Pare in Love

I realize that my world keep turning, turning and turning. Ini hanya permasalahan waktu dan kepada siapa lagi aduan itu berakhir. Pelabuhan dan untaian kata adalah sajak yang dihadirkan bibir atas perihal-perihal yang terjadi kemarin, esok dan juga nanti.

Sesuatu begitu saja terlewatkan, barang siapa menghadirkan waktu secara tiba-tiba, namun pula akan dilenyapkan oleh waktu secara tiba-tiba. Sehingga yang tersisa bukan hanya kenangan dalam tempurung kepala, tetapi juga amarah, benci dan cinta.

Forgivenees is not something for another people. We do it for ourselves to get well and move on. I promise in my mind don’t star another fire.

Sompeki’ topada sompe’, topada maminaga tossilabuang. Engkaki ritu sompereng deceng munawa -nawa lisepa murewe

If you thought pare just only about leraning literature, that’s wrong. You can gets anymore. Sebuah tempat dengan penuh kesederhanaan. Orang silih berganti merajuk cita dan harapan akan sebuah kekuatan mimpi. Namun, tak sesekali pula melahirkan cinta. Yang jatuh kebawah pada waktu yang salah.

Permasalahan yang kemarin-kemarintentu menjadi pembelajaran untuk menjadi lebih baik kedepannya. Memaafkan dan mengikhlaskan semua serta berdamai dengan diri sendiri adalah kunci. Sebagaimana kata Imam Ali “balas dendam terbaik adalah membuat diri kita lebih baik”.

Kata mam indah, selagi kamu masih memiliki harapan dalam dirimu, engkau masih bisa mengubah hal-hal kemarin untuk memperoleh apa yang apa yang pantas kamu dapatkan. If you can influence, you can change life.

So,now I find the direction to throw away all the bitter memories. And every cloud hasil silver lightning.

Standar

Munajat Syaban

Tuhanku, aku tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiatku kepada-Mu kecuali pada waktu Engkau bangunkan aku untuk mencintai-Mu. Dan sebagaimana Engkau inginkan aku untuk menjadi aku seperti sekarang ini, maka aku bersyukur kepada-Mu.karena Engkau telah memasukkan aku dalam anugrah-Mu dan karena Engkau telah membersihkan hatiku dari noda kelalaian pada-Mu.

Tuhanku, pandanglah daku seperti Engkau memandang orang yang Kau panggil dia lalu dia menjawab panggilan-Mu, yang Kau bimbing dia dengan bantuan-Mu lalu ia mantaati-Mu.Wahai Yang Dekat dan tidak menjauh dari orang yang kebingungan karenanya. Wahai Yang Pemurah tidak bakhil kepada siapapun yang mengharapkan pahalanya.

Sungguh, karena itu ku mencintai-Mu karena tak ada satupun kecintaian yang lebih kutemukan pada yang lainnya selain daripada-Mu.

Standar

Seperti Layla Si Majnun

Hanya manusialah yang dapat merasakan kepedihan memiliki sesuatu yang tak dibutuhkannya, namun mendambakan sesuatu yang tak dimilikinya dan hanya manusialah yang dapat merasakan kesedihan memiliki sesuatu yang tak dibutuhkannya, namun mendambakan sesuatu yang tak dapat dimilikinya… – Nizami

___________________________________

Perempuan mana yang tak jatuh sakit, jika seberkas cahaya terang dalam dirinya perlahan meredup dan tak lagi bersinar seperti bulan di waktu malam dan matahari di waktu pagi. Perempuan mana yang tak hancur, jika setengah jiwanya hilang bak lautan yang tiba-tiba saja mengering. Dan perempuan mana yang tak gila, jika kekasih yang dicinta dan disayangnya mesti pergi meninggalkan dirinya yang baru saja merayakan hari kasih sayang mereka berdua karena hanya hal sepele ! Lalu apa yang akan dilakukan oleh perempuan tersebut  untuk memadamkan api yang menyala dalam dirinya? Tidak, ia tidak akan melakukan apapun kecuali menerima apa yang mendatanginya.

Cinta ibarat sang pembawa anggur yang yang menuangkan minuman di gelas-gelas hingga meluap dan meminum apapun yang dituangkan. Dan tentu saja hal itu membuat kita tak menyadari betapa kuatnya minuman itu sebenarnya. Rasa mabuk yang pertama kali dialami selalu menjadi yang terhebat. Jatuh yang pertama kali selalu menjadi pengalaman yang terberat. Dan patah hati yang dirasakan untuk pertama kali selalu menjadi yang paling menyakitkan. Melupakan dan mengikhlaskannya adalah kunci, jika tidak sesuatu itu akan membawamu menuju jurang kebodohan dan kesengsaraan.

*******

Nama saya Winda, atau seringkali dipanggil Odang oleh orang-orang di kampung. Seorang perempuan yang kerap berpenampilan seperti lelaki pada umumnya. Mungkin seperti itulah anggapan orang-orang terhadap saya, karena hanya melihat penampilan lantas tidak memahaminya terlalu dalam. Dimana saya tidak nyaman dengan memakai baju yang terlalu feminim atau memakai rok yang jika ditiup angin akan membuat mata para lelaki jadi melotot. Tapi biarkan, itu tak masalah bagi saya. Adapun bait – bait dalam cerita ini akan dikisahkan layaknya kehidupan yang terus mengalir atau mungkin membajiri air mata pada saat saya harus mengingatnya kembali.

Apa yang kalian inginkan dalam kehidupan ini ? kebahagian, kesenangan atau mungkin kaya raya? kebahagiaan jawab orang awan itu, tapi itu akan berbeda dengan Mark Manson. Menurutnya segala sesuatu yang berisi pada kebahagiaan itu adalah masalah. Artinya masalah sama dengan kebahagiaan atau masalah adalah bagian dari kebahagiaan kita. Pada intinya kebahagiaan datang dari keberhasilan seseorang untuk memecahkan masalah, kuncinya ada pada kata “memecahkan”. Jika kita senangtiasa berusaha menghindari masalah atau merasa seakan-akan tidak punya masalah apapun, kita akan membuat diri sendiri menjadi sengsara. Sedangkan untuk  menjadi bahagia , kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan.

Seperti itu pula kehidupan yang tak akan luput dari secercahan lingkup periodesasi masalah yang menhampiri mahluk seperti manusia. Baik itu datangnya dari lingkup sosial, pendidikan maupun bagi dirinya sendiri. Putus cinta misalkan, ya galau deh akhirnya…..!!! Akan ada suatu waktu dimana perasaan tak lagi seperti pada biasanya, ketenangan yang pada biasanya berhenti pada kehampaan, dan kebahagiaan yang menhampiri setiap waktunya adalah sebuah ilusi. Karena semua itu adalah fatamorgana. Kita tinggal mengunci pintu kamar, dengar lagu-lagu melow dan mematikan lampu kamar. Seketika ruangan menjadi tenang dan yang hanya ada dirimu dengan bantal guling atau boneka beruang kesukaan kita.

******

Setiba waktu perkuliahan selesai para mahasiswa pada buru-buru keluar dari ruangan, berbeda denganku yang lebih memilih mengambil nafas sejenak dan berhias diri berharap akan bertemu dengannya. Siapa lagi kalau bukan Ainun. Salah satu mahasiswa yang telah mencuri perhatian ku sejak bertemu pertama kalinya, namun dia pulalah yang membuatku tidak lagi bisa berpaling dari laki-laki yang lain nan menghampiri setiap saatnya. Bagiku Ainun adalah spesies manusia yang berbeda dengan lelaki pada umumnya, kau tak akan paham cara berfikirnya, sedikit aneh, pendiam tapi satu hal dia itu nyenengin. Mungkin itulah kenapa ia begitu spesial dalam diriku.

Pada awalnya ku tak akan paham, kenapa setiap saatnya saya mesti merasakan kekhawatiran paling hebat setiap dengan seseorang begitu besar pengharapanku padanya. Hingga suatu hari, melalui temanku yang namanya Tenri ada sosok lelaki yang ia ceritakan kepadaku, katanya ada seseorang yang jatuh hati pula kepadaku, terus kutanya

“Siapa namanya?” ia jawab “nantilah kau akan tahu, cus naik ke mobil dulu gih dang”.

Tanpa pikir lama segera ku membuka pintu mobilnya. Di dalam mobil tersebut ku lihat ada lelaki yang  sudah menunggu dari tadi, dalam benakku “siapa dia ? dan dari tadi waktu saya masuk dalam mobil tak pernah sekalipun berhenti melihatku sambil tersenyum” hingga aku jadi tersipu malu melihatnya. Lanjut, Si Tenri ini pun akhirnya ikut masuk kedalam mobil.

“Dang, kenalin ini dia namanya Aswar”

“Hey, Aswar *sambil mengajukan salaman kepadaku

“Iya, Winda” jawabku

“Kata Tenri, kamu teman sekolahnya yah?”

“iya, jawabku”

“Tenri, sudah cerita banyak soal kamu pas jalan kerumahmu”

“Aduh…Tenri, kau cerita apa saja ?” *sambil memegang tangan yang bergetar

“Tenang saja wind, hehe” kata aswar.

Disela perjelanan, Tenri berbisik kepadaku.

“Dang, ini dia lelaki yang jatuh hati padamu,

Coba deh kamu kenalan lebih dekat dengannya” dalam benakku apa dia ini “Aswar yang menhubungi saya dan selalu mengajak saya keluar untuk bertemu?”. Tiba-tiba Aswar mengajak kita semua karokean pada akhirnya. Pada hal saya berjanji akan menghubungi ainun setelah ia pulang ke rumah. Singkat cerita, akhirnya kita karokean tak mengenal waktu dan aku pun terhanyut dalam kebahagiaan mereka sampai lupa waktu dan tidak mempedulikan apapun kecuali layar yang ada di depan mata. Termasuk hanpdhone milikku berkedip-kedip tanda ada yang orang yang lagi menelfon.

Hufttt…., Ainun menelfonku hingga beberapa kali, namun tak memperdulikannya. Hingga akhirnya kucoba menelfon balik. Walaupun berkali-kali saya telfon dan  mengirimkan pesan kepadanya tapi tak kunjung ia balas sedikitpun. Hati saya pun mendadak cemas dalam mobil dan hanya meratapi penyesalan saya sendiri. Hingga disetiap perjalanan pulang saya hanya bisa diam walaupun kerap kali ditegur oleh Tenri dan Aswar. Dalam benakku hanya terdentung nama “Ainun…ainun…dan ainun..” tiada yang lain. Meski sedikitpun air mata perlahan jatuh yang tak mampu lagi ku tahan. Sesampai depan rumah saya tak sempat pamit pada mereka dan langsung saja mauk ke dalam rumah. Mungkin mereka akan bertanya-tanya kepadaku tapi aku tak peduli. Mungkin inilah hukuman yang mesti aku tanggung sendiri karena mengingkari janji dengan Ainun.

