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Pada titik inilah terjadinya proses normalisasi korupsi. Kemudian terjadi penyimpangan norma atau dengan kata lain normalisasi korupsi dalam suatu organisasi. Fenomena ini oleh Nieuwenboer dan Kaptein (2008) disebut sebagai devergent norm, yaitu proses berkembangnya norma dalam suatu kelompok yang jauh dari norma yang diterima oleh masyarakat luas.

 

Fenomena ini dapat kita lihat pada kelompok-kelompok seperti Nazi, gangster dan kelompok-kelompok teroris tertentu. Tindakan ini bisa disebabkan karena kecenderungan kelompok untuk membedakan diri dari kelompok lainnya. Suatu organisasi misalnya ingin tampil sebagai kelompok yang mapan secara politik, dan mempunyai status sosial yang tinggi. Kecenderungan ini disebut dengan positive distinctieveness. Dengan segala tindakan kelompok mempertahankan superioritas dari kelompok saingan. Saingan antar kelompok ini kemudian juga meningkatkan kohesivitas internal kelompok. Hal ini pada akhirnya akan merasionalisasi tindakan-tindakan yang melanggengkan kekuasaan meskipun jauh dari norma sosial. Lebih jauh hal ini meningkatkan anggota kelompok teralienasi dari norma di luar kelompoknya. Anggota kelompok seolah menegasikan feedback negatif dari pihak luar dan cenderung mencari feedback yang sesuai dengan norma kelompoknya

 

Pada tataran divergent norm inilah korupsi sulit untuk diberantas, karena masing-masing individu dalam kelompok organisasi saling melindungi dan saling menguatkan. Bahkan individu yang tidak melakukan korupsi akan dianggap sebagai individu yang melenceng dari kelompok. Pada tahapan ini individu yang sebelumnya jauh dari tindakan korupsi akan mengikuti pola yang ada di dalam kelompok organisasi. Teori indentitas menjelaskan perilaku individu dalam kelompok. Dalam kelompok, individu akan mengidintifikasi dirinya sesuai dengan norma yang dianut oleh kelompok tersebut sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Fenomona ini disebut dengan depersonalisiasi (Walgito, 1999) di mana sesorang individu mengalami perubahan pribadi ketika berada di dalam sebuah organisasi.Individu mempunyai kecenderungan untuk berperilaku dan mengadopsi norma dan kebiasaan di dalam suatu kelompok dan mengabaikan identitas pribadinya.

 

Sedangkan,  Reza A.Awatiwena  mengunkapkan bahwa ada tiga hal yang menjadi epistimologi para koruptor dalam melancarkan perbuatan tersebut, diantaranya[15] :

 

1. Kelekatan

Pelaku korupsi berpendapat bahwa kekayaan material, adalah satu nilai terpenting dalam hidup. Mereka melekat pada kekayaan material yang dianggap sebagai salah satu sumber kebahagiaan terbesar. Kelekatan ini mebuahkan pertimbangan yang kabur, yang akhirnya mendorong tindakan yang tidak tepat, yakni merugikan orang lain. Secara padat dapat dijelaskan bahwa kelekatan selalu merupakan sumber petaka baik pribadi maupun bagi kehidupan bersama.

1. Penolakan

Para Pelaku korupsi juga mengalami penolakan. Yang jelas, mereka menolak untuk hidup sederhana dan bersahaja. Penolakan ini begitu kejam dan tajam sampai mereka bersedia melakukan hal-hal mengerikan, guna menghindarinya. Namun, segala bentuk penolakan selalu memperkuat apa yang ditolaknya.

Para penolak keras tidak pernah lepas dari apa yang ditolaknya. Koruptor tidak akan pernah lepas dari kemiskinan. Ia akan merasa tetap akan miskin, walaupun sejatinya sudah banyak uang dan harta. Ia akan tetap akan merasa kurang. Bahkan setelah memiliki seluruh dunia.

1. Kesalahpahaman

Para pelaku korup juga hidup dalam kesalahpamahan. Mereka mengira, segala hidup yang ada didalamnya itu nyata dan kekal. Padahal, jika dilihat secara seksama, tak ada yang abadi di muka bumi ini. Kekaisaran di sejarah peradaban manusia pun akan untuh, dan tinggal hanya cerita.

Pemahaman bahwa tidak ada yang kekal, akan membuat orang lebih bijak dalam berpikir dan bertindak. Ia tidak akan melekat pada apapun, ataupun menoak apapun. Ia tidka akan pernah menyakiti orang lain, semata dengan memuaskan keinginanya. Hidup ini, kata filsafat jawa, hanya numpang lewat, seperti mampir minum teh, mari hidup penuh makna daan membantu orang lain sebisanya  Lanjut lagi, trio epistimologi koruptor yakni, kelekatan, penolakan dan kesalahpahaman kini hanya terjadi pada pribadi, tetapi sudah berkembang menjadi budaya. Kita sebut itu sebagai budaya bergerombol. Di dalam budaya semacam ini, sikap kritis yang sehat untuk mempertanyakan keadaan secara rasional dan sitematik mengalami mati suri[16].

[1] Badan Pusat Statistik, Jumlah Kemiskinan Indonesia Megalami Penuruan, https://www.bps.go.id/ diakses pada Tanggal 14 April 2017

[2] Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003) hal 28.

[3] Ridlwan Nasir, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, hal. 281-282.

[4] Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang) Pusat Penel itian IAIN Walisongo Semarang, 2009 hal. 14

[5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal 527.

 

[6] Jurnal Ilmiah, M. Untung Pratama, Normalisasi Korupsi : Tinjauan Psikologi. hal 230 Diakses pada tanggal 15 April 2017

[7] Ibid, Hal. 231

[8] Jurnal Ilmiah Sry Yuliani, Korupsi Birokrasi : Fator Penyebab dan Penanggulanagnnya, hal 233;  diakses pada Tanggal 12 April 2017

[9] Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Alumni, Bandung,2010, hlm. 111.

[10] Robert Klinggard, Ronald Macleon, dan H. Lindsay Paris. Penuntun Pem-berantasan Korupsi dalam Pemerintahan daerah. Jakarta: Obor. hal 18.

[11] Jurnal Ilmiah, Prof. Drs. Koendjoro, MBSc, P.Hd, KRIMINALOGI, hal 15.  Diakses pada tanggal 15 April 2017

[12] Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm.23-49.

[13] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers , 2012, hlm.50-51.

