Problematika Bangsa, Tinjauan Revisi UU KPK Hingga Hak Angket DPR (Opini)

Mustahil bila dalam suatu negara tidak pernah tersentuh oleh sebuah permasalahan. Problematika dan persoalan tlah menjadi sepenggal cerita bahkan sejarah lahirnya sebuah negara. Masalah  kini seakan menjadi mata rantai baja tersusun berlapis dan tak ada putusnya. Seperti halnya pada permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kasus hangat yang kini jadi  perbincangan adalah terkait kasus mega korupsi E-KTP yang di taksir mampu menyeret sejumlah pejabat-pejabat elite. Bukan tanpa alasan, kasus ini telah diusut oleh KPK sejak tahun 2010 sewaktu masa pamerintahan SBY sampai hingga akhirnya pada tahun ini kembali di angkat bahkan berkas perkara oleh KPK telah dilimpahkan ke meja pengadilan. Kasus E-KTP yang ditaksirkan merugikan keuangan negara sejumlah 2,3 T. Uang sebanyak itu bila dihitung-hitung sekelas mahasiswa kiranya dapat membayar sejumlah biaya SPP/UKT di dalam satu kampus sekalipun.

Bahwa pada tanggal 28 April 2017 DPR dengan sendirinya menyatakan sikap untuk menggulirkan Hak Angket atas KPK. Hak Angket merupakan suatu hak yang dimiliki oleh DPR (Dewan Perwkilan Rakyat) untuk menyelidiki masalah yang pelaksanaanya dianggap telah menyimpang dari persetujuan pamerintah dan perlemen, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Usulan Hak Angket sendiri termaktukkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Kisruh ini dimulai sejak KPK menetapkan sejumlah anggota DPR yang diduga ikut terlibat dalam mega korupsi ini, salah satunya yang dapat mengancam Setya Novanto sebagai ketua DPR. Bahkan KPK sendiri melarang Setya Novanto untuk bepergian keluar negeri. Menjadi kecurigaan seolah pemunculan Hak Angket menjadi manuver politik DPR dalam mengintervensi penegah hukum KPK dalam melindungi kawan sejawatnya. Apalagi dalam pengambilan keputusan ini terbilang sepihak sebab dari yang awalnya 8 fraksi setuju, belakangan satu per satu fraksi mulai menyatakan ketidaksetujuannya. Secara resmi, ada 4 fraksi yang menolak hak angket, yakni PKB, Gerindra, PKS, dan Demokrat.
Pembahasan pun diputuskan digelar sebelum masa sidang DPR dalam rapat paripurna penutup hari ini. Fahri Hamzah, yang memimpin sidang, pun mengetok palu tanda persetujuan, meski ada banyak penolakan.

Pembahasan Hak Angket Sendiri menjadi drama terbaru dalam sidang paripurna DPR terkait dengan ksus E-KTP. Pengguliran Hak Angket berawal ari penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus Korupsi E-KTP. Bukan cuman itu, setelah kesaksian yang dilakukan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam pengadilan, setelah Novel lekas menuju rumah setelah hendak melakukan sholat subuh di mesjid terdekat tiba-tiba saja, ada salah seorang yang tak diketahui  langsung  menyiram air keras ke bagian muka Novel hingga pada akhirnya beliau mesti beristirahat sejenak dalam pemberantasan korupsi. Dukungan moral silih berganti disampaikan masyrakat Indonesia kepada KPK bahkan masyrakat juga mendesak Polri untuk mengusuk tuntas penyiraman air keras kepada penyidik KPK. Beberapa tindakan pelemahan yang tidak pro terhadap pemberantasan rasuah, yakni adanya bentuk Revisi Undang-Undang KPK oleh DPR. Melihat realitasnya memang mungkin sebagian orang berpikir DPR tidak mempresentasikan kehendak rakyat dan lebih mementingkan kehendak partai saja, tak tanggung-tanggung bila yang pada akhirnya tercuak kalau para mafia kouptor berasal dari anggota DPR, Saalahkah rakyat memilih wakilnya?. Menurut Tranparansi Internasional sejak tahun 2015 sampai 2017 diperoleh hasil bahwa 54 persen responden menilai DPR lembaga paling korup disusul dewan perwakilan rakyat daerah 47 persen dan Direktorat Jenderal pajak 45 persen.

Standar