Hampir setelah sejam lebih, tiba-tiba ada pesan masuk dari Ainun, dan kulihat ada pesan foto yang ia lampirkan. Cepat-cepat kubuka pesannya, di dalamnya ada foto berdua anatara saya dan aswar. Entah dimana kemudian Ainun mendapatkan foto tersebut, tak lagi jadi alasan untukku untuk bertanya soal itu, kecuali menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun, nasib telah jadi bubur, apapun yang telah kujelaskan kepada Ainun tidaklah kini berarti kecuali arti sebuah kekecewaan. Semua pesan yang kukirimkan kepadanya tidaklah menemui balasan, dan media sosial yang menghubungkanku dengannya tidak lagi ada.

Menghilang di dunia dan menghilang pula dalam dunia maya. Yang ada hanya sisa-sisa tawa dan kenanganku dengannya. Berbaringan di atas kasur, sesambil memeluk bantal guling dan sesekali melihat fotonya di dinding kamarku, penanda semangat pagiku dikala pagi menuju pulau harapan namun ia pula pada akhirnya mengantarkanku pada jurang kepedihan. Satu hal bagi saya, seorang yang memberi kebahagiaan yang tak dapat engkau jelaskan akan selalu menjadi alasan atas kesedihan yang tak bisa kau jelaskan. Dan api cemburu akan membakar hati hingga menghanguskan sejuta kenanganku kepadanya.

******

Hari berganti, tepi perasaan tetaplah sama…..!

Setahun pun berlalu, dan sampai terdengarkan kabar kalau sekarang Ainun telah menjalin kasih dengan seorang perempuan. Dan sontak dalam hati yang begetar hebat, seolah menepis dan tidak mampu menerima realitas, namun itu juga adalah kebenarannya. Patah sepatah-patahnya dan jatuh sejatuh-sejatuhnya. Namun, satu hal yang mesti ia tahu sebelumnya di kala ia menjauh dan hilang dari cakupanku, selama itu pula saya berusaha mencari dirinya namun tak lagi dipedulikan. Hingga kabar buruk tersebut harus saya dengar sendiri dan kuterima dengan berlinang air mata kembali. Selalu saja ada kesedihan yang memnghampiriku? Ataukah saya harus bersepakat dengan Nietche bahwa memang Tuhan itu tidak adil maka Tuhan tidaklah ada?.

Pada hari-hari berikutnya, kehidupan kembali berjalan seperti pada biasanya. Bertemu dengan teman-teman kampus, bercanda ria dengan adik kelas, nongkrong tiada waktu dan seolah lupa akan ada hati yang sedang tergores luka. Mungkin, dengan seperti itu sedikit-sedikit rasa sakit yang tersimpan akhirnya terkikis.

Tak butuh lama tuk menyembuhkan luka, datang seorang lelaki yang mengajakku menuju ke salah satu pesta. Yah, lelaki itu bernama Rasyid. Pria seorang pengusaha muda yang telah terpenjarakan cinta sejak dulu denganku. Ia begitu baik denganku dan juga dekat dengan keluargaku, namun waktu itu ku tak mempedulikannya karena waktu itu saya masih terikat dengan Ainun. Ia mengajakku ke pesta pernikahan kerabat lamanya. Hingga  hubungan kami menjadi lebih akrab dan saling menegtahui sama lain. Ku lihat di acara pernikahan yang sungguh sederhana itu terkesan berbahagia baik antara keluarga maupun bagi kedua mempelai di bandingkan pernikahan yang terkesan glamor dan menguras banyak duit jika tak menuju pada esensi pernikahan.

Kulihat juga Rasyid dan kerabat berbicara banyak diatas pelaminan dan seketika, ia memanggilku menuju keatas dan diperkenalkan kepada kerabatnya. Setelah ingin meninggalkan dan bersalaman dengan mempelai, kerabat Rasyid membisikiku dan berkata “Winda, setelah ini kalian lagi yah berdua” yang kulakukan hanya senyum-senyum sendiri sambil melambaikan tangan kepada mereka. Kufikir itu adalah doa buatku dan tinggal saja aku Amin-kan….Amin. Entah dengan Rasyid nantinya saya menikah atau bukan saya hanya bisa berusaha dan berdoa saja. Karena jodoh bukanlah sepenuhnya kehedak semesta dan menjadi determinis seperti Marx, yang ada adalah aktualisasi potensi dan irada (kehendak) Tuhan. Jika itu tercapai, apapun dapat terjadi. Kunfayakun !

Perjalanan cinta seseorang terkadang selalu menemui keelokan dan ceritanya masing-masing, begitupun denganku dan Rasyid. Hampir hinggap setahunan kami menjalin kehidupan romansa bak terhitung purnama kita lewatkan berdua. Masalah-masalah yang tak terkirakan baik besar atau kecil tlah kita lewatkan untuk memantapkan diri bersama dalam lingkup kasih sayang. Senang bercampur tawa, sedih bercampur air mata dan pahitnya telah kami lewatkan. Sungguh kehidupan manusia amatlah dinamis.

******

Tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba Ainun datang menjumpaikau. Padahal saat itu pun saya tak sengaja pula sedang berada dirumah sepupunya. Entah kenapa ainun begitu senang dan tersenyum padaku. Tapi ku tak peduli lagi, toh juga ia ada yang punya. Sekejap ainun memegang tanganku dan membawaku ke sebuah meja di sudut sana. Dimana yang ada hanya aku dengannya. Tanpa berpikir panjang, Ainun tiba-tiba berkata seperti ini

“Winda, cinta adalah penyakit. Ia membuat orang lemah di hadapan insan yang dicintainya. Ia menyebabkan candu kehidupan, seakan-akan hidup tak punya arti tanpanya, dan seorang harus memiliki ketergantungan dengannya. Oleh karena itu aku tak ingin terjerat cinta lagi, kecuali denganmu” Lalu, mauka kau kembali denganku?

Jatung saya seketika berdenyut kencang, kedinginan dan tak mampu menengok kiri dan kananku. Kecuali melihat kesungguhan hati dari Ainun. Tapi, dalam relung hati ini ada Rasyid sebelumnya. Dengan penuh pertimbangan hati, saya hanya bisa berkata pada ainun “Maaf, saya sedang menjaga perasaan orang lain”. Lalu wajah ainun berubah menjadi diam, dan meninggalkanku di meja tersebut. Namun, satu hal bagi Ainun buatku, ia pula pernah berkata seperti demikian kepadaku ketika saya mengajaknya menonton film. Bukan pula bermaksud untuk membalas dendam, tapi benar saat itu saya telah terjerat asmara dengan Rasyid. Walaupun masih saja ada perasaanku dengannya, tapi demikian pula yang semestinya ia pahami. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah.

******

Waktu demi waktu saya lalui dengan Rasyid hingga, ada keseriusan dan keinginan terbesar dalam benaknnya untuk meminangku. Tapi,saya tak akan begitu percaya jika hanya dengan kata-kata saja. Karena dalam prinsip saya terlalu banyak orang sibuk untuk menyakinkan dibandingkan membuktikan. Maka jika ia bersungguh-sungguh maka silahkan saja datang kerumah meminta pinangan itu kepada orang tua saya.

Besoknya, datanglah perantara dari pihak Rasyid untuk memintaku, dan berselang setelahnya di hari selanjutnya datanglah keluarga Besar dari pihak Rasyid untuk menepati pertemuan sebelumnya. Disitulah kemudian saya menyadari dan berfikir bahwa kesungguhan cinta rasyid kepadaku. Dan tidak lagi ada keraguan di dalamnya. Tapi, berbeda denganku yang ada sedikit mengganjal. Rasanya saja kok terkesan terburu-buru. Saya saja masih ingin mengejar keinginan-keinganku yang lain. Sontak saja, ibunda saya berkata seperti ini, Dang, pernikahan pun adalah keinginan semua orang, jika ada orang datang dan meminta ini secara baik-baik, kenapa kita tidak menerimanya? Jika memang ini kehendak ilahi semua akan baik-baik saja nak. Ketika kabar akan pernikahanku ini telah disepakati, secepat itu pula kabar ini tersebar kepada keluarga besarku.

Namun, menjelang hari-hari pernikahan ada satu peristiwa yang tak diinginkan. Rasyid tiba-tiba saja menhilang. Tiada kabar tentangnya, hingga berulang kali saya coba berkomunikasi namun tak terhubung dengannya. Yah, hingga akhirnya turut langsung kucari-cari keberadaan tentangnya melalui teman terdekatnya, kudatang kerumahnya dan mengunjungi tempat dimana ia biasa berada, namun hasilnya tetaplah nihil. Orang tuaku pun juga ikut panik dengan kabar ini, dan mempertanyakan kelanjutan resepsi pernikahan ini kepada keluarga Rasyid namun tak pula menemukan jawaban.

Hati mana yang tak hancur, di hari menjelang pernikahan seketika peristiwa yang tak kau inginkan akhirnhya terjadi. Saya tak bisa membayangkan kegilaan apa lagi yang menghampiriku, kacau se-kacau-kacaunya dan hancur sehancur-hancurnya. Lelah dan letih sepanjang hari ku mencari keberadaan rasyid serta tak hentinya ku membendung rasa kecewa keluarga dan rasa bersalahku, hingga pernah suatu waktu ayahku sendir mengusirku keluar rumah karena isu tuntutan diriku yang banyak meminta kepada Rasyid hingga membuatnya harus pergi. Karena ketidakterimaanku terhadap hal tersebut, maka kuniatkan untuk mencari sampai kemanapun ia berada. Sampai saya dapat menemukannya dan membicarakan itu berdua dihadapan orangtuanya tentang tuntutan yang begitu memberatkan dirinya. Tiada perjuangan yang sia-sia, hingga akhirnya kabar tentang rasyid dapat kuketahui lewat salah satu perempuan, bahwa Rasyid berada di Kalimantan. Makin buruknya pula perempuan yang saya temui itu adalah mantannya sendiri. Akan tetapi, beratas namakan harga diri saya tetap menghubungi dirinya. Walapaun pahit sekalipun, tapi semua yang bengko mesti harus diluruskan. Hingga Rasyid kembali kerumahnya, saya pun memberanikan diri untuk mengajaknya untuk bertemu secara langsung dan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi.

Di sebuah rumah makan dekat kota, saya dan dirinya akhirnya bertemu dan meminta untuk sejujurnya untuk berkata sebenarnya. Beberapa poin yang saya tangkap dari pembicaraannya, bahwa ada permasalahan internal dari keluarga Rasyid sendiri dan kebingungan akan keraguan dalam dirinya sendiri. Pembicaraan terus saja berlanjut, hingga ia menceritakan kalau Adik perempuannya juga ingin melangsungkan pernikahan dan tidak menerima jika pernikahan Rasyid dilakukan terlebih dahulu dengannya. Karena dalam tradisi keluarga Rasyid tidak akan mengadakan resepsi dua kali dalam satu tahun. Hingga keegoisan adiknya inilah yang membuat Rasyid bingun dan ragu entah ingin berkata apa kepadaku. Tapi, ketidaksetujuan saya adalah dengan sikap yang ia tunjukkan yang tak jantan dan malah menampilkan kebodohannya tersendiri. Satul hal pula yang tak saya terima adalah, isu yang mengatakan kehilangannya karena permintaan dan keserakahanku dalam menuntu banyak kepadanya. Padahal ternyata itu adalah pengalihan dan konstruksi keadaan yang dibangun kepada keluargaku. Setelah rasyid menceritakan itu semua kepadaku, sontak seketika itu pula saya mesti menggigit jari, menanggung kekecewaan mendalam kepada keluarga, Siri’ (malu) kata orang bugis.