[14] M. Untung Ptatama, loc.cit., hal 231-234

[15]  Reza A.A Wati Wena, Perspektif Dari Spritualis dampai Hubungan Antar Bangsa, Yogyakarta:Maharsa, 2017.hal. 55

[16] Ibid, hal 58

Perlindungan Bangsa Terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan dipandang dari Aspek HAM

Perlindungan Bangsa Terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan dipandang dari Aspek HAM

Oleh : Daniel Akhyari 

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Unhas

 

Rezim-rezim sebelum reformasi, (Orde baru dan orde Lama) meletakkan perempuan sebagai “anak tiri” pembangunan. Mereka menjadi bagian dari praktik diskriminasi rezim yang berkuasa. Namun setelah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mulai diundangkan, maka praktik ini  ditinggalkan, sehingga ada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan.  Seyogyanya perempuan adalah Mahluk Tuhan yang Maha Esa yang telah dibebani tugas menjaga segala hal yang tentu diberikan sejak ia lahir, dalam kehidupan, hingga kembali kepada-Nya. Menjaga kehormatan, menjadi panutan bagi keluarga, lingkungan dan setiap orang berada di sekitarnya.[1] Bahkan dalam pepatah mengatakan bahwa kunci kesuksesan lelaki adalah dorongan seorang wanita.

Sosok perempuan merupakan tokoh dalam berkembang serta menurunnya suatu negara. Hebatnya lagi perempuan dianggap sebagai tiang bernegara karena merupakan instrumen dalam berkembangnya sebuah neggara. Itu ditunjukkan sejak terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia ke IV serta menjadikannya perempuan pertama yang menduduki kursi keprisidenan. Tapi, melihat perkembangan saat ini, khusus di media-media, maraknya kasus pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap perempuan, dapat menjadi ancaman bagi eksistensi dan perlindungan harkat dan martabat perempuan. Hal ini bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Di tahun 2015, kekerasan seksual berada pada tingkat ketiga, namun di tahun ini berada di peringkat kedua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% atau 2.399 kasus. Sedangkan dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual sebesar 5% atau 166 kasus .[2] yang berarti bahwa tindakan kekerasan sedikit lagi menjadi wabah baru dalam bermasyrakat.

Bila dilihat dari kejadian ini, tidak terpungkiri yang menjadi dalangnya adalah anak-anak remaja sampai orang dewasa , bahkan tidak menutup kemungkinan para oknum aparat negara sekalipun. Kasus  ini seolah mencerminkan kondisi masyrakat Indonesia gawat moral dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun. Bia diamati kejahatan seperti kekerasan seksual itu sendiri tidak memandang bulu, kapan  dan dimana saja , seolah bila dibiarkan akan menjdi penyakit bagi bangsa Indoensia.

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan yang sifatnya universal. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.[3] Kekerasan seksual termasuk dalam ruang lingkup pelecehan seksual, yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Kasus kekerasan pada perempuan merupakan kejahatan penganiayaan, penyiksaan dan perbuatan yang dilakukan oleh lawan jenisnya atau biasa d isebut dengan kelamin (gender based violence) yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis atau juga perampasan hak. Sedikitnya ada tiga faktor berkaitan yang merupakan amunisi laki-laki dalam memperlihatkan kekuasaan dan otoritasnya, yaitu (a) kekuasaan patriarki (patriarki power), (b) hak-hak istimewa (privilege), (c) sikap yang permisif (permission)[4].

Kekuasaan Patriarki, budaya seperti ini juga menjadi pemicu adanya diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan dominasi budaya patriarki yang meletakkan perempuan dalam subkoordinasi laki-laki adalah faktor utama dalam berbagai kasus pemerkosaan.[5] Budaya patriarki diperkuat melalui institusi baik sosial maupun politik. Negara juga ikut andil dalam pelegalan budaya ini, sebagai contoh nampak dalam undang-undang perkawinan yang melegalkan pernikahan poligami sekalipun dengan syarat tertentu.

Hak-hak istimewa, jikalau kita melihat di masa sejak anak-anak dan bahkan saja sampai dewasa terlihat banyak perbedaan kebebasan antara anak laki-laki dengan perempuan , misalkan kemudian laki-laki yang telah menyelesaika studi S1 (strata satu)  diperbolehkan untuk kuliah di luar negeri, sedangkan pihak perempuan dibatasi dan terkadang langsung dipersuntingkan oleh pilihan orang tuanya. Kasus seperti ini sebenarnya tidak boleh diterapkan dan harusnya di putus dan dihilangkan sebab secara yuridis pastilah tidak sesuai dengan konteks Hak Asasi Manusia Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 12 “Setiap orangberhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupanya……”.

Sikap primitif (memperbolehkan) tindakan yang dilakukan oleh pihak lelaki kepada seorang perempuan. Seperti halnya jika terjadi sebuah pertengkarang hebat yang dilakukan oleh pasang suami dan istri dimana akhirnya dengan penuh emosi dan tak terkontrolnya suami akhirnya melayangkan tamparan kepada istrinya. Di sini yang di pandang oleh masyrakat biasanya terlihat wajar dan hanya merupakan jadi rahasia keluarga. Hal inilah yang menjadi kekeliriuan dalam masyarakat. Jika, dimasukkan dalam konteks keagamaan tentulah tidak membolehkan seperti itu . Agama Islam misalnya, tentunya menganggap haramlah seorang suami memberikan perlakuan seperti (tamparan tangan) itu kepada istrinya dan mana kala itu terjadi menjadi dosa terbesar baginya.Dimana sudah jelas telah di sebutkan dalam Al Qur’anAn-Nisaa: 34 berikut ini: “…Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Dari permasalahan-permasalahan diatas mungkin dianggap tidak bisa kita pungkiri, maka dari itu penulis menawarkan langkah-langkah efektif diantaranya :

1. Penguatan nilai-nilai moral dan menghargai perempuan dalam bermasyrakat

Moral adalah kata yang selalu berhubungan dengan perbuatan atau tingkah laku seseorang. Tentunya tindakan ini yang bersifat positif. Maka untuk membentuk moral tersebut perlu dipilih sebuah agen sosial dalam pembentukan moral tersebut.

Manusia paa hakikatnya telah hadir moral dalam dirinya yang siap ia implimentasikan dalam kehidupannya. Tentunya dalam kehidupan bermasyrakat meskipun mesti ada pembedaan perempuan dan laki-laki. Sesungguhnya agar suatu moral dapat terlaksana dengan baik maka perlu penguatan moral dan mana penanaman moral juga dipergunakan sejak dini sehingga menjadikan kebiasaan secara terus menerus hingga terbentuk moral yang kuat. Sehingga mampu menelaah yang baik dan yang buruk.

1. Revitalisasi pemahaman keagamaan di dalam masyarakat

Agama seringkali menjadi acaman bagi eksistensi perempuan. Pemahaman agama yang teks oriented tanpa memberi makna pada konteks, akan melahirkan sikap diksriminasi terhadap perempuan. Karena itu, pemahaman keagamaan terutama pandangan keagamaan terkait dengan perempuan harus dilakukan upaya perbaikan secara terus-menerus, sehingga perempuan tidak selalu menjadi korban dari “tirani tafsir” atas teks keagamaan yang dilakukan secara tekstual. Teks harus terus direfleksikan ke dalam konteks, sehingga dengan demikian, ada perjumpaan terus-menerus antara teks keagamaan yang berkaitan dengan perempuan dengan konteks yang dihadapi. Sehingga perempuan dilindungi oleh masyarakat melalui pemahaman keagamaan yang baik dan direfleksikan dalam sikap dan cara panang kolektif masyarakat terhadap perempuan.

1. Sosialisasi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat

Kesadaran mengenai pentingnya hak asasi manusia ini dapat dikatakan belum terlalu lama muncul sejarah modern. [6] Konsep Hak Asasi Manusia merupakan suatu instrument yang pentong untuk menjamin prinsip kemanusiaan yang adil beradab dan di hormati.

Sosialisasi sebagai wadah memperkenalkan pengetahuan praktis seperti HAM tentu bukan dilakukan dengan waktu yang singkat tetapi secara bertahap, serta perjelasan yang dibawah ke masyarakat perlu materi yang menjadi kebutuhan umum bagi masyrakat yang menjadi viral dalam lingkungan maupun kehidupannya. Sehingga dihara pkan ketertiban bermasyarakat yang menghargai sesama.

1. Revitalisasi pandangan masyrakat dalam menghargai perempuan

Pandangan masyarakat terlebih antara perempuan dan laki-laki tidaklah berjauh beda dengan yang dulu. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah perbedaan gender. Gender merupakan konsep sosial dan budaya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam segi fungsi, kedudukan, dan masing-masing dalam berbagai kehidupan.[7] Ada beberapa yang menganggap sangat mencolok antara laki-laki dan perempuan. Bahwa, perempuan sebagai mahluk yang lemah, lembut, cantik sehingga  banyak mengalami ketidakadilan. Banyak perempual yang diperjual belikan sebagai pembantu bahkan pekerja seks komersial (PSK) sekalipun. Dewasa ini telah dikenal dengan kesetaraan gender yang mana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi, kedudukan  yang setara. Sehingga terwujud kehidupan berangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945 serta berlandaskan atas jaminas pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu perempuan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata karena laki-laki dan perempuan ibarat dua sisi pada uang logam yang saling berhubungan dan tak terpisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

–          “Perempuan dalam Hakikat”, Riyanti Wikara, riyantiwikara.wordpress.com. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2016

–          Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2016, www.komnasperempuan.go.id

–          Word Health Organization (WHO) https://www.who.int/2013 diakses pada 20 Oktober  2016  pukul 00.08 WITA

–          Jurnal Perempuan Edisi 26, “Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan”, Jakarta, YJP Press, hal: 102

–          www.decungkringo.wordpress.com diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 22.47 WITA

–          Asshidiq, Jimly, “Gagasan Konstitusi Sosial”, 2015, LP3S; Jakarta

–          [1]www.imcikiciw.blogspot.co.id diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 22.47 WITA

[1] Riyanti Wikara, “Perempuan dalam Hakikat” riyantiwikara.wordpress.com , 29 Januari 2015. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2016

 [2] Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2016, www.komnasperempuan.go.id

[3] Word Health Organization (WHO) https://www.who.int/2013 diakses pada 20 Oktober  2016  pukul 00.08 WITA

[4] Jurnal Perempuan Edisi 26, “Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan”, Jakarta, YJP Press, hal: 102

[5] www.decungkringo.wordpress.com, di akses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 19.38 WITA

[6] Gagasan Konstitusi Sosial, Prof Jimly Asshidiq, 2015, LP3S; Jakarta

[7] www.imcikiciw.blogspot.co.id diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 22.47 WITA

Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantaasan Korupsi

ABSTRAK

Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantaasan Korupsi

(The Role of Higher Education in Combating Corruption)

Oleh : Daniel Akhyari 

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Unhas

Increasing the level of standard of living, but it is not accompanied by equity. the government did not provide the ideal solution would be that due to the entity a very big problem and not be overcome with a comprehensive action, namely the problem is corruption. Further cases of corruption by government officials, irresponsible as they race to rule this country without seeing the people who must be the victim of everything. College as a center for educational development in order to create a productive student that is based on three obligations College. Of course, the role of the students is needed in terms of combating corruption given the function as (agent of change) agents of change. In the case of liability involving three universities, the student should be able to become the frontline in the fight for the aspirations of society. Moreover, the fight against corruption must be to involve all components are systematically given the corruption occurs in a structured and systematic. Therefore, a special Organization for Students space oriented in the corruption assessed need to be held for the entire campus in Indonesia as well as the provision of education for the students to fight and eradicate corruption. These containers rather than as a mere simplistic association, which offers the fight against corruption as mere rhetorical frills, the struggle against corruption is never minded the more massive, so all the elements and the structure of society share the responsibility in the effort against corruption. Looking at the year 2010 – 2014 of results LPIKP (Independent Research Institute for Public Policy) that with the support of the press and non-governmental organizations enthusiasm of people to participate proactively in helping law enforcement agencies engaged in combating corruption. Therefore, with such movement and is expected to become the calculations in advocating efforts to eradicate corruption. Apart from the cultural development of that literacy is also required. for the development of the quality of students. In parallel with that, their moral and ethical character education resources to create a moral, responsible and devoted to God Almighty. Because of the corruption occurs due to a greater willingness than the result of the influence of demonic whisper depraved. Because the perpetrators of corruption are not people who can not afford but has particularly those greedy powers that be material. Corruption is a crime that needs to be combated and corruption was the common enemy.

Keywords: Functions of students, activists Institute of corruption, moral education, and ethics,

Peningkatan tingkat taraf hidup, tetapi tidak diiringi pemerataan.  pemerintah tak memberikan solusi ideal akan hal itu dikarenakan adanya entitas masalah yang sangat besar dan tidak diatasi dengan tindakan yang komprehensif, yakni masalah korupsi. Lebih jauh  lagi  kasus korupsi yang dilakukan pejabat pemerintahan yang tak bertanggung jawab seolah mereka berlomba untuk menguasai negeri ini tanpa melihat rakyat yang harus jadi korban dari semuanya. Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan pendidikan guna menciptakan mahasiswa produktif yang berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu saja peran serta Mahasiswa sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan korupsi mengingat fungsi sebagai (agent of change) pelopor perubahan. Dalam hal pengimplikasian Tridharma perguruan tinggi, mahasiswa harus mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyrakat. Apalagi melawan korupsi haruslah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa secara sistematis mengingat korupsi terjadi secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu Lembaga khusus bagi Mahasiswa yang beriorentasi dalam tindak pidana korupsi dinilai perlu untuk diadakan bagi seluruh kampus di Indonesia sebagai bekal sekaligus pendidikan bagi mahasiswa untuk melawan dan memberantas tindak pidana korupsi. Wadah ini bukannya sebagai perkumpulan simbolistik belaka, yang menawarkan perlawanan terhadap korupsi sebagai embel-embel retoris semata, perjuangan melapan korupsi ini sudahlah semakin masif, sehingga seluruh elemen dan struktur masyrakat turut bertanggung jawab dalam upaya perlawanan terhadap korupsi. Melihat pada Tahun 2010 – 2014 dari hasil LPIKP (Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik) bahwa dengan dukungan pers serta antusiasme lembaga swadaya masyrakat untuk ikut secara proaktif dalam membantu penegak hukum yang bergerak dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, dengan pergerkan seperti ini diharapkan mampu serta menjadi perhitungan dalam upaya pengadvokasian pemberantasan korupsi. Terlepas dari pada itu pula pengembangan budaya literasi juga diperlukan, demi pengembangan mutu mahasiswa. Beriringan dengan itu juga  pula adanya pendidikan karakter moral dan etika guna menciptakan sumber daya manusia yang bermoral, bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena korupsi terjadi akibat adanya lebih besar keinginan akibat pengaruh bisikan setan dibanding ahlaknya. Karena pelaku korupsi bukanlah orang-orang yang tidak mampu tapi orang-orang meiliki kekuasaan yang rakus akan materi. Korupsi adalah kejahatan yang perlu diperangi dan Korupsi adalah musuh bersama.