Pada saat itu pula, kepercayaan keluargaku kepada keluarga Rasyid hilang seketika, walaupun kedua kalinya Rasyid datang memohon maaf dan meminta pernikahan itu kembali namun, tekat bulat dari orangtua sudah selesai untuk tidak menerima kekecewaan kedua kalinya. Seketika pula hubunganku dengan rasyid menjadi renggang dan memilih menyendiri saja. Untuk kedua kalinya pula saya mesti menanggung sakit yang mendalam. Tak mampu lagi tergambarkan dan tak mampu lagi terfikirkan, hanya air mata selalu menjadi tanda kekecewaan atas kesedihan-kesedihanku. Selama seminggu itulah saya hanya tinggal dalam kamar dan nafsu makan menurun apalagi semangat hidup yang tak lagi ada. Mungkin benar apa yang dikatakan Nietsche, selalu ada kegilaan dalam cinta, tapi ada selalu saja ada alasan atas kegilaan itu.

******

Pagi menampakkan sinar berwarna kuning menembus jendela kamar, sementara matahari yang terbangun dari tidurnya, melukiskan warnah semerah mawar di langit. Namun daku, yang lelah karena kesedihan serta kepedihan, bagaiakan bunga di musim gugur, kelopaknya layu lalu jatuh.

Kuperhatikan jam di dinding dan foto sang kestria yang hilang. Seolah ada dorongan untuk menghubunginya, Yah siapa lagi, jika bukan Ainun. Entah apa yang mampu menggerakkan tangan ku untuk menelfonnya. Tidak lama setelahnya, ainun mengankat telfon dariku. Lalu, akhirnya dengan penuh kerinduan dan kesedihan yang tak lagi mampu ku bendung. Apa yang telah terjadi padaku ku ceritakan seluruhnya kepada Ainun. Tidak lagi ada tempatku mengadu selain daripadanya, tiada lagi pundak untukku bersandar kecuali dengannya dan tiada pendegar yang baik selain dari padanya. Ialah Ainun.

Setelah lama pembicaraan ku dengannya, hingga kita berdua sadar telah sejaman lebih kami berdua telfonan. Namun, karena tak ingin menggangu kepentingan dan kerjaan yang ditekuninya maka kuurungkan untuk mengkahiri sementara percakapanku dengannya. Setidaknya itu mampu memspektrum kembali kehidupanku untuk membaik.

Tiba-tiba saja di akhir percakapan Ainun berkata seperti ini “Winda, engkau bagaikan ngengat yang beterbangan di malam hari, bergarap menemukan cahaya lilin. Tapi jangalah engkau menjadi lilin itu yang mengeluarkan air mata hangat sementara tubuhnya habis dimakan kesedihan. Mengapa kau menyerah? Mengapa kau memutuskan semua harapan ? Aku memiliki cinta dan kau pun punya. Percayalah padaku, aku akan membantumu mendapatkan apa yang telah digaris takdirkan untukmu. Cinta akan kebahagiaan. Saya pun tidak mampu berkata-kata mendegarkan ucapan yang keluar dari mulutnya, dan hanya bisa menghayati setiap kata yang diucapkannya. Seolah setiap sabdanya adalah obat penawar sakit hati ku ini. Oh Tuhan, terimakasih telah kau kirimkan mahlukmu sepertinya dalam benakku. Hingga telpon kami akhirnya harus terputus sejenak.

Tiada lagi air mata, tiada lagi kesedihan yang ada kini adalah usaha memecahkan masalah kini. Maka itu kata Mark Marson, masalah pula adalah sebuah kebahagiaan. Tergantung bagaimana kita memecahkan masalah tersebut. Jangan lari dari masalah, jangan menghindar, namun hadapi. Karena dalam filsafat cinta, rasa sakit itu pula adalah bagian dari pada mencintai. Maka nikmati rasa sakit itu !

 

Standar

Cerpen dari Adinda

 ” Banyak hal dengan mudah terlupakan, seperti kita sama  sekali lupa kenapa kita tidak bisa mengingatnya lagi. Sesuatu bisa saja hilang dari ingatan, seperti ruh, seperti mimpi, ataukah sepertimu. Kita cuman bisa merasakan jejaknya pada diri kita tanpa bisa mengenalinya lagi. Kita tinggal benci, kita tinggal marah, kita tinggal takut, kita tinggal cinta. Kita tak tahu kenapa ? kita hanya bisa menerima, tidak untuk melawan apalagi dendam.”

______________________________

Bayangkan saja jika kemudian kiamat itu seperti yang ada dalam film-film scifi, dimana hancurnya bumi dan terjadinya tabrakan antar planet atau gempa yang maha dahsyatnya. Lalu manusia ibarat zombie yang berkeliaran dan ketakutan. Tapi berbeda dengan  Francoise Chabuet, selain hancur semesta, kiamat juga adalah saat dimana kita kehilangan akan kenangan. Kehancuran peradaban akan kehancuran ingatan kita tentang masa lalu. Bahkan ditingkatan manusia sebagai individu bisa saja menjadi bermasalah ketika elemen memorinya rusak baik jangka panjang (long term memory) atau pun jangka pendek (short term memory). Hal demikian lah bagi kita dan mesti disadari bahwa kiamat bisa saja terjadi kapan saja. Entah hari esok atau lusa, tiada yang tahu, itu kehandak Tuhan, kau tak akan paham. Maka dari itu perlu kiranya saya akan mendirikan sebuah Lieux de memoire dalam perjalanan kali ini.

*******

Sore kemarin seorang anak lelaki kembali menuju kampung halamannya. Dalam perjalanan kembali ia mengambil sebuah buku berjudul The Imagine John. Buku favorit katanya,  karena di dalamnya mengisahkan perjalanan seorang dokter gigi yang mencintai musik dan seni sehingga kiranya akan berbeda dengan mahasiswa medis pada umumnya. Tapi ada yang masih mengganjal bagi lelaki kita ini. Baginya “Jika kemudian semesta menciptakan waktu pertama kalinya, maka ia salah. Kenapa pula saya mesti hadir diantara jalinan kisah kalian berdua?”. Tapi sudahlah, semua telah terjadi.

Malam ini adalah malam minggu yang setiap pekannya orang-orang memanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat,  pasangan ataupun kekasihnya. Tidak dengan lelaki kita ini, dia senantiasa hanya duduk depan leptop dan membaca buku puisi-puisi karya Rusliadi Darwis sambil memesan secangkir kopi di sebuah kedai. Tiba-tiba saja suara telpon terdengar, seketika itu pula ia mengambil telpon dari sakunya. Muka lelaki itu tiba-tiba berubah, kelihatannya ia panik dan resah. Setiap kali ia mematikan telpon miliknya dan menengok kiri dan kananya. Kutanya  “Apa yang terjadi padamu?” lelaki itu hanya diam. Sesekali ia hanya menyalakan telpon miliknya lalu dimatikannya kembali. Dia tampaknya tidak tenang.

Memori wajah kekasihnya kembali hadir dalam ingatannya rupanya. Perempuan yang ia kagumi sejak 2 tahun lalu. Sekaligus kakak seniornya di kampus. Sedikit kulihat wajah perempuan itu, yang diperlihatkannya melalui sebuah foto yang ia simpan di dalam dompetnya. Anggun nan cantik kata lelaki kita itu . Saya pun kembali bertanya kepada lelaki kita, “siapa nama perempuan itu ?” Lelaki itu hanya tunduk. Mungkin  juga itu isyarat bagiku untuk tidak lagi ia menyebut nama perempuan itu.

Arghhhhhhhhhhhhhhhhh ! *Suara lelaki kita

Lelaki itu bersua “Kau tahu api yang kecil pun bisa membakar rumah yang besar, seperti itu pula kenangan. Saya fikir siang kemarin adalah waktu terakhir bagi saya dengannya. Dan setelah itu tidak ada lagi perjumpaan kedua kalinya dengannya. Karena saya fikir cukup sudah goresan luka dan air mata ia  tinggalkan. Apa kau masih inginkan itu lebih?. Mau sampai kapan melakukan hal demikian? Mencoba hal ini dan itu dalam waktu sekejap. Yang kau maknai kebahagian dan kesenangan pun terlalu sempit.

Bukankah itu sebuah kesalahan berfikir (Circular Reasoning). Lihatlah mereka yang berbahagia dengan penuh rahmat atas kesyukuran yang dimilikinya. Tapi beda dengan mu. Ku fikir janji yang kau buat untuk tidak lagi demikian, hanyalah sebuah kata tanpa kebenaran. Memang kejam dan tajam. Demikian kata adalah senjata, yang bisa menyerang siapa saja. Cukup sudah bagi saya dan tidak lagi terhadap orang lain. Biar saya yang menanggung ini semua, itu saja.”

*******

Apa yang paling berharga bagimu? Detik yang baru saja terlewatkan jawabku. Tak perlu kau dengar, biarkan saja kusimpan rapat-rapat. Agar kau bisa mengenang jika kita pernah berdiri sejajar dan berjalan beriringan dalam sepinya lorong dan dinginnya malam. Walau pada akhirnya kita sadar menidakan kita berdua adalah satu-satunya cara agar kita bisa bersama.

*******

Lelaki kita langsung menyalakan kembali telpon miliknya. Ia nampak membalas seluruh pesan yang masuk dari kawannya. Lalu, ia menyalakan pula leptop miliknya dan berkata “Saya akan menuliskan cerita saya dengannya”. Ku jawab “Silahkan saja”. Akhirnya ia tidak lagi tampak merenung dan cemas. Kulihat ada segelintir semangat dalam wajahnya. Mungkin karena tiba-tiba ada wahyu datang dari langit menghampirinya. Tapi percayalah, daun yang jatuh tidak pernah menyalahkan angin. Kita tidak perlu menghakimi waktu atau person secara mendalam. Sekian ~

 

Standar

Melihat Rembulan adalah Wajahmu

Di rabu hari ini kau sedang apa? Tidakkah engkau ingin mendengarkanku untuk sedikt bercerita mengenai tentangmu. Cerita yang kau ukir sendiri sejak kepergianmu? Ah, tapi sudah teralu banyak cerita seperti ini sebelumnya. Lalu bagaimana membuat cerita ini sedikit menjadi menarik untuk kau dengar? Memang tak ada yang menarik. Tapi kau telah memintanya  dan aku senantiasa ingin menuruti kemauanmu. Maka biarlah sedikit kuceritakan saja

_____________________________________

  Baca lebih lanjut

Standar

Bunker Jepang: Peranan Pamerintah dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus Bunker Jepang di Pulau Lakkang)

 

Oleh : Daniel Akyari HMI Komisariat Hukum Unhas, Cab. Makassar Timur Bungker Jepang di Pulau Lakkang

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki sejumlah pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beberapa dari pulau-pulau tersebut yang meyimpan nilai-nilai sejarah, kebudayaan, pendidikan dan arti penting lainnya. Berbicara mengenai kebudayaan berarti membicarakan mengenai keseluruhan aspek kehidupan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat. Kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya tata kehidupan dalam masyarakat tertentu merupakan pencerminan yang konkrit dari nilai budaya yang bersifat abstrak[1]. Dari sekian banyak budaya nasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah situs cagar budaya. Situs Cagar Budaya ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum[2]. Atau pun perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan dan norma-norma hukum, terutama tercantum dalam peraturan perundang-undangan[3]. Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon[4] dibagi atas dua :

  1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlidnungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pamerintah mendapat bentuk yang difinitif. Tujuannya adalah menghindari adanya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

  1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dengan adanya peraturan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat dan tentang hal-hal tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara konkrit di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memelihara dan melindungi sebuah situs yang dianalisir sebagai situs Cagar Budaya adalah dengan mendaftarkannya menjadi Situs Cagar Budaya. Dimana Pihak yang bergerak dalam hal ddemikian adalah Pamerintah Daerah dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan Situs Cagar Budaya terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 130 Tahun 2010) bahwa “Pamerintah dan atau Pamerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya ”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pamerintah Daerah mempunyai tugas dan kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan pelindungan terhadap cagar budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat ditrusnan atau diwarsikan bagi generasi yang selanjutnya. Salah satu visi cagar budaya saat ini harus cakap berdaya guna dalam aspek perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan situs cagar budaya yang belum terdaftar.