Kata kunci : Fungsi mahasiswa, Lembaga pegiat korupsi, Pendidikan moral dan etika.

Pendahuluan

Sejak rezim orde baru yang memiliki entitas otoritarian hingga zaman yang penuh hiruk-pikuk berdemokrasi, nyatanya korupsi masih menduduki tahta permasalahan tertinggi di negeri ini. Saat era orde baru, tepatnya pada tahun 1971, keberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah disetujui oleh perlemen dan Pemerintah kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Namun, perangkat legal tersebut tidak mampu membendung kompleksitas tindak pidana korupsi. Seiring berjalannya waktu, celah tersebut disadari sehingga undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Di tahun pula terjadi gejolak kapital dan meningkatnya indeks KKN. Namun apabila kita merujuk kepada cita-cita Negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea Ke-IV berbunyi :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi seganap bangsa Indonesia yang melindungi sesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dgenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Perlindungan dan seluruh tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi seluruh tumpah darah” kalau pun masih adanya penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan dalam hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaksejahteraan itu didorong dan diciptakan atas sistem pameritahan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktik-praktik pemerintahan di mana ke-kuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.[1]. Oleh karena itu dalam suatu negara. Pamerintah sebagai dalang pengatur jalannya tatanan masyarakat yang sejahterah dan aman bagi rakyatnya. Salah satu kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional rakyat Indonesia berupa kesejahteraan adalah tingginya korupsi yang kemudian melahirkan ketidaksejahteraan bagi masyarakat, korupsi yang telah meluas dan berakar di Indonesia telah menghancurkan harapan bangsa atas mimpi kesejahteraan yang selalu didambakan, bahkan mengancam eksis-tensi negara yang seharusnya mewujudkan mimpi kesejahteraan tersebut. Menurut Nyo-man Serikat Putra Jaya:[2]

“Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepo-tisme tidak hanya dilakukan oleh Penye-lenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan berma-syarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.”

Selama kurang lebih tiga dekade Indonesia termasuk Negara korup yang menempati ranking atas, nomor 86 dari 90 negara, dan Indonesia juga masuk lima besar Negara yang paling korup (CPI-Coruption Perception Index), dan The Straits Times menyebut Indonesia sebagai nomor 3 paling korup dari 99 Negara di dunia.[3] Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah merupakan suatu kebiasaan.[4] Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih ter-sendat-sendat sampai sekarang.[5] Hal demikian yang tidak bisa dibiarkan diam saja, maka inisiatif pamerintah membentuk Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diundangkan pada 27 Desember 2002.

Berdasarkan analisi LPIKP (Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik) bahwa pemberantasan Korupsi sejak terbentuknya KPK di Indonesia, dengan dukungan pers dan lembaga swadaya masyrakat telah memberikan pengaruh positif bagi keterlibatan masyarakat dalam turut proaktif dalam membantu penegak hukum.[6] Sehubungan dengan itu berdasarkan surat edaran Dirjen DIKTI tentang implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan Tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi mulai tahun akademik 2012/2013 dalam bentuk mata kuliah wajib/pilihan atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan. Keterlibatan mahasiswa tentunya memiliki andil sebagai pelopor terdepan (agen of change) tentunya meninmbang akan alat penyambung bagi masyarakat dalam penyampaian budaya anti korupsi berlandaskan Tridharma Perguruaan Tinggi. Disamping itu juga perlu ditekankan bahkan di seharusnya penguatan nilai-nilai Moral dan etika sangat difungsikan beriringan dengan pendidikan karakter berlandaskan falsafah pancasila sehingga pada terakhirnya akan memproduksi Sumber Daya Manusia berkompeten, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.[7]

1. Tulisan ini mengfokuskan terhadapat, a. Apakah peran pendidikan moral dan etika mahasiswa dalam konteks pencegahan korupsi, b. Bagaimana penerapan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa serta, c. Perlunya pembentukan lembaga pegiat anti korupsi dalam lingkungan kampus.

PEMBAHASAN

1. Peran Pendidikan Moral dan Etika dalam diri Mahasiswa dalam konteks pencegahan Korupsi.

Pendidikan telah di definisikan secara berbeda oleh berbagai kalangan, pendidikan merupakan hal yang sedang diembang oleh bangsa Indonesia guna menghasilkan para ingsang terpelajar yang mampu mengkomprehensifkan keadaan baik dalam dunia kerja maupun persaingan global. pamerintah melalui Kementerian Pendidikan Indonesia sedang giat dalam mengembang yang ada, baik formal maupun informal. Namun keadaan ini berbanding terbalik dengan tujuan yang diharapkan bangsa Indoensia, dikarenakan pendidikan yang dilaksanakan tidak berbasis pengembangan karakter dari orang yang menerima pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan di Indoensia hanya berjalan ditempat pada pemberian ilmu secara teoritis tampa memerhatikan dampak kedepannya.[8] Tujuan dari diakannya pendidikan bukan sekedar hanya membuat manusia menjadi pintar dan cerdas namun pendidikan tentunya mampu Sumber Daya Manusia (SDM)  yang berintegritas tinggi yang memuat nilai-nilai moral dan etika .

Kata “etika” berasal dari Yunani, yaitu “ethos” yang artinya kebiasaan dan “moral” dalam bahasa latin “Moralismos,moris” yang berarti adat istiadat, tingkah laku, ataupun kelakuan. Berbicara tentang moral dan etika sangat eratlah dihubungkan dengan pendidikan yang pada saat ini sedang gawat darurat sehingga menjadikan salah satu penyebab terjadinya Korupsi di Negeri ini, bukan cuman dalam kaum elite, namun juga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Faktanya, pengimplikasian nilai moral dan etika dalam dunia pendidikan dirasa kurang dan seakang mengalami pergeseran nilai, yang seharusnya, menciptakan Sumber Daya Alam yang berakhlak,bernoral,beretika,berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain itu pula menjadinya tindakan korupsi.