Pulau Lakkang yang berada di Kelurahan Lakkang, Kecematan Tallo, Kota Makasar ini merupakan satu-satunya kelurahan yang berada jauh dari Kota Mkaasar dimana diapit oleh Sungai Tallo dan Sungai Pampang. Dimana letaknya di sebelah barat laut Universitas Hasanuddin. Jarak tempu kesana sekitar tujuh kilometer. Akses kesana dapat dijangkau dengan menuju ke demaga kera-kera. Menurut ibu Nurbaya[5] yang didapatkan di RT 01, RW 02, terdapat sebuah situs berupa bunker-bunker peninggalan Jepang . Situs ini berada di tengah Delta Lakkang yang merupakan area pemukiman masyarakat sekarang.

Pamerintah Kota Makassar sebagai intitusi pamerintahan memiliki wewenag dalam mengurus dan mengatur jalanbnya pelaksanaan serta menunjang pelaksanaan kewajiban. Berdasar Pasal 95 dan Pasal 96 undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang cagar Budaya mengatur mengenai tugas dan wewenang Pamerintah Daerah yang terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya sehingga dengan instrumen tersebut pamerintah berkewajiban untuk melakukan Pelrindungan, Pengembanagan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Salah satu yang perlu di lakukan adalah dengan melakukan pengkajian mengenai status Situs Bunker dapat dikatakan sebagai cagar budaya.

Menurut S. Dg Nyampa[6], kondisi bunker sekarang sudah sangat memprihatinkan. Jumlah bunker yang semula 9 (sembilan) buah kini yang dapat dilihat hanya ada 2 (dua). Sebagian dari bunker tersebut mengalami kerusakan serta tertimbun oleh tanah. Faktor lainnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat kurang memahami akan arti pentingnya perlindungan terhadap situs cagar budaya. Tak pula dari sebagian masyarakat juga tidak memikirkan kalau pun ini di jaga dan  dilestarikan tentu Situs Bunker ini dapat dijadikan sebagai objek wisata dan masyarakat pula yang mendapatkan hasilnya.

Upaya Pamerintah Kota Makassar sudah ada dalam hal Perlindungan, Pencegahan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Cagar Budaya. Namun yang diketahui dari website dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan[7] bahwa ternyata Situs Bunker Jepang yang di Pulau Lakkang belum menjadi/terdaftar salah satu situs Cagar Budaya.  Berdasar dengan itu jika dilihat dengan seksama Situs Bunker Jepang yang di Lakkang ini dapat dikategorikan sebagai situs cagar budaya karena merupakan peninggallan yang bernilai sejarah tinggi bagi bangasa Indonesia.

Berdasarkan dengan Pasal 5 ayat (1) dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 yaang menegatur menegnai kriteria cagar budaya adalah sebagai  berikut :

Benda, bangunan, atau struktur termasuk Cagar Budaya, apabila memiliki kriteria :

  1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
  2. Mewakili masa gaya paling singkat 50 9lima puluh) tahun;
  3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pnegatahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebduayaan; dan
  4. Memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan bangsa

Sehubungan dengan undang-undang diatas berkohenren dengan  yang dikatakan oleh Yadi Mulyadi[8], bahwa Situs Bunker Jepang di Pulau Lakkang sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk dikatakan Situs Cagar Budaya. Karena situs ini memiliki nilai sejarah, nilai kebudayaan, dan memiliki arti khusus. Dan Situs ini pula sedang dilakukan pengkajian namun belum ada hasil yang dilaporkan oleh Tim Ahli terkait sehingga pamerintah dalam hal ini pamintah belum menetapkan Situs Bunker sebagai Situs Cagar Budaya

Maka dari itu penulis sendiri berpendapat bahwa secara yuridis bahwa Situs Bunker ini secara tidak langsung telah memiliki kekuatan hukum karena telah ada pengkajian dan registrasi nasional yang diilakukan oleh pamerintah setempat namun tidak sepatutnya memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari permasalahan yang diatas, maka dari itu penulis sendiri menawarkan langkah-langkah efktif guna melindungi Situs Bunker Jepang di Pulau Lakkang :

  1. Revitlisasi Pemahaman Masyarkat Terhadap Situs Cagar Budaya

Masayarakat setempat dianggap sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga, memeliharan serta melindungi kawasan Situs Bunker Jepang. Sosialisasi pahaman penting Masyarakat dalam melindungi situs cagar budaya tersebut. Sosialisasi ini dilakukan secara rutin sehingga mampu mendorong minat masyarakat. Kegiatan ini tentu memakan waktu yang lama tetapi mampu memberikan dampak yang besar bagi masaarakat dan keberadaan Situs tersebut.

  1. Evalusi kinerja Tim Ahli bersama Dengan Pamerintah Dalam Penetapan Cagar Budaya

Berdasarkan dengan adanya kajian dan penelitian yang ditunjuk oleh Pihak Pamerintah Kota Makassar dalam mengkaji kelayakan disebut sebagai cagar Budaya. Maka dari itu pamerintah disini segera melakukan evaluasi bersama Tim Ahli terkait hasil pnemuannya. Sehingga dengan demikian Pamerintah segera membuat rekomendasi dan penetapan kepada Sius Bunker Jepang sebagai Situs Cagar Budaya yang dilindungi.

  1. Sarana dan Prasarana Perlindungan Situs Cagar Budaya

Dengan terbengkalainya Situs Bunker disana menepiskan harapan bagi generasi untuk melihat atau pun memperoleh sejarah kebudayaan yang ada. Maka setelah adanya Penetapan berupa Surat Rekomendasi (sarana) oleh Pamerintah maka sekiranya berupa pemberian Pagar dan Papan Pengenal  (prasarana) disekitar kawasan Situs Bunker agar hewan peliharaan masyarakat tidak masuk dan mengotori situs tersebut serta mengurangi adanya perusakan pada bangunan situs terkait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku

  • Soekmanao, 1990. Pengantar Sejarah Kebudayaan. Jakarta. Kanisius.
  • Harjono, 2008. Kontitusi Sebagai Rumah Bangsa,Jakarta.Sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi, hal.357.
  • Philiphus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25.

 

Website

Wawancara

  • Berdasarkan dengan Wawancara dengan Yadi Mulyadi M.A (Pakar Arkeolog Unhas) pada tanggal 6 Oktober 2017 (Penelitian/Riset Peserta Intermediet HMI Maktim)
  • Berdasarkan Hasil wawanara yang dilaukan dengan Ibu Nurbaya (Ibu RT) pada tanggal 5 Oktober 2017 (Penelitian/Riset Peserta Intermediet HMI Maktim)
  • Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan S.Dg Nyampa (Ketua Adat Lakkang0 pada tanggal 5 Oktober 2017 (Penelitian/Riset Peserta Intermediet HMI Maktim)

 

 

 

[1] R. Soekmanao, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, Kanisius, Jakarta;1990

[2] Harjono, 2008, Kosntitusi Sebagai Rumah Bangsa, Seketarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 357.

[3] Jurnal Ilmiah, Andrew Angelina Cipta wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kota Malang, diakses pada tanggal 6 Oktober 2017

[4] Philiphus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

[5] Berdasarkan Hasil wawanara yang dilaukan dengan Ibu Nurbaya (Ibu RT) pada tanggal 5 Oktober 2017

[6] Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan S.Dg Nyampa (Ketua Adat Lakkang0 pada tanggal 5 Oktober 2017

[7] Balai Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Daftar situs Cagar Budaya, http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/2013/10/07/daftar-situs-sulawesi-selatan/. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017  

[8] Berdasarkan dengan Wawancara dengan Yadi Mulyadi M.A (Pakar Arkeolog Unhas) pada tanggal 6 Oktober 2017

Standar

Konsep Negara Hukum

Negara-Indonesia-adalah-negara-hukum

 

 

Berbicara tentang Hukum mtidak lagi menajdi hal yang lumrah dalam pemahaman kita. Hukum diigunakan sebagai alat pengitegrasi masyrakat sehingga menciptakan masyrakat yang tertib. Dalam penjelasan hukum sebagai sarana dalam pengitegrasi maka kita telah membicarakan hukum secara moddern. Ia (hukum) merupakan pencerminan manusia agar bagaimana masyrakat mampu dibina dan harus bekerja sebagaimana mestinya. Istilah negara hukum (Rechstaat) mulanya dijelaskan pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “negara indonesia adalah negara hukum”. Dalam konsep negara hukum yang mesti menjadi panglima adalah hukum, bukan kekuasaan. Beda halnya dengan jargon yang digunakan di inggris yang menyebut prinsip negara hukum “ The rule of law, not a man”. Dimana yang disebut sebagai pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem.

Dalam perjalanan bernegara, konsepsi tentang negara hukum perlu kembali kita ketahui bahwa ada bebrapa tokoh filsuf yang menyumbangkan gagasan-gagasannya dijadikan patokan bagi para tokoh setelahnya. Plato (429-374 SM) adalah tokoh filsuf dan ahli filsafat dari  zaman Yunani kuno. Ide Plato tentang Negara dan Hukum di jelaskan dalam bukunya yang berjudul “Politikos” dan “Nomoi” yang diistilahkan dalam bahasa inggris sebagai “the law”(Fajrulrahhman Jurdi, 2016:3). Plato menilai dalam menjalankan pamerintahan yang baik maka hukum harus dijadikan motor penggerak dalam bentuk pengaturan yang baik. Sedangkan, Aristoteles (384-322 SM) yang merupakan murid dari Plato mengatakan bahwa negara yang berdiri atas hukum harus menjadi keadilan bagi para warganya. Keadilan merupakan syarakat sebagai tercapainya kehidupan untuk warga negaranya. Ide negara hukum yang sangat erat dengan rasa “keadilan” oleh Aristoteles membuat bahwa konsep suatu negara yang ideal apabila suatu keadilan telah tercapai. Dan juga beliau mengutarakan agar negara yang baik sebaiknya melimpahkan kekuasaan kepada hukum secara konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Di zaman modern saat ini, konsep negara hukum dikenal dengan Istilah “Rechstaat” yang di kembangkan di negara Eropa Kontinental oleh Imanuelt Kant, Paul Leband, Julius Stahl dan Ficte. Seangkan konsep yang selanjutnya adalah “Rule of Law” yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika serta negara Aglo Saxon lainnya.

Julius Stahl memngemukakan konsep negarah hukum (Rechstaat) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
  2. Pembagian kekuasaan
  3. Pamerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
  4. Peradilan Administrasi

 

Sedangkan dalam Rule of Law yang diterapkan bagi negara dengan sistem commond law sistem seperti Inggris dan Amerika Serikat lebih mengedepankan permaan hak, kewajiban dan derajat dalam suatau negara di depan hukum. Hal ini mengisyarakatkan akan pentingnya nilai-nilai kemanusian yang dijunjung tinggi dan bahwasanya setiap warga negara      dianggap sama dimuka hukum dan berhak dijamin dan dilindungi oleh negara tersebut. Hal yang ditekankan pada konsep Rule of Law lebih pada terciptanya rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana rakyat mampu memperoleh rasa keadilan, kepastian hukum, rasa aman, serta terjaminnya hak-hak asasi manusia.

 

Albert Van Dicey mengemukakan konsep Rule of law dengan ciri-ciri sebagai berkut

  1. Supremasi aturan hukum (Supremacy of law)
  2. Kedudukan yang sma di muka hukum (Equality before the law)
  3. Terjaminnya Hak Asasmi Manusia yang berdasarkan undang-undang.

Jika pada awal kita telah berbicarakan mengenai konsep negara hukum khusunya dalam konteks Indonesia yang masih saja mejadi perbincangan tentang konsep yang digunakan (rechstaat atau rule of Law). Pernyataan indonesia sebagai negara hukum , sebgaimana dijelaskan pada batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa “negara indoensia adalah negara hukum (Rechstaat) tidak berdasarkan kekusaan belaka (machstaat). Namun jika ditelusuri mendalam ternyata empa unsur dalam Rule of law juga diadopsi oleh indonesia. Sebagaimana menjadi penjelasan bahwa bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi negara kita belum sepenuhnya memeperjelas konsepsi negara hukum yang danut. Sebab, kalau hal itu dilakukan tentu saja akan memeperjelas pula landasan atau kerangka dasar penyelenggaraan pamerintahan yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan konsepsi negara hukum Walaupun sudah ditegaskan, bahwa negara kita adalah negara huku dan demikian penyelenggaraan pamerintahan harus berlandaskan atas hukum, namun perlu dirmuskan unsur-unsur seperti apa yang menajadi tolak ukur atau parameter pada sisi penyelenggaran pamerintahan (Aminuddin Ilmar, 2014:51). Maka dari itu dalam sebuah negara, diperlukan pemahaman bahwa hukum hukum sebagai motor penggerak dalam melakukan pengitegrasi dalam masyrakat dan juga dan pelimpahan kekuasaan atau menjadikan hukum sebagi panglima. Dimana hukum mampu menciptakan rasa keadilan dalam berangsa dan bernegara serta terciptanya rasa adil, rasa aman dan terjaminnya hak-hak asasi manusia.

Standar

President Treshold dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14 PUU/-XI/2013

 

Dalam konteks negara yang menganut sistem pamerintahan demokrasi, segala menyangkup ruang lingkup dan peran serta masyarakatnya. Demokrasi adalah sistem sosial dan politikpamerintahan diri dengan kekuasaan pamerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan melindungi hak-hak peroranga warga negara. Sesuai slogan yang biasa kita dengar seperti “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bila di uraikan dalam pasal 22E ayat (1) & (2) bahwa pemilihan umum itu dilaksankan secara langsung dimana termasuk untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden Wakil Presiden. Di Indonesia sendiri ada 2 sistem yang digunakan dalam menetukan hal tersebut yakni Perlementery Treshold dan President Treshold. Perlementary Treshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam menentukan perolehan kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan, President Treshold adalah ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,  dimana para partai politik membentuk koalisi untuk mencapai ambang batas yang telah ditentukan (untuk Indoensia 25%).

Pada kali ini kita akan lebih lanjut membahas tentang President Treshold. Memang isu ini kembali mencuak dan marak diperbincangkan orang banyak dan media massa. Menariknya di Pemilu di 2019 dibandingkan dengan sepuluh tahun kebelakang ini dimana pertama yang dilaksanakan adalah Pemilihan anggota DPR dan selanjutnya barulah diadakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tapi pemilihan ini akan dilaksanakan secara serentak keduanya. Jadi pertanyaannya adalah apakah Presiden Treshold masih beraku?  Untuk itu marilah kita telusuri secara bijak. Berdasar keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14 PUU/-XI/2013 yang mengatakan bahwa Pemilu akan dilaksanakan secara bersamaan/serentak. Maka dengan itu untuk mengatur pelaksanaan dan mekanismenya maka sekiranya perlu dibentuklah Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dibahas di perlemen tentang  Revisi Undang-Undan Pemilu yang masih belum rangkum sampai hari ini. Dikarenakan pada RUU Pemilu ini masih menuai Pro dan Kontra dibeberapa pihak, ada yang masih ingin  mempertahankan President Treshold dan Ada yang kontra terhadapnya. Beberapa pandangan mengatakan bahwa dengan dihapusnya ambang batas tersebut maka setiap partai-partai politik bisa mengajukan calonnya sehingga menepis dominansi partai pemuncak yang menguasai pemilihan. Seperti yang terjadi di pemilu 2009 dan 2014 yang hanya memunculkan dua pasangan calon sehingga para politik berjuang dengan koalisi sekuat mungkin.

Secara empiris berdasarkan Advokasi Publik dan Penlitiaannya (ACTION RESEARCH) bahwa ada bebera yang mampu menghambat  negara indonesia antara lain,

  1. Politik Traksaksional yang terjadi secara berlapis-lapis (bertingkat-tingkat) umumnya antara partai politik dengan individu yang ingin menjadi pejabat publik serta antara partai politik untuk pengisian posisi Pejabat publik tertentu.
  2. Biaya Politik yang amat tinggi dan mubazir, serta penggunaanya yang tidak secara tranparan dan jujur oleh peaku atau donaturnya sehingga tidak efektif dan tidak mampu diawasi.
  3. Politik Uang yang Meruyak (Money Politik), akibat dengan banyaknya politik traksaksional yang berlebian maka antara elit politik dan para calon pejabat publik serta penghamburan biaya politik maka dengan cara instan pula digunakan untuk membeli suara rakyat.
  4. Korupsi Politik yang memperlihatkan fenomena (poros) pembiayaan Partai Politik dengan dikaitkanya Komisi dari anggran Proyek kementerian dan lembaga yang umumnya diputuskan di Badan Anggaran Dewan Perwakhususnya pasal 22kilan Rakyat/Daerah.
  5. Serta tidak ditegaknya Sistem Presidensial yang Sesungguhnya, dimana menurut Prof. Mahfud MD bahwa Legislatif dan Eksekutif sama-sama kuat namun, sering disalah maknakan.

Dalam Teori (presidential) Coaateil Effect, yakni setelah memilihn presiden, pemilih cenderug akan memilih wakil rakyat dalam partai politik atau dengan kata lain koalisiatas gabungan beberapa partai yang menclonkan presiden yang dipilihnya.  Jika pemilu dilaksanakan secara secara serentak maka tentu akan memberikan dampak, khususnya penurunan jumlah dana yang digunakan dalam pemilihan karena dalam setiap satu kali pemilihan banyak menghabiskan dana sekitar  5 – 10 Triliun. Selain dari pada itu sesuai dengan amanat UUD 1945 khususnya pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” dan pada pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan umum diseleggarakan untuk memeilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Maka sesungguhnya amanat konstitusi kalau pun dianalisis secara seksama dan lebih bijak maka sudah jelas memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana hanya merencakan satu kali  pemilihan atau satu jadwal setiap lima tahun sekali. Sehingga memunculkan bahwa Pemilu dilakukan secara serentak. Dengan seperti itu maka secara tidak langsung warga negara dengan ini mampu memebuat sistem Check & Balances menurut keyakinannya. Dengan demikian dalam komunikasi politik menentukan kualitas sebuah pemilihan umum dalam sistem presidensial. Bukankah sebagaimana yang dikatakan oleh DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H pamerintahan berkualitas adalah cerminan dari pemilu yang berkualitas.

 

 

Watansoppeng, 18  Juli 2017

 

 

Standar

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2016 Pengujian Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

  1. Kedudukan Uji Materil Pemohon (Legal Standing)
  2. Pokok Permohonan para Pemohon
  3. Dasar Petimbangan Putusan mahkamah Agung

Posisi Kasus

  1. Bahwa pada tanggal 18 September 2014 Dewan Perwakilan Daerah mengeluarkan peraturan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) No. 1 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Irman Gusman (Ketua), GKR Hemas (Wakil Ketua), dan Laode Ida (Wakil Ketua).
  2. Bahwa diketahui pada rapat paripurna Luar Biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 Tidak memenuhi syarat kuorum sehingga cacat formil/prosedur dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak.
  3. Seiring berjalannya waktu, setelah diadakan sebuah analisis ditemukan adanya suatu pertentangan antara Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Undang-undang yang mengatur tentang Majelis Perwakilan Daerah (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal ini Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang MD3 dimana yang menjadi pokok permasalahan tentang masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang semula 5 Tahun menjadi 2 Tahun 6 Bulan.
  4. Pada tanggal 11 Oktober 2016 berkas pengajuan yang diajukan tertanda dengan Nomor 38 P/HUM/2016 yang diajukan oleh para pemohon yang juga merupakan anggota DPD RI diantaranya, Emma Yohana, Dra. H. Eni Khairani, M.Si, Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, SE., M.H., Drs. H.A. HAFIDH ASROM, M.M., H. AHMAD SUBADRI, BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H., Prof. Dr. JOHN. PIERIS, S.H., M.S., Ir. MARHANY V.P.Pua, ANNA LATUCONSINA, DJASARMEN PURBA, S.H.
  5. Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3, karena secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi, membatasi atau setidaknya mencederai keikutsertaan Para Pemohon dalam pemilihan Pimpinan DPD RI pada sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu dan telah melaksanakan hak memilihnya sebagai anggota untuk memilih Pimpinan DPD RI dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, yang oleh Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib dikurangi/dibatasi menjadi hanya 2 (dua) tahun 6 (enam bulan), hak memilih Pemohon dimaksud diatur dalam Pasal 261 Ayat (1) Undang-Undang MD3.

 

  1. Kedudukan Uji Materil Pemohon ( Legal Standing)

Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 A Ayat (2) Undang-Undang 3/2009 juncto PERMA 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi kualifikasi Pemohon dan pihak yang haknya dirugikan dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

  1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang atau;
  3. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan Anggota DPD RI Periode 2014 –2019 yang hak-hak politiknya telah dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3, sehingga jelas dan terbukti Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil.