Pendidikan sekarang selalu mengedepankan bagaimana menciptakan orang-orang yang pintar dan cerdas dengan mengesampingkan nilai-nilai moral dan etika sehingga memberikan cerminan untuk selalu mementingkan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan cara memperoleh sesuatu itu dengan kata lain dengan cara-cara serba muda (instan). Keadaan itu sangat mendorong seseroang untuk cepat mendapatkan sesuatu meskipun dengan cara-cara yang tidak jujur. Hal-hal yang dinilai kecil namun pula memberikan kebiasan buruk kedepannya sebagai awal memunculkan perilaku korupsi.

Hal yang seharusnya diubah saat ini yaitu membuang jauh-jauh nilai negatif itu, serta kembali membuat sistem terbaru dengan mula-mula menumbuhkan pendidikan karakter dalam lingkup keluarga yang dianggap awal, pendidikan religious atau agama sejak dini, serta sopan santun dan kejujuran dalam lingkup bermasyrakat. Sehingga dimana pamerintah tidak lagi menjadikan nilai sebagai patokan yang utama, tetapi nilai bukan menjadi hal utama tetapi kejujuran dalam memeperoleh nilai, memberikan kesempatan dan pada lembaga-lembaga pendidikan, jika belum ada yang memperoleh target dapat diberikan konseling, dan pembelajaran yang lebih intens agar semuanya dapat tercapai.[9]. Sehingga pada akhirnya mampu melahirkan generasi-genari yang bernilai dasar Negara dan mampu memberikan akuntabilitas tinggi bagi bangsa ini.

1. Pendidikan Ani Korupsi bagi Mahasiswa

Melihat dari pandangan dunia bahwa Indonesia adalah bagian darinya, tak semerta Indonesia harus merasakan malu dan memperburuk citranya akibat adanya kasus korupsi, sehingga terjadinya rasa rendah diri ketika berhadapan langsun dengan Negara lain. Pamerintah dengan upayahnya kembali memberikan solusi yang dianggap cukup efektif guna membendung, paling tidak mencegah adanya kasus korupsi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat program Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah. Program ini dirasakan cocok bagi kalangan mahasiswa guna memperlihatkan serta menambah pengetahuan mahasiswa serta perannya dalam upacaya pemberantasan Korupsi di Indonesia melihat nantinya setelah selesai dari bangku perkuliahan mereka mampu mengimplimentasikan ilmu-ilmu mereka dalam dunia kerja serta tidak terliur akan senantiasa jabatan yang akan merujuk pada perilaku korupsi.

Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.[10]. Pendidikan anti korupsi adalah program mata kuliah baru dikalangan mahasiswa berdasarkan surat dengan segala aspeknya di Negara Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi ini pada upaca pencegahan, Presiden Republik Indonesia telah secara khusus mengistruksi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan berkerjasama dengan KPK dan dinyatakan dalam intruksi Presiden RI No 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam rangka persiapa persiapan pembelajaran pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan bekerjasama dengan KPK telah melaksanakan kegiatan Training of Trainers (TOT) Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2012 bagi 1007 Dosen di 526 Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia[11].

Dengan melihat uraian serta besarnya upacaya pamerintah dalam pemberantasan korupsi merupakan kesadaran kembali yang haruslah dimulai dari diri setiap orangnya. Pendidikan anti Korupsi bagi kalangan mahasiswa diyakini sebagai alternative cemerlang sebagai langkah awal mewujudkan mimpi pamerintah dan mampu cepat diterapkan di sejumlah perguruan tinggi. Melihat mahasiswa yang nanti akan keluar dengan gelar yang dipikulnya tentunya akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan serta tanggung jawab demi terwujudnya pamerintahan yang bagus (good government).

1. Pembentukan Lembaga Pegiat Anti Korupsi

Jika menengok sejarah dengan lahirnya reformasi  sebagian besar dari perjuangan nyata peran serta mahasiswa dalam memberikan perubahan dimana saat itu memang Indonesia sedang terpikul gejolak perekonomian yang tidak stabil serta tingginya kasus KKN sehingga pemikiran saat itu menyimpulkan untuk diadaknnya suatu perubahan kearah yang lebih baik. Mahasiswa merupakan seorang individu yang dilekatkan kepadanya predikat dan di embagi tugas sebagai kaum intelektual yang mampu menyebarkan virus-virus literasi dan kultur intelek kepada masyrakat. Mahasiswa di dalam undang-undang No. 12 Tahun 2012 didefinisikan, yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.[12] Melihat dinaspektmisasi pergerakan mahasiswa dari masa ke masa, sehingga secara konsepsi lahirlah sebagai perspeiktif dan berdasarkan konsepsi dasar tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian.[13]  Dalam dinamikanya peran serta mahasiswa sebagai berikut :

1. Sebagai agent of change (agen perubahan)
2. Sebagai iron stock (generasi pelanjut)
3. Sebagai guardian of value (penjaga nilai)
4. Sebagai social of control (pengontrol social)

Dengan menimbang seluruhnya apa yang menjadi hakikat serta peran mahasiswa dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi dinilia tidak sebatas dalam ruang kuliah dengan memahami teori pemberantasan namun juga perlu pengimplementasiannya. Hal inilah yang menjadi peran penting untuk kampus untuk menyediakan sarana dan prasarana pengembangan diri bagi didikannya. Maka lahirlah sebuah wadah atau lembaga kemahasiswaan dalam rangka mengembangkan dirinya. Lembaga Kemahasiswaan juga dijadikan sebagai sarana  serta mebina persaudaraan serta juga menjadi wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa.

Apalagi sekarang mengungkapkan kondisi mahasiswa yang apatis terhadap sesuatu. Dalam sejarah kita selalu dihadapkan dengan cerita-cerita mengenai para kaum-kaum intelektual  yang senangtiasa menjadi tokoh dalam pencerahan peradabang bangsa. Kehadiran kaum intelektual ini selalu menjadi penting sebab kemampuan daya nalar dan kritisme mereka menajdi senjata utama dalam menentang segala bentuk penyimpangan yang dibuat oleh rezim. Kebutuhan akan sebuah model pergerakan yang paripurna dan porehensif dari para kaum intelektual ini memerluka wadah yang amat menunjang menyuarakan aspirasi masyrakat, serta melihat bagaimana fonomena yang terjadi belakangan ini akan makin meriahnya kasus korupsi di Indonesia tidak mampu begitu saja mencegah arus-arus tersebut. Meskipun demikian dengan dibentuknya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun nyatanya sejak dibentuknya masih saja korupsi masih saja dimana-mana. Maka dari itu inilah menajdi hal uergensi perlu adanya lembaga pegiat anti korupsi.