  1. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Para Pemohon dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan: Bahwa Mahkamah Agung berkewenangan melakukan Pengujian terhadap peraturan di bawah Undang-Undang yang dimuat dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan standar ukuran suatu Peraturan di bawah Undang-undang dapat dibatalkan, atas alasan:

  1. Karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi (aspek materiil) atau

  1. Pembentukannnya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (asfek formil);

Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib, dalam

proses Pembentukkannya mengandung cacat Prosedur karena tidak memenuhi

Persyaratan yang ditentukan UU MD3 Pasal 297 UU MD3, menyatakan:

(1) Setiap rapat atau sidang DPD dapat mengambil keputusan apabila

memenuhi kuorum;

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat

dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota rapat atau sidang;

(3) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi rapat

atau sidang ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu

masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;

(4) Setelah 2 (dua) kali Penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) belum juga terpenuhi cara penyelesaiannya diserahkan kepada

pimpinan DPD;

Bahwa Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI periode 2014-2019 sebanyak 131 orang anggota, syarat Kuorum dalam mengambil keputusan dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah 66 (enam puluh enam) orang anggota DPD RI; Bahwa dalam Sidang Paripurna Luar biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 telah mengambil Keputusan dan menetapkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib dan berdasarkan Risalah sementara sidang paripurna luar biasa ke-3 masa sidang III tahun sidang 2015-2016, ternyata Voting dilakukan oleh 63 (enam puluh tiga) orang anggota DPD RI, (Bukti P-11 = Bukti T-10), sehingga jumlah tersebut kurang dari Kuorum yang ditentukan pasal 297 ayat (1) dan (2) Undang-Undang MD3. Selain itu tidak terdapat pelaksanaan prosedur lanjutan yang ditentukan Pasal 297 ayat (3) dan (4). Dengan demikian prosedur pembentukan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib cacat prosedur; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan di atas dalilm Permohonan Para Pemohon beralasan hukum. Sehingga sudah sepantasnya pengajuan yang dilakukan oleh pemohon sudah sesua dengan aspek hukum yang berlaku.

Pokok permaslahan dalam terkait dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

  1. Salah ketik amar putussan Mahkamah Agung yang menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya Dewan Perwakilan Daerah
  2. Perbandingan anatara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan Pimpinan DPD
  3. Pelantikan Pimpinan DPD oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung

 

  1. Salah Ketik amar putusan Mahkamah Agung

Setiap pekara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pasti di bagian akhirnya putusan Hakim menyebutkan agar putusan ini kiranya disampaikan kepada publik melalui berita negara. Ketentuan ini merupakan adanya asas keterbukaan informasi. Namun, yang kiranya pertama-tama yang menjadi kisruh yang ada dalam tubuh DPD karena adanya salah ketik yang tertera pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara Hak Uji Materil Tata Tertib DPD No. 1 tahun 2016 khusus pada poin ketiga.

Dalam putusan tersebut dituliskan bahwa “Memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib”. Dalam perkara yang menjadi persoalan adalah tentang tata Tertib oleh DPD sedangkan yang dituliskan oleh MA adalah DPRD hingga akhirnya pihak yang berperkara dalam hal ini (DPD) kebingunan dalam menafsirkan putusan MA. Adanya kesalahan penulisan terkait putusan tersebut juga diakui oleh pihak mahkamah Agung sendiri. Ini bukanlah menjadi yang pertama kalinya Mahkmah Agung salah dalam mengeluarkan putusan. Perlu kiranya diketahui dan dipahami bahwa kesalahan yang termaktuk dalam putusan ini tidaklah berdasarkan subtansinya karena dari putusan itu adalah mengabulkan dan menolak. Bereda halnya apabila terjadi kesalahan dalam subtansi putusan maka jalan yang mesti ditempuh adalah melakukan Peninjauan Kembali (PK) atau Banding ke lembaga peradilan yang lebih tinggi (Mahkamah Konstitusi). Maka dari penulis mengemukakan bahwa putusan MA tentang Hak Uji Materil Tentang Tata Tertib DPD tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

  1. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait masa Jabatan Pimpinan DPD

Sebagai lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tetntu berkomitmen untuk menjaga marwah intitusi peradilan yang ada di Indonesia dibawah panji-panji hukum yang ada. Kisruh terkait dengan adanya salah penulisan dalam putusan Mahkamah Agung terkait Tata Tertib DPD menunjukkan kegaduhan yang ada dalam tubuh DPD.

Bahwa pengujian hak uji materil yang dilakukan oleh beberapa anggota DPD sendiri yang menganggap bahwa Tatib DPD No.1 Tahun 2016 hanya menguntungkan kepentingan individu sehingga dianggap merugikan banyak orang dalam hal ini anggota DPD itu sendiri. Dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait adanya pertentangan Tata Tertib DPD dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 khusus mengenai masa jabatan Pimpinan DPD. Dalam Tata Tertib terbaru DPD dijelaskan bahwa masa bakti Pimpinan DPD hanyalah sekiitar 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, yang semulanya 5 (lima) tahun. Sehingga para pemohon dengan diberlakukannya Tatib DPD ini dapat dirugikan dengan terganggunya tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga negara yang melakukan pergantian berpotensi menimbulkan keributan dan kegaduhan yang berdampak kepada citra DPD di mata publik, serta secara tidak langsung telah mengurangi, membatasi atau menciderai keikutsertaan para pemohon dalam pimpinan DPD RI pada sidang paripurna yang khusus diadakanya untuk itu dan telah melaksanakan hak memilihnya sebagai anggota untuk memilih Pimpinan DPD dengan masa jabatan 5 Tahun yang oleh Peraturan tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2016 dikurangi atau pun dibatasi hanya 2 Tahun 6 Bulan hak memilih permohonan dimaksud kemudia diatur dalam pasal 261 ayat (1) UU MD3.

Berdasarkan hirarki perundang-undanganya yang tertuang didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 teridiri atas :

  1. UUD NRI 1945
  2. TAP MPR
  3. UU/PP
  4. Peraturan Pamerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Mahkamah Agung dalam pokok permasalahan ini menimbang dan memperhatikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materi Pasal 1 ayat (1) : Hak Uji Materil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undang.

Sedangkan, Mahkamah konstitusi bertugas melakukan uji material terhadap Undang-undang terhdap Undang-Undang Dasar dimana yang menjadi batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai Supreme of court sedangkan Mahkamah Agung disebut sebagai Justice of court. Dalam penjelasan diatas secara jelas telah menentukan bahwa Kedudukan Mahkamah Agung hanya menguji peraturan perundnag-undangan dibawah undang-undang sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga pengujian oleh MK condong pengujian undang-undnag terkait norma-norma yang ada di dalam kontitusi negara (UUD NRI 1945).

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan keberatan hak uji materil khususnya mengenai point kedua dan ketiga:

  1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. HJ. EMMA YOHANA, 2. Dra. HJ. ENI KHAIRANI, M.Si, 3. HJ. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H., 4. Drs. H. A. HAFIDH ASROM, M.M.,5. H. AHMAD SUBADRI, 6. BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H., 7. Prof. Dr.JOHN PIERIS, S.H., M.S., 8. Ir. MARHANY V.P.Pua, 9. ANNA LATUCONSINA, 10. DJASARMEN PURBA, S.H., tersebut;
  2. Menyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Tata Tertib, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Tata Tertib;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Setelah kelaurnya putusan oleh Mahkamah Agung, maka sebagian dari anggota DPD yang pro terhadap Tatib DPD No. 1 Tahun 2016 sehingga mereka melakukan banding terhadap putusan mahkmah agung terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak hak uji materil terhadap Tata Tertib DPD dengan nomor perkara 109/PUU-XIV/2016. Permohonan yang diajukan ke MK. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya persoalan konstitusi dalam pasal-pasal yang diuji. Sebelumnya hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu pasal untuk diuji, yakni pasal 260 ayat 1, pasal 261 ayat 1 huruf i, dan pasal 300 ayat 2 UU MD3.

Dalam putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2016 sebagaimana yang dijelaskan diatas. Putusan MA memerintahkan kepada Pimpinan DPD untuk mencabut segera Peraturan Tata Tertib tersebut. Senada dengan Prof Yusril Izhak Mahendra, yang mengemukakan pembatalan Tata Tertib DPD sebagai putusan yang “non executable” atau putusan yang tidak dapat dieksekusi karena dalam amar putusannya, MA memerintahkan Pimpinan DPRD (yang juga tidak jelas DPRD yang mana) untuk mencabut Peraturan Tata Tertib DPD yang dibatalkannya itu. Padahal semua orang tahu bahwa Pimpinan DPRD manapun di seantero republik tercinta ini tidaklah punya kewenangan untuk mencabut Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah. Peraturan yang dibatalkan MA masih berlaku selama belum dicabut atau terlampaui waktu 90 hari belum juga dicabut, maka peraturan itu otomatis tidak berlaku lagi. Sehingga Putusan MA disebut Ex post facto law dalam keseharian sering disebut hukum yang berlaku surut. Berbeda dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kontitusi yang secara jelas Menolak Pengujian Materil terhadap Tata Tertib DPD. Dalam ketentuan diketahui bahwa putusan MK berlaku serta-merta dan juga MK bersifat final (terakhir) serta sekaligus eksekutor dalam putusannya.

  1. Pelantikan Pimpinan DPD oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung

Dalam putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2016. Walaupun MA telah membatalkan, namun MA hanya memerintah kepada Pimpinan DPD pada saat itu untuk mencabut Peraturan tersebut. Dalam Pasal 8 ayat (2) Hak Uji Materil Mahakamah Agung, berbunyi “Dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirimkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menegeluarkan peraturan perundang-undnagan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini yang sekiranya menjadi kekeurangan dalam peraturan uji materil Mahkamah Agung. Sehingga Tatib DPD tersebut dinyatakan masih berlaku sebelum waktu 90 hari sejak diputuskannya.

Hal demikianlah yang dianggap menjadi kisruh pula pada tubuh DPD sebab karena masa jabatan yang semula 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. Dalam hal ini peraturan yang masih berlaku. Kiranya sebelum diberlakukannya Tatib tersebut yang pimpinan DPD masih dipegang oleh GKR Hemas namun setelah adanya tatib tersebut sehingga terjadi pergantian pimpinan oleh Oesman Sapta Odang yang pada tanggal 4 April 2017 Wakil Ketua Mahkamah Agung juga melantik dan mengambil sumpah jabatannya. Permasalahan yang akhirnya timbul adalah berdasarkan aturan yang berlaku bahwa yang melantik Ketua DPD adalah Ketua Mahkamah Agung, namun pada pelantikan pimpinan DPD yang baru Wakil Ketua Mahkamah Agung yang melantiknya.

Dalam aturan Pasal 260 Ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang berbunyi: ‘Pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Berdasarkan frasa kata mengucapkan sumpah dan dipandu oleh ketua Mahkamah Agung. Atas dasar tersebut perlu menjadi penjelasan bahwa Ketua Mahkamah Agung hanya melakukan tuntunan sumpah bukan melakukan pelantikan. Pelantikan tersebut pula tidak bisa dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Hal ini Hatta Ali sedang melakukan Ibdah Umroh, sehingga Wakil Ketua MA M Syarifuddin yang juga sekaligus menjadi Plt Ketua MA sementara. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga dijelaskan Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan atau tdak ada ditempat, maka Wakil Ketua bisa melanjutkan.

 

 

 

Standar

Kontrol Sosial terhadap Perilaku Korupsi

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang di inginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum. Artinya, melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan wajar. Artinya, mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja secara layak dan wajar, dalam arti tidak melawan hukum.

Dari uraian diatas telah digambarkan bahwa korupsi bersifat insedental dan sistemik, dengan pola yang tersrtuktur, sistematis dan masif. Penyimpangan masyarakat terhadap korupsi adalah pola pemikiran rancau sejak dalam pikiran masyarakat. Perilaku menyimpan bisa terjadi secara individu atau kelompok. Perilaku menyimpan disederhanakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada masyarakat. Perilaku menyimpang individu seperti halnya mengemis, sedangkan penyimpangan secara berkelompok yakni tindakan korupsi. Sebab kenapa? Perlu diketahui sebagai penjalasan diatas bahwa pola korupsi bersiat sistematis dan terstruktur yang dilakukan bukan cuman seorang saja tetapi dilakukan 2-5 orang maupun lebih.

Meskipun sejak dibentuknya sebuah lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) namun tetap saja KPK tidak bisa jalan sendiri. Sehingga perlu kiranya diadakan sebuah inovasi dalam hal pencegahan korupsi berbasis intra sosial. Pencegahan korupsi intra sosial adalah sebuah bentuk kepedulian sosial dalam memberantas maupun pencegahan korupsi yang memerlukan peran seluruh lapisan masyarakat. Adapun intra sosial sebagai agen pencegahan korupsi terdiri atas, pertama lingkup keluarga, kedua lingkup masyarakat/lingkungan sekitar, mahasiswa (agen integritas) dengan dukungan lembaga pegiat anti korupsi, serta peran pers sebagai (the fourth estate of democratis).

  1. Peran Keluarga dalam Penanaman Nilai-Nilai Moral

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak, sejak anak dilahirkan. Keluarga sebagai tempat dimana anak-anak dibesaran memiliki peranan penting dalam pendidikan anak, karena pertama, yang pertama-pertama kalinya dilihat dan dirasakan oleh anak sebelum ke orang lain adalah keluarga. Di dalam keluarga ini anak-anak akan banyak mendapatkan pengalaman untuk tumbuh dan berkembang demi masa depannya. Di dalam keluarga orang tua dapat memberikan contoh perilaku yang kelak akan ditiru oleh anak. Keluarga merupakan tempat yang efektif untuk membelajarkan nilai moral kepada anak.

Pendidikan moral atau kita kenal pendidikan budi pekerti secara operasional adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal bagi masa depannya, agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama makhluk, sehingga terbentuk pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa[1].

Pendidikan moral diberikan kepada anak sebagai pembentukan sikap dan perilaku anak sejak dini tentang kaidah-kaidah moral yang berlaku sesuai dengan lingkunganya. Oleh karena itu dengan adanya pendidikan moral dirasa sangat penting sehingga setiap individu mampu diterima dan menyesuaikan dengan lingkungan. Ini menandakan bahwa kecerdasan seseorang tidak menuntut secara kognitif tetapi juga dibutuhkan kecerdasan afektif dan psikomotor. Adapun sasaran yang ditargetkan dalam pendidikan moral ini sebagai berikut[2]:

  1. membina dan menanamkan nilai moral dan norma,
  2. meningkatkan dan memperluas tatanan nilai keyakinan seseorang atau kelompok,
  3. meningkatkan kualitas diri manusia, kelompok atau kehidupan,
  4. menangkal, memperkecil dan meniadakan hal-hal yang negatif,
  5. membina dan mengupayakan terlaksananya dunia yang diharapkan,
  6. melakukan klarifikasi nilai intrinsik dari suatu nilai moral dan norma dan kehidupan secara umum.

Lebih lanjut lagi dijelaskan orang tua pada saat menginternalisasikan nilai moral kepada anak di dalam anak perlulah mempehatikan beberapa hal seperti yang dijelaskan Wuri Wutyandani[3], Pertama, nilai yang ditanamkan harus jelas. Artinya bahwa dalam menyampaikan nilai moral kepada anak harus menggunakan bahasa sederhana yang dapat diterima oleh anak. Mengingat anak usia dini perkembangan bahasanya masih cukup sederhana. Anak cenderung belum mampu menguasai bahasa yang kompleks. Apalagi terkait dengan konsep nilai moral yang sangat abstrak. Jika konsep yang diterima anak kurang jelas, maka nilai moral yang diinternalisasikan oleh orang tua tidak akan diterima oleh anak dengan optimal.

Kedua, konsisten atau ajeg. Konsisten antara kedua orang tua dan anggota keluarga yang ada di rumah sangat penting dalam menunjang keberhasilan penanaman nilai moral kepada anak. Jika suatu tindakan dinyatakan salah oleh ibu misalnya, maka bapak pun harus berkata demikian. Sehingga tidak ada persepsi anak bahwa ia akan memperoleh “perlindungan” dari salah satu orang tuanya jika ia salah. Kecuali harus konsisten, dalam pendidikan moral di lingkungan keluarga diperlukan adanya keajegan. Artinya bahwa dalam suatu waktu perilaku anak sianggap salah, kemudian diberi peringatan, maka dalam waktu yang lain jika anak kembali berperilaku negative juga harus diberikan peringatan. Peringatan yang diberikan harus sesegera mungkin sejak anak berperilaku negative. Mengapa? Karena jika sudah berselang lama, anak akan sulit menghubungkan antara perilaku negatifnya dengan peringatan dari orang tua. Hal ini terkait dengan kemampuan berpikir anak yang masih terbatas.

Ketiga, teladan. Keteladanan dari orang tua sangat berperan demi keberhasilan penanaman nilai moral untuk anak usia dini di lingkungan keluarga. Penting diingat bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang sangat mudah untuk meniru perilaku orang lain yang dilihatnya. Dengan demikian perilaku orang tua di rumah harus senantiasa menunjukkan perilaku yang positif dari sisi nilai moral. Jika anak sering dibohongi di rumah, maka ia juga cenderung akan sering berbohong kepada orang lain.

Keempat, konsekuensi. Anak-anak dibiasakan untuk memilih konsekuensi terhadap apa yang dilakukan. Jika anak bersalah, maka ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut. Dengan cara apa? Berikan sanksi seketika setelah anak melakukan kesalahan. Dengan demikian anak akan lebih mudah mengingat di masa yang akan datang, jika ia bersalah maka akan diberi sanksi. Jika terpaksa harus memberikan sanksi, maka hindarilah sanksi yang bersifat fisik. Artinya bahwa ketika anak berperilaku negative, maka sanksi yang diberikan orang tua bukanlah dengan mencubit, memukul, atau menyakiti badan lainnya. Sanksi yang diberikan kepada anak dapat berupa penghentian sementara aktivitas yang disenangi anak sebagai konsekuensi dari perilaku anak yang negative.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapatlah menjadi sebuah bahan pembelajaan dan amat penting kepada seluruh orang tua agar kiranya lebih mengkonkritkan pentingnya pendidikan moral kepada anak sejak dini sehingga kiranya si anak mampu menjadi agen integritas maupun patron bagi lingkungan sekitarnya serta pula menjaga nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyrakat.

  1. Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi masyrakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyrakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi[4]. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang jitu memiliki tingkat keberhasilan di negara-negara lain. Masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan ini (korupsi), maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum, syaratnya masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan.

Meskipun aspek pemberdayaan itu sangat penting dalam proses dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, namun itu semua harus dilakukan dalam batas-batas dan koridor hukum yang berlaku. Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam susunan yang menghargai nilai-nilai (norma) dan rasa kepatuhan serta keadilan, tanpa harus mengabaikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia[5].

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain , mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertangung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyrakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan wujud cinta dan sifat negarawan akan keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyrakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sebaliknya masyrakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi pengalaman sehari-hari menunjuk bahwa keluhan saran, atau kritik dari masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidan korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau komisi pembrantasan korupsi menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat[6].

Kemudian, untuk lebih menunjang keaktifan masyrakat dalam pemberantasan korupsi maka pamerintah perlu mengadakan sebuah penghargaan kepada  masyrakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi berupa piagam dan macam lainnya. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan sebagai hak dan tanggung jawab dalam menciptakan komposisi negara yang bersih dan bebas dari KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) sehingga peran tersebut masyrakat akan lebih bergairah dalam melaksanakan control sosial terhadap tindak pidana korupsi. Adapun bentuk peran masyarakat dalam pencegahan korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 antara lain:

  1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi;
  2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  4. hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh).hari;
  5. hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
  6. penghargaan pemerintah terhadap masyarakat.

Sebagai bentuk partisipasi masyrakat itu dapat diwujudkan dalam seperti halnya[7] :

 

  1. Peran serta melalui media

 

Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan sarana yang ampuh dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media. Oleh lembaga berwenang, hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti. Melalui media, warga juga dapat menyampaikan adanya dugaan korupsi, kejadian korupsi, atau hal lain yang berkaitan. Contohnya, dengan surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, atau kring telepon.

 

  1. Peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung

 

Kegiatan secara langsung dan terbuka oleh sekelompok orang berkaitan dengan upaya penanggulangan korupsi disebut dengan kegiatan langsung. Contohnya, unjuk rasa mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi dan demonstrasi ke lembaga ke KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekarang ini banyak sekali yang berkecimpung di bidang penanggulangan korupsi. Secara aktif dan rajin mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berintikan upaya menanggulangi korupsi, seperti melaporkan adanya tindak pidana korupsi oleh seorang pejabat, memberikan masukan dan kritik terhadap penggunaan anggaran suatu departemen, laporan dugaan korupsi suatu departemen, dan lain-lain. Contoh lembaga swadaya masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Indonesian Corruption Watch (ICW) atau disingkat ICW merupakan sebuah organisasi nonpemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca- Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri atas sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi.
  2. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba ini sekarang menjadi organisasi nonpemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik.

Tujuan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dalam memberantas korupsi dari segenap komponen bangsa. Strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat itu dijabarkan dalam sejumlah kegiatan berikut.