Keberadaan lemabaga pegiat anti korupsi yang diharapkan dijadikan titik acuan atau patron dalam pergerakan sosial, terutama dalam perlawanan membrantas korupsi sehingga membawa budaya mahasiswa untuk mengobarkan semangat perlawanan. Konsep gerakan mahasiswa dalam lemabaga pegiat anti korupsi haruslah memiliki model yang paripurna serta komprehensif dimana pemaknaan konsep pengabdian menjamin sinetegritas dengan tridharmah perguruan tingggi yang nantinya dijabarkan dalam gerakan sosial. Tidak serta merta lemabaga ataupun model dari organisasi tersebut dalam perannya tetapi juga kader-kader yang dimiliki juga memiliki integritas serta mampu mengajarkan keteladanan sebab dengan cara ini diyakini mampu menghambat virus koruptif dengan penguatan karakter, oleh karenanya mahasiswa diyakini mapu menajadi sosok paling berkualitas dalam perlawanan melawan korupsi serta dukungan dengan adanya lembaga pegiat anti korupsi yang harus segera di permanenkan. Oleh karena lembaga pegiat anti korupsi haruslah menjadi subsystem yang mampu pula membantu serta faktor penunjang bagi aparat hukum.

Penutup

Pendidikan moral dan etika dianggap sangap perlu dan diajadikan awal sebelumnya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Penidikan moral dan etika dapatlah dimulai dalam ruang lingkup keluarga yang mana orang tualah menjadi guru pembimbing bagi anak-anaknya serta pula diiringi dengan penguatan nilai religious atau keagamaan terhadap anak itu sendiri sehingga nanti mampu menilai dengan nalarnya mana yang seharusnya baik untuknya dan mana yang buruk untuknya.

Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa juga mampu memberikan warna terbaru serta memberikan pandangan bagi mahasiswa agar mereka mengerti akan dampak buruknya kejahatan korupsi serta meningkatkan daya pengetahuan mahasiswa akan bahaya korupsi. Sehinggap nantinya akan mengantar idealisme peran melawan korupsi.

Penerapan serta pengimplementasian dari Nilai moral-etika, pendidikan anti korupsi tidak serta merta hanya ada dalam batasan ruang kuliah, sehingga di kesimpulkan untuk diadakannya suatu lembaga atau wadah yang mampu membina kekeluargaan serta membangun budaya kritisme  dan kepekaan mahasiwa. Sehingga keberadaan lembaga pegiat anti korupsi ini dianggap menjadi satu perlawanan  terhadap tindak pidana korupsi  yang secara sistematis  dapat menyuarakan segala bentuk idealisme dan aspirasi masyrakat secara konstan. Sehingga lembaga anti korupsi harus segera dilanggengkan serta di terapkan di seluruh kampus-kampus mengingat perlu adanya pengawalan transparansi anggaran supaya tidak terjadinya kasus korupsi di sektor tersebut. Dan sekaligus menjadikan mahasiswa ikut campur membantu penegak hukum dalam hal ini pamerintah demi terwujudnya pamerintahan yang baik (good governments).

DAFTAR PUSTAKA

Mhtml :file://E:/mujtahid Upaya Melawan Korupsi,mht

Ridwan,”Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”. Jurnal Ilmiah Jure Humano, Vol.1 No. 1 Maret 2009. Serang: Fakultas Hukum Untirta;

‘http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi di-indonesia,

Atmasasmita,Romli 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju.

LPIKP, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Korupsi, Penrbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2016.

Tipikor  Garda, Kejahatan Korupsi, Rangkang education, Yogyakarta, 2016.

Anonim, Keadaan Pendidikan di Indonesia  Saaat ini, Jakarta:Koran Antara At Available http;//www.antarnews/berita/467070/mendikbud—pendidikan-indonesia-dalam-kondisi=gawat-darurat. Diakses pada 2 Oktober 2016

http://afidburhanuddin.wordpress.com/perkuliahan/pendidikan-anti-korupsi, diakses Tanggal 4 Oktober 2016

Kemendikbud, Pendidikan Anti Korupsi bagi Perguruan Tinngi, Penerbit:Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagian hukum kepegawaian, Jakarta, 2011.

UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi

BIOGRAFI SINGKAT

Nama Lengkap                                    : Daniel Akhyari

Tempat/tanggal lahir                           : Watansoppeng, 9 Juni 1997

Alamat                                                : Jl. Daeng Ramang, Makassar

Pendidikan Akhir                                :

–          SD NEGERI 3 LEMBA

–          SMP NEGERI 1 WATANSOPPENG

–          SMA NEGERI 2 WATANSOPPENG

–          Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Riwayat Organisasi/Lembaga :

– Ketua OSIS SMAN 2 WATANSOPPENG TAHUN 2014/2015 (Purna)

– Ketua Lembaga Adat Ambalan Pramuka SMAN 2 WATANSOPPENG (Purna)

– Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin 2016/2017

– Pengurus Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FORMAHAN FH-UH) 2016/2017

– Sekretaris Bidang Kaderisasi Lembaga Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016/2017

Alamat Kantor                                    : Jl. Kesenangan, 186 Kompleks  BTP Makassar

No Ponsel                                            : 0838 777 04049

[1] Ibid. hlm. 74.

[2] Ridwan, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulanagan Tindak Pidana Korupsi ” Jurnal Ilmiah Jure Humono, Vol 1 No. 1, Maret 2009, Serang:Fakultas Hukum Untirta hlm. 75.

[3] Mhtml :file://E:/mujtahid Upaya Melawan Korupsi,mht.di akses pada 2/10/2016

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi di-indonesia, diakses pada 2/10/2016

[5]Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

[6] LPIKP, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Korupsi, Penrbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2016, Hal.12

[7] Garda Tipikor, Kejahatan Korupsi, Rangkang education, Yogyakarta, 2016, Hal.146

[8] Anonim, Keadaan Pendidikan di Indonesia  Saaat ini, Jakarta:Koran Antara At Available http;//www.antarnews/berita/467070/mendikbud—pendidikan-indonesia-dalam-kondisi=gawat-darurat. Diakses pada 2 Oktober 2016

[9] Garda Tipikor, Kejahatan Korupsi, Rangkang education, Yogyakarta, 2016, Hal.146

[10] http://afidburhanuddin.wordpress.com/perkuliahan/pendidikan-anti-korupsi, diakses Tanggal 4 Oktober 2016

[11] Dikutip dari Pengantar buku ajar Pendidikan Anti Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

[12] UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

[13] Pasal 1 ayat (9) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi

Alur Cerita Korupsi di Indonesia

Alur Cerita Korupsi di Indonesia

Oleh : Daniel Akhyari

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Unhas

Hampir dua abad yang lalu, Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mandel Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “Kekuasaan”dan “Korupsi” yakni “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” bahwa “Kekuasaan cenderung korupsi, kekuasaan yang absolute pasti korupsi”.[1]

Seperti yang dikemukakan Lord Acton bahwa relasi antara korupsi dan kekuasaan ibaratlan korupsi sebagai jalan untuk kekuasaan sebaliknya pula kekuasaan itu menjadi pintu masuk akan terciptanya korupsi. Perlu kita kenali pemerintahan dalam fungsi sebagai wujud cita-cita dalam pengembangan kehidupan guna mencapai tujuan dari negara tersebut.Kepemilikan kekuasaan (authority) selalu dipengaruhi oleh watak untuk melakukan korupsi yang setralistik. Apabila tersentralnya kekuasaan maka akan hebat pula pula korupsi di pusat kekuasaan. Sebagaimana Indonesia berdasarkan asas otonomi daerah UU No 23 Tahun 2014 yang mana pelimpahan wewenangnya langsung diturunkan dari pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri memberikan spekulasi bahwa  jika yang terjadi adalah desentralisasi atau otonomi, maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi, yaitu berpindah dari pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan di daerah. Bisa dibayangkan jika terjadi otonomi yang seluas-luasnya, korupsi pun akan terjadi seluas-luasnya. Otonomi daerah juga dapat menimbulkan banyak masalah, selain mengurangi efisiensi, ternyata juga menyuburkan korupsi.Seakan-akan antara pusat dan daerah berlomba melakukan korupsi.Pengaruh ini lah yang merupakan turunan dari peninggalan-peninggalan sejarah yang lau. Dewasa ini,perlu diingat bahwa kejahatan korupsi telah terjadi sejak datangnya colonial-kolonial belanda, penjajahan-penjajahan jepang, serta sampai era pasca kemerdekaan. Maka dari itu marilah kita dulu mengetahui perkembangan korupsi di Indonesia.

1. Korupsi Masa Penjajahan VOC (Verenigde oost Indische Compagnie)

Benedict Anderson (1792) dalam tulisannya yang berjudul “The Ideal of Power in Javanese culture”  menyatakan bahwa korupsi di Indoneisa sudah ada sebelum Belana menjajah Indonesia, menurutnya budaya korupsi sudah dimulai sejak zaman VOC (Verenigde oost Indische Compagnie). VOC adalah sebuah asosiasi dagang yang pernah menguasai dan memonopoli perekonomian nusantara, asosiasi inilah yang bahkan bertindak sebagai “pemerintah” yang mengatur dan berkuasa atas wilayah nusantara , praktek-praktek dagang yang berkembang monopolis, sehingga hubungan dagang diwarnai dengan kecurangan dan persekongkolan yang cenderung korup, karena tingginya kasus korupsi di dalam tubuh VOC maka dari itu akhirnya VOC mengalami kehancuran.[2]

Di Tahun 1799 asosiasi dagang VOC (Verenigde oost Indische Compagnie)yang di plesetkan dengan Verhaan onder coruptie, runtuh lantaran korupsi Gubernur Antonio Van Demien menyurati Heeren XVII tentang parahnya korupsi di tubuh VOC, di samping system pamerintahan yang monopolic yang cenderung untuk korup, korupsi di tubuh VOC juga melibatkan terjadinya korupsi di lingkungan pegawai VOC, gaji pegawai VOC yang sangat rendah berkisar antara 16-24 Gulden per bulan, tidak sesuai dengan gaya hidup Batavia saat itu, kesenjangan gaji yang diterima pegawai VOC dan birokrasi VOC telah mengakibatkan tingkat korupsi yang begitu tinggi. Pasalnya gaji yang diterima Gubernur Jenderal berkisar antara 600-700 gulden, bandingkan dengan gaji pegawai.[3]

2. Korupsi Masa Penjajahan Belanda

Warisan budaya korupsi zaman VOC di lanjutkan oleh pamerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, menurut Ong Hok Ham, dalam bukunya “politik korupsi dan budaya” korupsi di zaman penjajahan belanda dapat di telusuri dengan munculnya istilah (terminology) “Katabelece”[4] sebagai salah satu modus korupsi dalam zaman belanda Katabelece sendiri berasal dari kata belanda yang bemakna “surat sakti” kegunaan dari itu untuk mempengaruhi kebijakan untuk kepentingan yang sifatnya menguntungkankan pribadi dan kelompok tertentu.

Korupsi pada zaman Belanda dengan modus berbeda denga pa yang dilihat pada kebijakan system tanam paksa untuk menanam kondisi-kondisi yang pada saat itu laku pada pasar eropa seperti kopi, the, nila, dan cabai, menurut peraturan pamerintah hindia belanda, pribumi wajib menanam 1/3 dari sawah mereka untuk ditanami komudity yang sudah ditentukan oleh pameerintah Hindia Belanda. Dan meluangkan 1/3 waktunya untuk mengawasi tanaman tersebut, tapi pada prakteknya petani harus menanam 2/3 tanahnya untuk ditanami tanaman komodity pasar eropa, para kepala desa, denang, wedana memaksa para petani untuk menanam 2/3 tanaman yang diinginkan Hindia Belanda, yang sudah tentu keuntungan akan masuk ke kantong pribadi mereka. Sementara itu pengawas utusan pamerintah belanda membiarkan praktrek korupsi tersbut terus berjalan.Tentunya mereka juga dapat bagian yang tidak sedikit dari persekongkolang tersebut yang menjadikan tradisi ini berlangsung lama pada era Hindia Belanda.

3. Korupsi Pada Zaman Penjajahan Jepang

Pelimpahan kekuasaan dari masa penjajahan Belanda kepada tangan Jepang bukannya malah memperbaiki tataran kehidupan bangsa pad assat itu malah makin memperburuk penderitaan rakyat, diketahui bahwa penjajahan Belanda berangsur selama 3,5 Abad yang kemudian dipegang oleh Jepang selama 3,5 tahun terasa sangat panjang penderitaan rakyat dulu. Jepang dulu menggunakan Indonesia sebagai medan peperangan dan masyarakat itu dipergunakan sebagai alat kepentingan Jepang. Di era ini pula kekajaman yang diderita sangalah kejam tak manusiawi.

Menurut para ahli sejarah, diperkirakan bahwa pada zaman penjajahan Jepang adalah mewabahnya kasus korupsi sebelum Indonesia merdeka.Bahkan akibat langkahnya minyak tanah bagi kebutuhan tentara jepang, mereka menyuruh serta memaksa rakyat pribumi untuk menanam pohong jarak yang digunakan untuk kebutuhan penenrangan tentara jepang. Pada masa inilah terjadi pegrolakan ekonomi yang luar biasa karena jepang tidak lagi mementingkan kepentingan ekonomi rakyat pada masa itu hanya berorientasi pada bagaimana menenangi perang di kawaan asia, sehingga rakyat makin menderita

4. Korupsi pada zaman Orde Lama

Korupsi juga terjadi pada era pasca kermedekaan pada saat pamerintahan Soekarno.Tercatat sudah dua kali pamerintah membentuk suatu Bada Pemberantasan Korupsi namun seakan pamrintah setengah hati menjalankannya yakni PARAN dan OPERASI BUDHI. PARAN merupakan singkatan dari Panitia Retooling Aparatur Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang keadaan bahaya, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution salah satu tugasnya yaitu  agar para pejabat pamerintah mengisi formulir, sama dengan pelaporan kekayaan pejabat politik pada masa sekarang. Namun kendati demikian tidak berjalan maksimal.