  1. Pengembangan dan pelaksanaan kampanye anti korupsi nasional yang terintegrasi dan diarahkan untuk membentuk budaya antikorupsi.
  2. Pengembangan hubungan kerja sama antara KPK dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain disertai dengan perumusan peran masingmasing dalam upaya pemberantasan korupsi.
  3. Pengembangan data base profil korupsi.
  4. Pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan korupsi.
  5. Pengembangan hubungan kerja sama antara KPK dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri secara bilateral maupun multilateral.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dan disebutkan dalam Bab III peraturan tersebut, yang secara rinci dapat dijabarkan, sebagai beriku[8]:

  1. Pasal 7 ayat (1): setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsiberhak mendapat penghargaan. Ayat (2) menyebutkan: penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.
  2. Pasal 8: ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri hukum dan Perundang-undangan.
  3. Pasal 9: besar premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2^ (dua permil) dari nilai kerugian keuangan Negara yang dikembalikan.
  4. Pasal 10 ayat (1): piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Ayat (2): penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penegak hukum atau Komisi.
  5. Pasal 11 ayat (1): premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidanakan terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2): penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

Sehingga kiranya dalam mewujudkan tujuan negara khususnya kesejahteraan masyarakat dan terkikisnya angka korupsi maka dari itu optimalisasi peran masyrakat mesti ditingkatkan dan juga adanya pembaharuan kembali mengenai peraturan Perundangan-undangan yang bisa mengakomodir peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

  1. Peran Mahasiswa dan Peran Lembaga Pegiat Anti Korupsi

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan pendidikan guna menciptakan mahasiswa produktif yang berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu saja peran serta Mahasiswa sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan korupsi mengingat fungsi sebagai (agent of change) pelopor perubahan. Dalam hal pengimplikasian Tridharma perguruan tinggi, mahasiswa harus mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyrakat. Apalagi melawan korupsi haruslah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa secara sistematis mengingat korupsi terjadi secara terstruktur dan sistematis

Disisi lain mahasiswa dituntut untuk melakukan kontrol sosial terhadap segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pamerintah disamping juga terhadap penyimpangan-penyimpangan terkait norma, sistem, dan nilai-nilai yang ada dalam masyrakat. Untuk mengoptimalkan dalam pemberantasan korupsi tersebut dibutuhkan pembenahan diri dan kampus terlebih dahulu. Dengan kata lain mahasiswa dan kampusnya sendiri harus mendemontrasikan bahwa ia telah bebas dari tindakan korupsi. Untuk mewujudkannya hal yang mesti dimulai dari upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, dimana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.

Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa[9]. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yangsetinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang[10]. Upaya preventif yangdapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar.Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang adadilingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukankajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaandan pengeluarannya[11]. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga.Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, dimana pada masa ini mahasiswamemperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upayamelalui jalan pintas[12].

Jika menengok sejarah dengan lahirnya reformasi  sebagian besar dari perjuangan nyata peran serta mahasiswa dalam memberikan perubahan dimana saat itu memang Indonesia sedang terpikul gejolak perekonomian yang tidak stabil serta tingginya kasus KKN sehingga pemikiran saat itu menyimpulkan untuk diadaknnya suatu perubahan kearah yang lebih baik. Mahasiswa merupakan seorang individu yang dilekatkan kepadanya predikat dan di embagi tugas sebagai kaum intelektual yang mampu menyebarkan virus-virus literasi dan kultur intelek kepada masyrakat. Mahasiswa di dalam undang-undang No. 12 Tahun 2012 didefinisikan, yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.[13] Melihat dinaspektmisasi pergerakan mahasiswa dari masa ke masa, sehingga secara konsepsi lahirlah sebagai perspeiktif dan berdasarkan konsepsi dasar tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian.[14]  Dalam dinamikanya peran serta mahasiswa sebagai berikut :

  • Sebagai agent of change (agen perubahan)
  • Sebagai iron stock (generasi pelanjut)
  • Sebagai guardian of value (penjaga nilai)
  • Sebagai social of control (pengontrol social)

Dengan menimbang seluruhnya apa yang menjadi hakikat serta peran mahasiswa dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi dinilia tidak sebatas dalam ruang kuliah dengan memahami teori pemberantasan namun juga perlu pengimplementasiannya. Hal inilah yang menjadi peran penting untuk kampus untuk menyediakan sarana dan prasarana pengembangan diri bagi didikannya. Maka lahirlah sebuah wadah atau lembaga kemahasiswaan dalam rangka mengembangkan dirinya. Lembaga Kemahasiswaan juga dijadikan sebagai sarana  serta mebina persaudaraan serta juga menjadi wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa.

Apalagi sekarang mengungkapkan kondisi mahasiswa yang apatis terhadap sesuatu. Dalam sejarah kita selalu dihadapkan dengan cerita-cerita mengenai para kaum-kaum intelektual  yang senangtiasa menjadi tokoh dalam pencerahan peradabang bangsa. Kehadiran kaum intelektual ini selalu menjadi penting sebab kemampuan daya nalar dan kritisme mereka menajdi senjata utama dalam menentang segala bentuk penyimpangan yang dibuat oleh rezim. Kebutuhan akan sebuah model pergerakan yang paripurna dan porehensif dari para kaum intelektual ini memerluka wadah yang amat menunjang menyuarakan aspirasi masyrakat, serta melihat bagaimana fonomena yang terjadi belakangan ini akan makin meriahnya kasus korupsi di Indonesia tidak mampu begitu saja mencegah arus-arus tersebut. Meskipun demikian dengan dibentuknya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun nyatanya sejak dibentuknya masih saja korupsi masih saja dimana-mana. Maka dari itu inilah menajdi hal uergensi perlu adanya lembaga pegiat anti korupsi.

Keberadaan lemabaga pegiat anti korupsi yang diharapkan dijadikan titik acuan atau patron dalam pergerakan sosial, terutama dalam perlawanan membrantas korupsi sehingga membawa budaya mahasiswa untuk mengobarkan semangat perlawanan. Konsep gerakan mahasiswa dalam lemabaga pegiat anti korupsi haruslah memiliki model yang paripurna serta komprehensif dimana pemaknaan konsep pengabdian menjamin sinetegritas dengan tridharmah perguruan tingggi yang nantinya dijabarkan dalam gerakan sosial. Tidak serta merta lemabaga ataupun model dari organisasi tersebut dalam perannya tetapi juga kader-kader yang dimiliki juga memiliki integritas serta mampu mengajarkan keteladanan sebab dengan cara ini diyakini mampu menghambat virus koruptif dengan penguatan karakter, oleh karenanya mahasiswa diyakini mapu menajadi sosok paling berkualitas dalam perlawanan melawan korupsi serta dukungan dengan adanya lembaga pegiat anti korupsi yang harus segera di permanenkan. Oleh karena lembaga pegiat anti korupsi haruslah menjadi subsystem yang mampu pula membantu serta faktor penunjang bagi aparat hukum.

  1. Peran Media Massa

Di era golbal sekarang seluruh informasi kini mudah untuk di akses, apalagi berbagai informasi dapat diakses dengan cepat oleh kecanggihan alat-alat yang digunakan oleh manusia. Ada pula yang megatakan bahwa media massa adalah senjata paling ampuh di abad ke-21 ini. Itu terbukti bahwa segala praktek kenegaraan dan keterbukaan informasi sekarang dapat diakses dengan cepat bahkan dapat melintasi beberapa negara sekalipun dan kita cuman berada dalam suatu tempat. Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di Era saat ini informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat di cari oleh publik dan media massa merupakan wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaian besar masyarakat mengahabiskan waktunya dengan memanfatkan media masa untuk menggali informasi baik informasi di bidang hiburan, sosial masyarakat, budaya terlebih di bidang politik. Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas,bersih, dan bijaksana. Logikanya, melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa seperti kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, dalam teori kontitusi sosial “quadro politica” seperti yang dikemukakan Jimmly Asshidiqie peran media massa sering kali disebut “the fourth estate of democracy”[15]. Media massa merupakan satu pilar yang menjadi andalan dalam pemberantasan korupsi. Tingkat konsistensi yang diberikan media massa dalam pemberantasan korupsi cukup signifikan dalam mengungkap kasus-kasus yang mengemplang uang rakyat. Dengan menyajikan berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktek-praktek korupsi, hukum, politik dan seterusnya, menunjukkan bahwa sesungguhnya media memiliki kontribusi yang esensial dalam mendukung proses pembangunan demokrasi. Melalui itu penyampaian informasi, opini dan berita seputar kinerja negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) sehingga memudahkan fungsi kontrol dan kritik langsung di pilar kekuasaan yang lain.

 

Demi meningkatkan kualitas demokrasi maka diperlukan kebebasan pers. Fungsi kontroler dan kritik langsung dalam setiap kebijakan merupakan karakteristik institusi media, justruh salahlah apabila media-media melakukan sebuah kerjasama dengan penguasa, apalagi menjadi penguasa karena masing-masing memiliki fugsi yang berbeda. Dengan adanya kebebasan pers pula dimungkinkan menyampaikan beragam informasi sehingga mendukung warga negara dalam demokrasi. Tapi pemberitaan media massa dalam konten berita sudah tidak berimbang lagi, hal ini terjadi karena media massa baik itu cetak, elektronik dan lainnya sudah dikuasai oleh para elite politik negeri ini. Menurut Noam Chomsky “melihat media dalam era kapitalis liberal, sarat dengan kepentingan elite politik”. Gejalanya terlihat ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang punya kekuatan politik dan uang. Para elite kekuasaan dan elite bisnis berkolaborasi mengatur isi media. Contoh pengaruh pemberitaan media massa dalam pemberitaan gejolak politik adalah di media elektronik seperti pertelevisian. dengan di milikinya stasiun televisi swasta yang di miliki para elite politik menyebabkan Pemberitaan Perpolitikan Menjadi tidak seimbang, antara stasiun televisi swasta yang satu dengan yang lainnya. Televisi yang di punyai suatu elite politik cenderung menyudutkan lawan politiknya, seperti bila lawan politiknya atau partainya mengalami suatu permasalahan seperti korupsi.

 

Seharusnya para elite menjadikan media massa harus menjadikannya sebagai bahan serta bagian menerima masukan dari masyrakat sekaligus sosialisasi politiknya dan makin memperbaiki kinerjanya. Maka dari itu media massa sebagai akses penyebar luasan informasi dapatlah dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh masyrakat terkhusus dalam menyampaikan setiap kendala atau pun adanya indikasi perbuatan menyimpan (korupsi) yang dilakukan oleh suatu oknum sehingga segera cepat ditindak lanjut. Masyrakat mesti menjadi pengguna media yang cerdas bukannya menjadikan media sebagai perbuatan yang merugikan bahkan orang lain sekalipun.

 

[1] Jurnal Ilmiah, Sugiyatno, M.Pd, Optimalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Moral Remaja, diakses pada tanggal 25 April 2017

[2] Jurnal Ilmiah, wuri Wuryadani M.Pd, Peranan Keluarga Dalam menginternalisasikan Nilai Moral Untuk Anak Usia Dini, diakses pada tangal 25 April 2017

[3] Ibid, hal.12-14

[4] Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia, Cet. II, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 61.

[5]Ikbal, Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi, https://ikbal13.wordpress.com, diakses pada tanggal 22 April 2017

[6]Jurnal Ilmiah, I Ketut Setiawan & Si Luh Putu Dawisni Manik Pinatih, Optimalisasi Peran Serta Masyrakat Dalam Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi,  diakses pada tanggal 23 April 2017

[7] Ajar Sudarajat, Peran Serta dalam Pemberantasan Korupsi, http://newanaajat.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 24 April 2017

[8] Ibid, hal.4

[9] Jurnal Ilmiah, Mohamad Risbiyantoro, Peran Mahasiswa Dalam memerangi Korupsi, diakses pada tanggal 24 April 2017

[10] Ibid, hal. 4

[11] Ibid,

[12] Ibid, hal. 5

[13] UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

[14] Pasal 1 ayat (9) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

[15] Jimmly Asshidiqie, Gagasan Konstitusi Sosial, , Jakarta: LP3S , 2015, hal. 258

Standar