5. Korupsi pada zaman Orde Baru

Ketika Soekarno telah tumbang yang kemudian berganti kepemimpinan era Soeharto yang dimana ada harapan yang kuat dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia tetapi tidak dengan pemberantasan koruptor tetapi sebaliknya, Indonesia menjadi negara paling korup, Menurut Prof. ulul Albab (Rektor universitas Dr.Soetomo Surabaya) dalam makalahnya menyebutkan bahwa ada setidaknya dua periode masa orde baru menganalisi kebijakan ekonomi.[5] “pertama” Pada tahun1980 pamerintahan Soeharto mengadakan monopoli atas urusan ekonomi strategis, “kedua” Tahun 1980-1998 pameritahan Soeharto mengadakan privitasi Ekonomi. Korupsi yang terjadi pada tahun 1966-1980 ditandai dengan maraknya kolusi antara pejabat pamerintah dengan para cukong dari etnis pamerintah tionghoa, sedangkan pada tahun 1980-1998 dipicu adanya nepotisme antara Soeharto, anak-anak dan keluarganya.

Terbukti pada era ini memproduksi koruptor-koruptor kelas kakap sehingga mengakibatkan Indonesia ssebagai negara terkorup di dunia pada tahun 1998 corruption percepcition indeks (IPC) dari transaparancy internasional menampakkan Indonesia pada posisi 80 dari 85 negara. Korupsi di orde baru ini pula menontonkan Indoneisa adalah salh satunya negara di kawasan asia (menurut survei konsultasi ekonomi dan politik berbsis di Hongkong).

6. Analisi Data &Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia

Kwik Kian Gie mengatakan korupsi adalah akar dari semua macam permasalahan. Itu sebabnya butuh cara pandang yang samadari siapa saja dengan menmatkan korupsi sebagai masalah bersama.[6]

Reformasi Birokrasi sebagai salah satu parameter keberhasilan pemberantasan korupsi belum mengalami peningkatan yang signifikan.Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan yang signifikan dalam perkembangan tersebut, antara lain Ketentuan Hukum Pembuktian yang didasarkan pada prinsip “negative wettelijk beginsel” diubah menjadi pembuktian terbalik dan terbatas(limited reversal of burden of proof), penguatan lembaga pemberantasan korupsi dengan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 43 Undang-undang No.31 Tahun 1999. Amanat pembentukan KPK berdasarkan Undnag-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diundnagkan pada 27 Desember 2002.KPK telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selama ± tiga belas tahun, dan terakhir oleh Pimpinan KPK periode 2011-2015. Dalam perjalannya dan perkembangan kinerja, KPK telah berhasil melaksanakan fungsi penindakan yang signifikan antara lain 2010 sampai 2014 sebanyak 371 (dari total1397)[7] perkara tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara telah dijatuhi hukuman. Kendati demikian KPK belum dapat melaksanakan system pencegahan yang korehensif dalam upaya menghentikan dan mengendalikan tindak pidana Korupsi baik secara kuantatif maupun kualitatif. Kinerja pemberantasan korupsi juga dilaksankan oleh lembaga-lembaga negara seperti (kepolisian, Kejaksaan dan KPK) serta ditambhanya organiasasi masyrakat madani (Civil Society Organitation, disingkat CSO) antara lain ICW yang berdiri sejak Tahun1998 yang juag berperan membangunkesadaran masyrakat untuk memerangi Korupsi

Pada Tahun 2000, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada peringkat 85 bersama Angola. IPK Indonesia memburuk pada 2001 pada peringkat 88, berbagi posisi dengan Uganda, kemudian pada 2002 dan 2003 memburuk menjadi masing-masing peringkat 96 dam 122, berbagi dengan Kenya. Peringkat Indonesia makin turun ke peringkat 133 pada tahun 2004, berbagi skor dengan Pantai Gading, Cango Angola, Georgia, Tajikistan, dan Turkemenistan da peringkat 137 pada tahun 2005 , berbagi skor dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiophea, Irak, Liberia, dan Uzebekistan. Titik balik harapan adanya perbaikan tingkat korupsi baru terjadi pada tahun 2006 dengan peringkat 130, namun pada tahun 2007 kembali memburuk turun ke peringkat 143. Pada tahun 2008 sampai 2011, upaya pamerintah dan masyrakat dalam pemberantasan korupsi mulai mendapat angina perbaikan dengan naiknya peringkat menajdi 126 pada tahun 2008, 111 pada 2009, 110, dan 100 pada 2011. Peringkat Indonesia kembali turun pada 2012 ke 118, sedaangkan Timor Leste pada Tahun tersebut bahkan lebih naik lagi. Peringkat Indonesia sedikit membaik di tahun 2013, yaitu pada peringkat 114, dan terakhir pada 2014 Indonesia menempatin 107.[8].Meskipun demikian dengan leihat peringkat 107 pada tahun 2014, Indonesia belum berhasil sebagai negara terbersih dalam hal pemberantasan korupsi.

Berdasarkan perkembangan tahun sejak terbentuknya KPK di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadapap antusias dan swadaya masyarakat untuk berang aktif dalam pemberantasan korupsi di Negeri ini. Dari analisa data LPIKP menyimpulkan telah terbentuk “kelembagaan”(internalisasi) di dalam masyrakat dan LSM pegiat anti Korupsi, khususnya sikap apriori bahwa kebenaran selalu ada dipihak KPK, dan disisi lain terdapat sikap apriori bahwa kinerja Kejaksaan dan Kepolisian belum efektif.[9]

Meskipun adanya konflik dalam tiga kekuatan besar dalam pemberantasan korupsi (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) atas isu politik yang terjadi. Maka dari itu pun saya berpendapat sudah seharusnya seluruh unsur yang terlibat mengesampikan atas ego lembaga yang saling berlomba dalam memberantas korupsi sehingga eksistensi yang jadi pengutama, kendatipun seluruhnya harus bersama-sama dan mengingat akan mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia.

[1]Romli Atmasita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung:Penerbit Mandar Maju Hal.38

[2] Prof Ulil Albab, Makalah Kajian Korupsi pada seminar anti Korupsi di UNTOMO Surabaya tanggal 2 Juni 2006

[3] Ibid Hal 3

[4] Syed Husei Alatas, Sosiologi Korupsi… hal 24

[5] Ibid hal.54

[6] Majalah tempoh, tulisan Kwi Kian Gie tentang Korupsi, Tahun 2008

[7] Disarikan berdasarkan hasi Laporan Tahunan KPK tahun 2010-2014

[8]LPIKP, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Korupsi, Penrbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2016, Hal.5

[9]LPIKP, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Korupsi, Penrbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2016, Hal.12